Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman, Senin (17/05). Nota kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko ini terkait pemanfaatan dan penerapan teknologi serta invensi dan inovasi pada sektor pengelolaan keuangan dan kekayaan negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menilai saat ini perkembangan teknologi digital dapat menjadikan tantangan dan ancaman bagi sebuah negara. Transformasi digital adalah keniscayaan, seberapa cepat dan siap Bangsa Indonesia dapat mengantisipasinya. Oleh kerena itu, kemampuan dari keuangan negara untuk bisa membangun infrastruktur digital sangatlah penting. 

“Saya senang sekali perpanjangan kerjasama ini dapat dilakukan. Dukungan dari dua instansi BRIN dan BSSN dapat mendukung transformasi digital ini agar dapat dijaga secara aman dalam satu sistem integrated services. Selain itu, terima kasih atas dukungannya dalam menjaga keuangan negara dengan kehandalan sistem informasi digital,” ungkap Sri.

Ruang lingkup dari nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua pihak untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ini meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di sektor keuangan dan kekayaan negara, pemanfaatan hasil riset dan inovasi, penggunaan bersama sarana dan prasarana, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, dan peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Pada kesempatan yang sama, Handoko menyampaikan BRIN sebagai pemakai jasa keuangan merasakan perbedaan, semua pelaksanaan pelayanan yang ada di Kementerian Keuangan sudah menggunakan elektronik. BRIN juga telah membantu untuk menyusun roadmap sertifikat elektronik bersama dengan BSSN.  Diharapkan pengelolaannya dapat dilakukan di BSSN, sedangkan BRIN mendukung dari sisi teknologi, pengembangan riset, termasuk tipologi sistemnya agar lebih efisien. 

Selain itu, BRIN juga dapat memberikan sumberdaya manusia dan lokasi riset yang berada di Serpong. “Perpanjangan kerjasama ini bisa menjadi momentum yang baik. Suatu kehormatan bagi kami bisa melanjutkan kerjasama yang telah ada dan senang sekali dapat membantu Kementerian Keuangan dalam penyusunan transformasi digital,” ujar Handoko.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, dilaksanakan juga penandatanganan perjanjian kerja sama antar kedua pihak terkait pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu RI Heru Pambudi dan Plt. Sekretaris Utama BRIN Nur Tri Aries Suestiningtyas.

Turut hadir pejabat BRIN Deputi Kebijakan Pembangunan, plt. Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi, plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, dan Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi. Sedangkan nampak hadir Wakil Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Cukai, Staf Ahli OBTI, Staf Khusus STI, serta Staf Ahli Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak. (maa/mk)

Sebarkan