Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Politik bekerja sama dengan ISEAS, melaksanakan Webinar Seri 3 tentang Ibu Kota Negara (IKN), bertema Quovadis Kewenangan Badan Otorita IKN, Kamis (7/4). Kegiatan ini merupakan sebagai bagian kontribusi keilmuan para akademisi, terhadap proses pembentukan IKN di Kalimantan.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Humaniora (OR IPSH) BRIN Ahmad Najib Burhani, berharap melalui webinar ini dapat melahirkan satu karya akademik, sehingga memberikan landasan keilmuan yang solid terhadap proses pembentukan IKN. “Puncaknya pada Oktober 2022, dengan menyelenggarakan konferensi dan workshop,” sebut Najib.

Menurut Najib, selama ini sudah banyak kajian-kajian yang sangat serius terhadap IKN. Hanya saja, belum ada buku yang digarap dengan tuntas untuk menjadi salah satu referensi bagi pemerintah. Padahal, proyek yang sangat besar ini, akan menentukan masa depan bagi bangsa Indonesia.

“Kita ingin webinar ini akan memberikan sebuah diskursif akademik terkait kewenangan di Otorita IKN, apakah akan seperti yang terjadi pada Otorita BATAM. Kita lihat juga dari sisi sosial budaya yang ada di IKN baru, misalnya tentang pengelolaan budaya setempat, dan karakter kulturnya,” kata Najib.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Pusat Riset Politik BRIN Atiqah Nur Alami mengatakan pentingnya mengkaji aspek regulasi khususnya Undang-Undang (UU) IKN dan peraturan turunannya, terutama dalam kesiapan kelembagaan dari otorita IKN. Karena Badan ini yang akan bertanggung jawab terhadap pembangunan mulai dari persiapan, pemindahan, hingga pelaksanaannya.

Dikatakan Atiqah, ada tiga isu utama seputar regulasi dan kelembagaan. Pertama, proses legislasi, atau pembuatan UU. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, harus melalui berbagai tahapan. Ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan perundangan. “Dalam tahap pembahasan ini memakan waktu yang paling lama. Karena melibatkan partisipasi publik, dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat,” jelas Atiqah.

Kedua, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya tercermin dalam rancangan UU IKN. Pasal 33 UU IKN, telah diamanatkan adanya partisipasi masyarakat. Mulai dari proses persiapan, pemindahan, pembangunan, dan pengelolaan ibu kota negara. Salah satunya dalam bentuk konsultasi publik, pada tanggal 22-23 Maret lalu. Berupa rancangan peraturan pelaksanaa UU IKN, baik dalam peraturan pemerintah maupun presiden. “Berbagai masukan dapat menjadi pertimbangan  bagi pemerintah, untuk menyempurnakan peraturan pelaksanaan UU IKN,” imbuh Atiqah.

Ketiga, isu institusionalisasi dari Badan Otoritas IKN itu sendiri, khususnya dalam hal kewenangan. Menurut UU IKN, badan otorita ini adalah satuan pemerintah daerah. Bersifat khusus setingkat provinsi, dan wilayahnya menjadi tempat  kedudukan IKN. Bagaimana relasi antara Badan Otorita IKN dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser  Utara, dan Kutai Kartanegara, serta Pemerintah Provinsi  Kalimantan.

Isu penting lainnya, beber Atiqah, ketiadaan DPRD di Kawasan IKN, yang menurut UU memang akan diakomodir dalam bentuk Konsil Perwakilan Masyarakat. Hal ini masih menimbulkan pertanyaan, mengenai mekanisme pengawasan yang akan dibangun antara masyarakat dengan Badan Otorita IKN.

Guna membahas permasalahan-permasalahan tersebut, Atiqah berharap, melalui berbagai diskusi ini, dapat memberikan kontribusi dalam diskursif akademik, dan praktis. Tidak hanya meyediakan rekomendasi kebijakan, terkait dengan wacana pemindahan ibu kota. 

“Hal yang paling penting, menurut saya adalah meningkatkan public awareness, dan pengetahuan masyarakat. Kami sebagai lembaga riset tentu saja berupaya, untuk menghasilkan kajian-kajian IKN ini, sehingga science based policy making dapat terwujud,” pungkasnya.

Kegiatan webinar dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan diskusi. Diantaranya, Yanuar Nugroho dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, membahas tentang “Dari Jakarta ke Nusantara Memahami Kewenangan Otorita Ibu Kota Negara”. Harry Setya Nugraha dari Universitas Mulawarman tentang “Partisipasi Publik dalam Pembahasan Peraturan Pelaksana UU IKN”. Terakhir, Ade Irfan Pulungan Staf Kepresiden, membahas tentang “Persiapan Kelembagaan Otorita Ibu Kota Negara”.(trs/ed:ns,jml,drs)

Sebarkan