Jakarta – Humas BRIN. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan komunitas maritim mulai dari memahami gaya hidup, kebiasaan, dan adat istiadatnya yang bergantung pada laut. Hal tersebut diungkap Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra, dalam Pembukaan Diskusi Publik Road to Wakatobi ke-24, Kamis (2/6). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara GTRA Summit 2022 yang diselenggarakan atas kerja sama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Kementerian ATR/BPN.

Sesuai dengan tema yang diangkat “Implementasi Budaya Bahari dalam Rangka Mewujudkan Tenure Security Bagi Masyarakat Maritim Indonesia”, Surya mencermati bahwa kasus pengusiran, stereotype, looked down, dan sebagainya sudah seharusnya mulai dihilangkan. Menurutnya, dalam membuat program, pemerintah tidak lagi memandang mereka yang tinggal dan hidup di laut seperti korban.

“Mereka hanya mendapatkan bantuan, tetapi tidak diberdayakan kekuatannya dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan lain – lain,” ungkapnya.

Untuk itu, Surya mengapresiasi diskusi publik yang diselenggarakan tersebut. Menurutnya, acara ini baru pertama kali dalam serial Road To Wakatobi, yang sungguh-sungguh berbicara tentang manusia. “Manusia dalam konteks dan hubungan hidupnya dengan laut, pesisir, dan kepulauan, baik kecil maupun besar,” imbuhnya.

Selaku Koordinator Pelaksana GTRA Summit 2022, ia mengakui selama ini ketika bicara potensi laut atau maritim, lebih sering sebatas membahas masalah sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ia merasa kurang di dalam pembahasan manusia-manusia yang tinggal dan bergantung hidup pada laut. Padahal itu sangat penting.

“Menurut data, ada lebih dari 15 juta masyarakat maritim di seluruh Indonesia yang tersebar di 23 Provinsi. Jumlah ini belum termasuk negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, Philipina, dan seterusnya,” jelas Surya.

Tenure security atau keamanan teritorial dalam tema diskusi publik ini, merupakan kesepakatan antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat dengan otoritas negara. Dengan kata lain, tenure security adalah pengakuan dan perlindungan hukum kepada institusi dan kolektif masyarakat, dimana negara hadir pada saat itu. Negara perlu memahami apa yang dipahami masyarakat dan bagaimana merespon sesuai dengan harapan dan masukan dari masyarakat tersebut.

“Kalau masyarakat itu mengalami masalah, mereka juga yang paling tahu solusinya. Kehadiran negara dalam konteks memahami gaya hidup, memberikan opsi-opsi kebijakan yang memungkinkan, memberikan akses untuk mereka, bisa meningkatkan kesejahteraannya,” paparnya. Dan yang penting lagi bagaimana memberikan terobosan-terobosan regulasi. Karena secara birokrasi, pemerintah bekerja berdasarkan aturan.

Sementara itu, Kepala Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN, Ahmad Najib Burhani mengatakan, selama ini komunitas maritim cenderung dilihat secara rendah (looked down). Mereka dianggap sebagai orang miskin, rendah pendidikan. Kondisi seperti ini berpotensi mengakibatkan masalah bagi bangsa ini.

“Ini adalah pandangan yang keliru. Karena jika kita memperhatikan pilar-pilar poros maritim yang disuarakan Presiden Joko Widodo sejak pencalonannya di tahun 2014, maka kita melihat potensi yang dimiliki komunitas maritim itu sangat besar,” jelas Najib.

Beberapa pilar yang disampaikan Presiden Jokowi, antara lain revitalisasi budaya maritim; pengelolaan sumber daya laut dan ketahanan pangan; infrastruktur dan konektivitas; diplomasi maritim; serta pertahanan dan keamanan. Itu semua adalah potensi komunitas maritim di Indonesia yang cenderung dilihat dengan looked down.

“Pada kenyataannya, jika selama ini kita memunggungi laut, tidak demikian dengan mereka,” ungkapnya. Najib mengungkapkan alasan, merekalah yang selama ini tidak pernah meninggalkan laut. Mereka sejatinya pengemban budaya bahari/ maritim. Masyarakat pesisir dan nelayan inilah yang selama ini banyak mengelola pesisir berdasarkan kearifan lokal mereka, seperti menyiapkan ikan di piring-piring kita.

Jadi, jika berbicara tentang revitalisasi budaya maritim dan pengelolaan serta pengadaan ikan, mereka kuncinya. Selama ini mereka telah memenuhi fungsi ini dengan kondisinya yang beragam. Pelayaran tradisional juga telah mengoneksi banyak pulau sampai pelosok tanah air. Demikian juga dinamika pelayaran laut, akibat nelayan ini terbentuk kelompok etnik di tanah air. Mereka terhubung, berinteraksi, bertukar kebudayaan, bahkan kawin mawin.

Komunitas maritim adalah penyumbang pluralisme bangsa ini. Mereka juga berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial di komunitas regional bahkan global. Penangkap tripang Indonesia di perairan Australia, misalnya, telah memupuk relasinya dengan orang Aborigin di Australia bagian utara. “Ini adalah bahan-bahan untuk dijadikan dasar diplomasi budaya,” ujar Najib.

Terkait pertahanan dan keamanan, ia memberi contoh pemahaman, dengan membayangkan jika kita mempunyai sekitar 650.000 armada kapal yang kebanyakan milik nelayan kecil. “Jika kita asumsikan masing-masing kapal bisa memonitor 4 km persegi laut saat mereka beroperasi, maka mereka bisa dijadikan sumber untuk mengawasi lautan kita bagi kepentingan hankam,” urainya.

Dengan kondisi tersebut, usaha penguatan budaya dan komunitas maritim bukan hanya untuk peningkatan kesejahteraan mereka dan sustainability sumber daya laut, tetapi juga untuk kesejahteraan bangsa ini secara keseluruhan. “Dengan itu pula kita berkewajiban untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman dan bahkan menguatkan mereka,” tegas Najib. (arial/ ed : aps)

Sebarkan