Jakarta – Humas BRIN. Riset dan inovasi kandidat produk kesehatan seringkali terhenti pada rangkaian proses pengujian, sebelum kandidat produk tersebut dapat dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat. Hal ini yang mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memfasilitasi para periset dalam melakukan pengujian produk inovasi kesehatan.

Plt. Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN, Hotmatua Daulay, mengatakan, BRIN telah meluncurkan skema Program Fasilitasi Pengujian Produk Inovasi Kesehatan. Skema ini, jelas Hotma, merupakan program fasilitasi dari BRIN untuk pengujian kandidat produk inovasi kesehatan. Program ini terbuka bagi periset BRIN dan instansi eksternal, baik yang berasal dari lembaga riset, perguruan tinggi, maupun industri yang mempunyai Research and Development (R&D).

Lebih rinci, Hotma menyebutkan, objek yang dapat difasilitasi dalam program ini merupakan kandidat-kandidat produk yang telah terbukti secara ilmiah, yakni kandidat obat, fitofarmaka, vaksin, dan alat kesehatan.

“Kandidat-kandidat tersebut harus telah terbukti secara ilmiah dengan publikasi-publikasi. Kalau bisa sudah ada Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-nya akan lebih baik, sehingga kita akan bantu untuk memfasilitasi dalam pengujian-pengujian baik uji pra-klinis, uji klinis, atau pengujian lainnya,” jelas Hotma, saat webinar Fasilitasi Pengujian Produk Inovasi Kesehatan, secara daring, Rabu (22/12).

Selain itu, BRIN juga akan memfasilitasi dalam mencari mitra yang siap untuk melakukan uji klinis terhadap kandidat produk yang periset kembangkan.

Untuk mengetahui persyaratan dan mekanisme pengajuan kandidat produk kesehatan, pengusul dapat mencari informasi melalui laman https://pendanaan-risnov.brin.go.id/.

“Penerimaan proposal terbuka sepanjang tahun selama masih ada anggarannya, namun kami akan melakukan proses seleksi secara periodik,” terang Hotma.

Sebelumnya, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, mengatakan, skema Pengujian Fasilitasi Pengujian Produk Inovasi Kesehatan selama ini tidak ada di negara kita. Hal ini yang membuat jarang sekali produk kesehatan baik obat, fitofarmaka, imunomodulator, dan alat kesehatan yang sudah diriset sulit masuk ke industri, karena proses pengujian yang berlaku memakan waktu, biaya, dan membutuhkan tim yang berbeda, bukan lagi tim periset aslinya.

Proses pengujian tersebut, ucap Handoko, harus dilakukan oleh tim yang berbeda dengan protokol uji yang ketat, mengikuti regulasi dan standar yang berlaku, sehingga hasil pengujian benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi khasiat maupun keamanannya.

“Ini yang akan kami fasilitasi baik dari sisi pembiayaan maupun timya, sehingga kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mampu menelurkan berbagai produk kesehatan,” kata Handoko saat Webinar Fasilitasi dan Pendanaan Riset dan Inovasi (WALIDASI), Selasa (21/12).

Ia memaparkan, saat ini ada sekitar 30 ribu spesies dari biodiversitas yang kita ketahui di Indonesia, dan dari angka itu, tidak lebih dari 30 hingga 40 spesies yang telah menghasilkan produk fitofarmaka.

“Sehingga, masih banyak potensi yang seharusnya bisa kita kembangkan dan ini bisa menjadi produk-produk unggulan masa depan negara kita yang memiliki kekayaan biodiversitas luar biasa,” pungkasnya.

Webinar Fasilitasi Pengujian Produk Inovasi Kesehatan merupakan rangkaian dari kegiatan WALIDASI, yang digelar sejak Selasa hingga Jumat (21-24/12).

Selain Fasilitasi Pengujian Produk Inovasi Kesehatan, rangkaian webinar diisi dengan topik lain, yaitu Fasilitasi Hari Layar, Pendanaan Ekspedisi dan Eksplorasi, Fasilitasi Pembentukan Pusat Kolaborasi Riset di Perguruan Tinggi atau Industri, Prioritas Riset Nasional dan Covid-19, Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset, dan Akuisisi Pengetahuan Lokal (tnt).

Sebarkan