Cibinong – Humas BRIN. Pemerintah harus menjadikan skema pajak karbon sebagai instrumen untuk menekan emisi. Peneliti Pusat Riset Penelitian dan Pengembangan Hutan BRIN Haruni Krisnawati berpendapat tarif pajak karbon yang akan diberlakukan mungkin masih terlalu rendah dan belum layak jika diberlakukan di sektor kehutanan. Akan tetapi, pihaknya menghargai terkait penerapan pajak karbon ini akan menjadi salah satu alat kontrol dalam mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan.

“Dengan penerapan pajak karbon ini, tidak hanya untuk mengubah perilaku konsumen, namun juga praktik buruk produsen penyumbang emisi karbon tinggi dan pemerintah harus menjadikan skema pajak karbon ini sebagai instrumen untuk menekan emisi,” jelasnya saat menjadi narasumber dalam acara Talk to Scientist, Senin (20/6).

Menurutnya, hutan sangat potensial untuk memitigasi pengendalian perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam kaitannya dengan isu perubahan iklim, hutan sangat diandalkan sebagai solusi iklim berbasis alami mulai dari kegiatan perlindungan hutan, restorasi dan upaya-upaya pengelolaan hutan secara lestari.

Dijelaskan Haruni banyak studi yang sudah membuktikan potensi hutan terhadap mitigasi perubahan iklim. Apalagi kita mempunyai mangrove dan hutan gambut yang luar biasa potensinya, akan menjadi emulsi jika terganggu. Sehingga perlu diproteksi, dilindungi dan dikelola dengan baik.

Di sisi lain, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim BRIN Raden Deden Djaenuddi menjelaskan tentang penerapan pajak karbon menuju ekonomi hijau: peluang dan tantangan. Ia menyampaikan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia yang masih berfokus pada pemanfaatan atau pengelolaan sumberdaya alam ternyata menimbulkan permasalahan eksternalitas memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

“Penerapan pajak karbon di Indonesia akan diterapkan pada 1 Juli 2022 untuk sub sektor pembangkit PLTU Batubara, tarif pajak karbon ditetapkan minimal Rp.30.000 per tCO2 eq atau setara dengan USD 2,1per tCO2 eq (1USD=Rp 14,300,-),” rinci Deden.

“Penerapan pajak karbon bagi perekonomian Indonesia belum banyak dilakukan kegiatan seperti itu. Akan tetapi pada tahun 2007 pernah dilakukan penerapan pajak karbon untuk di semua sektor perekonomian. Dampak dari penerapan pajak karbon tersebut salah satunya menurunkan daya beli masyarakat. Menurutnya respon dari setiap kelompok masyarakat akan berbeda. Kelompok masyarakat miskin yang lebih merasakan dampaknya, sehingga harus didukung dengan kebijakan lain yang bisa mengurangi dampak sosial terhadap penerapan pajak karbon tersebut.

Dirinya juga menyampaikan tantangan dari segi sosial ekonomi yaitu pajak karbon akan mendorong pada naiknya harga bahan bakar yang bisa menimbulkan peningkatan pengeluaran atau biaya overhead perusahaan. Sehingga dari segi regulasi perlu dukungan regulasi yang memadai untuk mengurangi dampak sosial penerapan pajak karbon. Sedangkan dari segi teknis perlu metode pengukuran baseline dan pengurangan emisi GRK perlu diperkuat.

Pada kesempatan lain, Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Umi Karomah Yaumidin menyampaikan terkait dengan kondisi perekonomian saat ini yang masih berangsur lepas dari pandemi. Namun demikian perlu adanya keseimbangan baru sehingga pengenaan pajak karbon seharusnya tidak membenani konsumen akhir yang saat ini harus menanggung efek inflasi dari berbagai kenaikan harga pangan pokok.

“Mengedapankan barang apa saja yang perlu dikenai pajak harus diperhatikan dengan hati-hati dan seminimal mungkin tidak mempengaruhi pengeluaran penduduk, khususnya di kalangan golongan rentan untuk jatuh menjadi kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan,” pungkas Umi. (wt/ ed. sl, jml)

Sebarkan