Jakarta – Humas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendapat amanah untuk  mengintegrasikan dengan berbagai unit penelitian dan pengembangan (litbang) di Kementerian dan Lembaga (K/L), termasuk periset Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang selama ini fokus pada isu yang terkait dengan masalah Demografi. Hal ini disampaikan Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, dalam webinar Indonesian Demographic Outlook 2022, Kamis (16/12).

Handoko mengungkapkan bahwa tahun depan, kita akan  menyambut survei demografi dan kependudukan Indonesia. “Survei ini lebih besar cakupannya dan dilaksanakan selama 5 tahun. Dan ini menjadi tugas besar tidak hanya bagi BKKBN, tetapi juga bagi para pakar kependudukan yang ada di BRIN, serta teman-teman dari kampus,” ujar Handoko.

Pada kesempatan ini, Handoko menyampaikan bahwa berapa hari yang lalu pihaknya membuat MOU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung kegiatan yang berbasis pada akuisisi data. Kerja sama data  ini, disebut Handoko  sebagai salah satu dasar dari pembuatan naskah akademis maupun rekomendasi kebijakan.

Untuk itu, BRIN tetap berkomitmen  mengembalikan layanan yang berbasis riset kepada K/L untuk mendukung pengambilan kebijakan. Sehingga kita benar-benar bisa mendukung  science-based policy, evidence-based policy yang berbasis data.

Kemudian, berdasarkan analisis kualitatif dari berbagai gabungan data inilah yang digunakan untuk melihat isu demografi dan kependudukan di masa pandemi apakah meningkatkan vertilitas atau justru meningkatkan angka kelahiran. “Sehingga, penting kita lihat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih bisa melihat isu demografi dan kependudukan secara lebih komprehensif,” tutur Handoko.

 Plt. Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan BRIN, Herry Yogaswara menyebutkan bahwa,  MOU antara BRIN dan BPS ini menjadi sangat strategis, karena semua lembaga riset  di Indonesia ada di bawah payung  BRIN. “Kedepan, akan bertambah relasi dengan riset-riset lainnya untuk membantu BPS dalam hal menyempurnakan kuesioner,” jelas Herry .

Sebagai informasi, struktur  di BRIN sudah ada kedeputihan Kebijakan pembangunan, yang memfokuskan pada policy production . Dalam pelaksanaannya, Herry menyatakan pembuatan kebijakan dengan berbasis data riset ini dasarnya diperoleh  dari organisasi riset yang bergerak di Knowledge Production.

Rencananya, produk dari Policy production, akan fokus pada 4 hal, yaitu: Indeks pembangunan manusia; Kebijakan kependudukan dan kesehatan; Revolusi mental; dan Aspek kemajuan kebudayaan. “Kedepan akan ada  penambahan, rencananya pada bidang Agama dan Gender,” ungkapnya. (mtr)

Sebarkan