Jakarta – Humas BRIN. Kolaborasi dan kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022 turut diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Nana Mulyana berharap BRIN dapat memetakan blok sensus, mengingat BPS memiliki infrastruktur sampai ke tingkat daerah.

“Ke depan BRIN perlu memastikan bagaimana memudahkan aksesibilitas hasil-hasil riset untuk bahan kebijakan strategis. Selanjutnya, dalam kebijakan menyebutkan bahwa data merupakan rujukan dari BRIN. Itu keren,” tuturnya usai menghadiri acara “Kick Off SDKI 2022” di Jakarta, Kamis (16/6).

Nana menyebutkan studi (SDKI) yang dilakukan BRIN adalah satu langkah yang lebih baik. Hal ini karena BRIN memiliki mandatori untuk mengawal semua riset. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah salah satu lembaga yang mempunyai pengalaman yang banyak dalam melakukan survei nasional. “Kami juga telah banyak bekerja sama dengan BPS dalam melakukan survei nasional di bidang kesehatan,” ungkapnya.

Kalau dilihat dari instrumen SDKI, Nana menambahkan, banyak informasi generik terkait kebijakan di bidang kesehatan. Karena itulah menurutnya, diharapkan perumusan kebijakan nantinya dapat merujuk pada hasil survei ini. “Banyak indikator yang bisa diukur dari survei ini. Hasil survei tingkat validitasnya memang lebih baik dari data rutin, walaupun dalam merumuskan kebijakan juga perlu data rutin (di luar survei), karena sifatnya yang membutuhkan kecepatan,” terangnya.

Nana menyebutkan hasil studi 257 eks-peneliti Kemenkes juga diharapkan bisa masuk dalam repositori data riset nasional, salah satunya di kluster riset kesehatan, dan dapat mudah untuk diakses. Selanjutnya, dalam merumuskan kebijakan, BKPK juga akan berkoordinasi dengan kedeputian kebijakan publik dan kedeputian kebijakan riset dan inovasi BRIN.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyatakan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan data yang memiliki keterbandingan internasional. Data SDKI digunakan untuk penyusunan kebijakan, program kependudukan, dan kesehatan.

“Ini survey pertama yang akan dilakukan BRIN, kita tunjukan harus lebih baik dari sebelumnya. Sehingga data SDKI dapat menjadi acuan untuk penyusunan kebijakan, program kependudukan, dan kesehatan,” pungkas Handoko. (drs)

Sebarkan