Jakarta – Humas BRIN. Akhir-akhir ini kita sering disuguhi isu-isu yang terkesan menegasikan julukan kebanggaan Indonesia. Misalnya, Indonesia dijuluki surga dunia; kaya sumberadaya alam, punya lebih 17.000 pulau; dan dihuni 1340 suku bangsa dari 273,88 juta jiwa penduduk (BPS, 2021). Indonesia juga dijuluki zamrud khatulistiwa, tapi daya saing pariwisatanya masih berada di belakang negara tetangga; masyarakat agraris, tapi impor pangan; Bhinneka Tunggal Ika, namun sensitifitas isu sara makin mengkhawatirkan; negeri nyiur melambai, tapi mengalami pula antri minyak goreng. Julukan Indonesia itu selalu dibanggakan, meskipun belum sepenuhnya bisa menjadi cermin kesejahteraan.

Fenomena diatas sekaligus menggambarkan semakin pentingnya BRIN menghadirkan ‘scientist etics’ agar riset mampu menyandingkan julukan Indonesia sebanding dengan anugerah potensi alam dan kebudayaannya. ‘Scientist etics’ adalah komitmen moral dan normatif peneliti dalam memajukan ekosistem riset sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab memproduksi pengetahuan dan mendayagunakan anugerah potensi bangsa untuk pembangunan berkelanjutan.

Indonesia Ladang Pengetahuan

Temuan arkeologi lukisan tertua dunia di situs Timpuseng (Maros) tahun 2014 berusia 40.000 BC menjadi awal runtuhnya dominasi cara pandang Eropa centris terkait evolusi seni dan kognitif umat manusia. Bahkan temuan terakhir di situs Gua Baratedong (Pangkep) semakin memastikan bahwa sejak 45.500 BC Nusantara telah menjadi bagian penting panggung produksi pengetahuan umat manusia. Di abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya selanjutnya memberi jejak di situs Muara Jambi peran Nusantara sebagai salah satu pusat destinasi pendidikan unggul. Indonesia juga memiliki kitab sastra dan kaya manuskrip, seperti Nagarakrtagama (Jawa) dan I Lagaligo (Bugis). Bangsa kita punya rekam jejak produksi pengetahuan dan talenta maju.

Orang Eropa merebut hegemoni pengetahuan dan leluasa memanfaatkan Indonesia selama lebih dua abad sebagai laboratorium riset unggul berskala global. Sejak abad ke-18 penjajah dan orang-orang Eropa sadar bahwa untuk memantapkan kekuasaan mensyaratkan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang bumi Nusantara. Mereka sangat sadar akan pentingnya apa yang disebut Michel Foucault (1977) “kuasa pengetahuan”. Justru itu, Indologi dipandang pemerintah kolonial sebagai keharusan. Bataviasche Genootschap van Kusten en Westenscappen serius diwujudkan VOC tahun 1778 sebagai lembaga riset ilmiah pertama di bumi Nusantara. Warisan kesadaran riset era colonial masih banyak kita diteruskan sampai sekarang, diantaranya Kebun Raya Bogor, Museum Nasional, dan Lembaga Eijkman.

Pada umumnya, peneliti asing jauh lebih mampu memaksimalkan produk Iptek dari riset yang dilakukan di Indonesia. Orang Indonesia hanya sedikit mampu memanfaatkan keunggulan karunia alam dan kebudayaan sendiri. Sebut saja, Koentjaraningrat; Paramudya Anantatoer, Soedjatmoko; R.P. Soejono. Bandingkan dengan ilmuan asing yang kiprah risetnya di Nusantara telah menjadi sumber landasan teoritis ilmu pengetahuan dunia, seperti Naturalis Wallacea, van Heine Geldern (teori local genius), Callenfels (Bapak prasejarah Indonesia), Casparis dan Bosch (peletak riset kesejarahan Indonesia), Clifford Geertz, Antony Reid, Geolog Reinout Willem van Bemmelen, R. William Liddle, dan banyak lagi lainnya. Justru itu, kita tidak akan heran jika warna riset kita cenderung diwarnai kutub Eropa centris atau American – minded.

Kembalinya intelektual berpendidikan luar negeri dan bergabungnya peneliti ex- kementerian menjadi harapan baru lahirnya ekosistem riset berlandaskan scientist etics. Mereka diharapkan melakukan balas budi intelektual atas fasilitas pendidikan dan kesempatan kerja yang sudah didapatkan dari negara. BRIN menjadi wadah membayar hutang moral kaum terdidik Indonesia dengan melakukan perbaikan kelemahan-kelemahan iklim riset era sebelumnya.

Mendistrupsi Kelemahan Riset

Banyak orang bertanya-tanya mengapa ilmuan kita terlalu lama mati rasa dengan anugerah bumi Nusantara. Jawaban sederhana yang dulu sering kita dengar dihubungkan dengan kolonialisme, meskipun tidak semuanya benar. Karena kelompok intelektual generasi pertama bangsa Indonesia juga dicerahkan oleh iklim kolonialisme, terutama ketika politik etis mulai diimplementasikan secara terbatas pada kelompok nigrat dan kelas atas.

