Mataram – Humas BRIN, Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan BRIDA pertama yang dibentuk di Indonesia. BRIDA dibentuk sebagai tulang punggung daerah dalam menyusun kebijakan yang berbasis riset.

Hal ini dikatakan Plt. Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi, Agus Haryono dalam seminar yang bertajuk Success Story Para Pelaku Riset dan Inovasi di NTB, Sabtu (19/03). “Pembentukan BRIDA NTB merupakan yang pertama di Indonesia dan hendaknya dapat menjadi  contoh bagi daerah lain untuk segera membentuk BRIDA,” kata Agus.

Hadirnya BRIDA di NTB harus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan daerah. Dengan terbentuknya BRIDA maka seluruh kebijakan daerah hendaknya didasarkan pada hasil riset.

“Dalam menyusun kebijakan daerah tidak serta merta hanya berdasarkan keinginan dari kepala daerahnya, melainkan harus melalui sebuah proses yang namanya riset,” terangnya.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong kesuksesan BRIDA melalui SIAR (SDM, Infrastruktur, Anggaran,  dan Regulasi). Pada dasarnya, SDM merupakan elemen terpenting dalam sebuah kegiatan riset.

“BRIDA tidak akan sukses bila tidak memiliki SDM yang kompeten dan siap melakukan riset dan inovasi untuk memecahkan persoalan masyarakat,” lanjutnya.

Agus menyarankan, agar BRIDA mengundang sebanyak-banyaknya SDM riset dari berbagai kalangan masyarakat baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk bergabung dengan BRIDA.

Infrastruktur juga memegang peran penting dalam kegiatan riset yang dilakukan BRIDA. Untuk kegiatan riset yang membutuhkan infrastruktur yang tidak dipunyai oleh daerah, maka BRIN akan memfasilitasinya. 

Ia mencontohkan, ketika BRIDA mataram ingin melakukan riset budidaya teripang namun tidak memiliki laboratorium atau infrastruktur, maka BRIN memfasilitasi infrastruktur tersebut, namun keberadaan infrastruktur tersebut untuk sementara ditempatkan pada fasilitas yang dimiliki BRIN di NTB. Tidak hanya untuk NTB, seluruh fasilitas infrastruktur riset yang dimiliki BRIN dapat dimanfaatkan oleh masyarakat periset yang ada di Indonesia melalui mekanisme yang ditentukan.

“Poin terpenting selain SDM dalam memajukan ekosistem riset adalah infrastruktur. Keberhasilan riset dan inovasi ditentukan oleh 70% dari SDM, 20% dari infrastruktur, dan 10% dari anggaran,” tambahnya.

Faktor anggaran dalam kegiatan riset memang penting namun bukan yang utama. Dalam hal ini, BRIN akan memfasilitasi pendanaan terkait kegiatan-kegiatan riset. 

“Skema fasilitasi pendanaan ini juga dapat dimanfaatkan oleh BRIDA dalam memajukan kegiatan risetnya di daerah,” terangnya.

Faktor terakhir adalah regulasi yang akan memberikan koridor dan kepastian pelaksanaan riset di Indonesia. Regulasi yang dibuat terkait riset diharapkan mempunyai keberpihakan pada kegiatan riset. Hal ini dilakukan dalam rangka memajukan ekosistem riset di Indonesia.

Kepala BRIDA NTB, Wirawan mengatakan, pembentukan BRIDA ini merupakan salah satu bentuk transformasi kelembagaan riset di Indonesia. Selama ini kegiatan riset dilakukan oleh banyak lembaga dan tentunya tidak menutup kemungkinan adanya tumpang tindih dengan pendanaan yang tersebar di banyak lembaga, dan hasilnya menjadi kurang maksimal.

Maka dengan terintegrasinya seluruh lembaga penelitian khususnya di daerah ke dalam BRIN atau BRIDA merupakan sebuah transformasi tidak hanya dari sisi kelembagaan namun juga menjadi solusi yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat selama ini terkait riset dan inovasi.

Wirawan menjelaskan perbedaan antara Balibangda dengan BRIN atau BRIDA, yakni jika Balitbangda hanya melakukan kegiatan dengan pendanaan yang ada dan hasilnya hanya dalam bentuk jurnal atau karya tulis. Namun ketika bertransformasi menjadi BRIDA atau BRIN maka, Wirawan menyebut, ada dua kegiatan yang akan dilakukan terhadap hasil riset dan inovasi yakni inkubasi dan komersialisasi.

“Jika nanti balitbang sudah terintegrasi ke dalam BRIN dan BRIDA namun tanpa melakukan inkubasi dan komersialisasi maka itu semua semu saja,” 

Dikatakan Wirawan, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah NTB terhadap pembentukan BRIDA, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 26 hektar yang dijadikan sebagai kawasan inkubasi. Bentuk inkubasinya, jika hasil riset dari perguruan tinggi atau dari luar pemerintah yang menghasilkan sebuah produk berupa prototipe maka prototipe tersebut akan diubah menjadi sebuah produk yang terstandar atau tersertifikasi. 

“Ketika produk itu sudah tersertifikasi maka tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan produk tersebut,” kata Wirawan.

Jika hasil riset berupa sebuah proses bisnis, maka melalui tahapan inkubasi ini akan dimatangkan menjadi model bisnis yang matang. Namun jika proses bisnis yang sudah matang tersebut ingin dikembangkan lebih lanjut dan dibutuhkan oleh daerah, maka melalui tahap inkubasi ini proses bisnis tersebut akan diakselerasi.

Tahapan selanjutnya adalah komersialisasi yang diwujudkan dengan memberikan fasilitas yang dapat digunakan oleh para pelaku bisnis untuk menjual produknya kepada masyarakat atau penggunanya. (pur)

Sebarkan