Jakarta – Humas BRIN. Era disrupsi pada masa urbanisasi global di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan. Misalnya, meningkatnya kriminalitas, kemacetan, pengangguran, penurunan kualitas pelayanan publik, dan penurunan kualitas lingkungan. Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 dimana masyarakat dituntut beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru ( new normal activity).

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, perkembangan E-Government atau Smart City di Indonesia relatif rendah dan stagnan. Berbagai data menunjukkan Indonesia menempati urutan dengan implementasi terendah diantaranya peringkat ke 133 dunia menurut data City in Motion Index (CIMI) tahun 2020, peringkat ke-7 di Kawasan ASEAN menurut United Nations E-Government Index (UN EDGI) tahun 2020, dan peringkat ke-28 dari 50 negara menurut Eden Strategi Institute tahun 2021.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian yang dilakukan oleh Assaf Arief, salah satu kandidat Post Doctoral Fakultas Teknik Universitas Khairun. Dalam Post-Doctoral & Visiting Researcher Seminar yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (17/3), Assaf mengemukakan penelitian terkait Model Smart Government untuk Platform Smart City di Indonesia : Arsitektur, Strategi Implementasi dan Prototipe. Smart city sendiri dapat diimplementasikan bukan hanya dilevel perkotaan, tapi bisa dieksplorasi sampai ke level inovasi, keunggulan dan local wisdom daerah dan desa.

Assaf yang memiliki kepakaran di bidang manajemen dan kebijakan iptek menyebutkan ketika proses dan kinerja tidak terukur untuk memastikan apakah terdapat peningkatkan dari sebuah kualitas layanan E-Government, maka dibutuhkan sebuah Success Models untuk memastikan proses dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah model atau framework untuk memastikan bisnis proses secara tepat sesuai dengan roadmap dan goal seperti mengefektifkan dan mengefisienkan bisnis proses pada organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi biaya investasi dan operasi teknologi informasi (TI).

Terdapat enam (6) isu besar mengapa kita membutuhkan perbaikan implementasi E-Government untuk membuat sebuah smart city yaitu pertama semakin tumbuh dan besarnya organisasi menjadikan pengelolaan organisasi menjadi kompleks. Kedua, tingkat rotasi pegawai yang tinggi dimana pegawai baru memerlukan waktu untuk memahami kondisi organisasi. Ketiga, proyek dan proses bisnis terpecah-pecah dan tidak selaras antar divisi, tujuan dan strategi organisasi. Keempat, rendahnya kepatuhan manajemen resiko dan data yang tersebar sehingga tidak terpadu, tidak akurat dan sulit untuk di akses (isu big data). Kelima, redundansi dan tidak terstandarnya aplikasi atau layanan yang menyebabkan tidak efisiennya investasi IT. Dan keenam isu pengadaan infrastruktur IT dan biaya operasional yang tinggi semakin tidak terkendali dan tidak sesuai kebutuhan, namun di sisi lain kepuasan penggunanya rendah.

Salah satu yang ditargetkan di BRIN dari para kandidat program Post Doctral dan atau Visiting Researcher sendiri adalah dapat menghasilkan dua artikel jurnal terindeks global dari hasil kerja kolaboratif dengan periset di BRIN yang bertujuan guna meningkatkan kapasitas riset nasional untuk membangun daya saing dan kemandirian bangsa.

“Di BRIN sendiri ada beberapa kelompok riset yang relevan dengan riset ini, saya menyesuaikan saja dibutuhkan dimana, apakah di kelompok riset perkotaan (Pusat Riset Masyarakat dan Budaya) atau di riset terkait audit SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Saya siap berkolaborasi dengan para periset yang relevan di BRIN,” tutup Assaf. (aps)

Sebarkan