Pada masa post-kolonial, tabu politik sering menjadikan tujuan riset melempem, sehingga tampak perlu didistrupsi untuk mengembangkan ekosistem riset BRIN. Tabu politik hanya akan memberi data arbitrer dan bermutu rendah. Tabu politik hanya akan melahirkan data dan rekomendasi riset ABS (asal bapak senang).  Di masa Orde Baru kebanyakan data akurat justru dimiliki sekelompok kecil LSM “pemberani” dan diam-diam. LSM yang berani menggarap isu sensitif  mengambil resiko dianggap antek liberalis karena mendapatkan dana dari lembaga donor asing.

Kelemahan lain terkait rendahnya kepekaan riset para birokrat, terutama di daerah. Sekarang kepekaan riset birokrat masih rendah dibandingkan apresiasi pejabat kolonial. Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles misalnya, dalam tugasnya menulis History of Java. Begitu pula J. Karon, Gubernur wilayah Sulawesi, pada tahun 1933 mengundang khusus dan memerintahkan A.A Cense meneliti lebih luas dan mendalam konteks Arca Budha Amarawati yang ditemukan saat pembangunan jalan. Sementara pejabat birokrat kita sekarang masih banyak membuat peneliti merengek-rengek untuk mendapat dukungan riset. Kehadiran BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) diharapkan mampu mendistrupsi kendala jarak riset dan program birokrat di daerah.

Rendahnya kepekaan riset para birokrat sesungguhnya bukan salah mereka sepenuhnya. Dunia riset memang terlalu lama berada di menara gading, tidak membumi. Dua dasawarsa lalu, para intelektual sering diolok-olok hanya menumpuk laporan atau makalah seminar. Selama periode kolonial hingga Orde Baru, rakyat cenderung hanya bisa menikmati hasil riset sebagai narasi kebanggaan romantis bumi Nusantara, bukan kesadaran science actions untuk pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

Masalah kaitan riset dan pembangunan bagai langit dan bumi di era sebelumnya, karena iklim riset sektoral. Riset cenderung dimaknai tugas, bukan passion. Tak ada dana, tak ada riset. Riset tumbuh terpisah di 81 pohon kementerian dan lembaga pemerintah. Tahun 2019, isu riset menjadi salah satu bahan debat calon presiden, karena dianggap tidak efesien, kecil dan tersebar bagai benang kusut di 81 Balitbang kementerian.

Distrupsi Balitbang kementerian dengan terintegrasi di dalam ekosistem BRIN untuk membumikan riset dan memperbaiki indeks inovasi global Indonesia. Global Innovation index tahun 2018, Indonesia masih diperingkat 85. Kita masih ketinggalan jauh dibandingkan negeri ASEAN sekalipun, hanya menang dari Kamboja di peringkat 96. Bagi para peneliti, penelitian sudah hafal diluar kepala, soalnya ada pada inovasi. Padahal, riset tanpa inovasi bagai produk tanpa pasar. Artinya setiap riset perlu memikirkan sasaran pasar; tanpa pasar, produk pengetahuan riset hanya akan menjadi santapan segelintir ilmuan bidangnya.

Ketika integrasi ke BRIN, peneliti eks-kementerian sudah diperhadapkan paradigma riset kompetisi (terbuka), kolaboratif, dan multi/inter disiplin. Kebanyakan peneliti dari kementerian/lembaga resah dan bingung. Situasi ini menggambarkan pentingnya agenda tahapan proses kulturisasi  BRIN dalam mewujudkan ekosistem riset kelas dunia: setara, mandiri, kreatif dan bermartabat. Tantangannya, lembaga riset harus mampu mendistrupsi mentalitas peneliti-birokrat.

BRIN, Centre of Exellence

BRIN telah mewadahi scientist etics. Sebagai wadah “scientist etics” BRIN penting memainkan peran sekurang-kurang dalam lima aspek pokok: (1) menjamin ketersediaan akses riset; (2) menjamin mutu riset; (3) mengontrol asset riset; (4) mencairkan hubungan sumberdaya riset lintas disiplin/sektor; (5) mengintegrasikan hasil riset untuk tujuan pembangunan. Peran pokok BRIN tersebut akan memberi jaminan berkarya, bersinergi dan berkolaborasi. BRIN sudah menyiapkan ruang terbuka dan kompetitif, sehingga diharapkan tidak ada lagi “sivitas pohon pisang”, hanya sekali berbuah.

BRIN sebagai centre of exelllence selayaknya diamanahkan menjadi tulang punggung dan sumber resmi satu data Indonesia yang sebelumnya tersebar-sebar di berbagai kementerian/lembaga. Tantangannya, para periset BRIN dituntut untuk secara konsisten menyajikan data berkualitas, tepat, dan kontinyu. Untuk itu BRIN dipandang penting menyiapkan agenda dua kali setahun (per semester) menyampaikan secara resmi ke publik pencapaian kinerja riset semua unit kerjanya sesuai highlight programnya.

Selain itu, penting pula setiap Organisasi Riset difasilitasi rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder. Dengan demikian BRIN akan tampak hadir sebagai wadah integral, kolaboratif, dan sinergis litbangjirap yang perannya prospektif dalam pembangunan berkelanjutan dengan dua fokus pemajuan: (1) profesionalisme SDM (human capital); (2) produksi pengetahuan dan teknologi sebagai pemberdayaan (enablers). Dengan dua fokus pemajuan tersebut, BRIN akan menjadi kunci pencapaian target Indonesia Emas 2045.

Penulis:

M. Irfan Mahmud, Plt. Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah BRIN (Juara II Essay Writing Competition #SetahunBRINTeraksi)

Artikel ini juga telah ditayangkan di detik.com: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6131142/riset-dan-birokrasi-kita

Sebarkan