Jakarta – Humas BRIN. Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, peran pemerintah dalam rangka pencapaian target tersebut memerlukan sinergi kebijakan nasional. Salah satunya, pendanaan riset untuk disabilitas yang masih terbatas aksesnya. Bahkan, di Indonesia masih minim peminat periset yang mengkaji isu tersebut.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi perkembangan riset disabilitas di Indonesia yang harus terus didorong. Maka, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST) – UNESCO, menyelenggarakan webinar pada Selasa (21/06). Webinar bertajuk Prakonferensi III MOST UNESCO Indonesia ini mengangkat  topik “Pendanaan Riset Disabilitas Sebagai Bagian dari Riset Nasional”.

Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST UNESCO Indonesia, Tri Nuke Pudjiastuti menyampaikan topik pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs). Dikatakannya, tujuan SDG’s meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dan berkeberlanjutan bagi kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, SDG’s turut menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif.

Nuke mengatakan, BRIN dengan kemampuan mengintegrasikan riset berbagai ilmu, terus berupaya agar riset dan inovasinya bisa menjadi acuan bagi perkembangan riset disabilitas, khususnya. “Langkah yang digunakan salah satunya dengan berkolaborasi bersama perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian nasional tingkat nasional maupun internasional,” imbuhnya.

Terkait tema pendanaan riset disabilitas, menurut Nuke, saat ini periset yang tertarik pada isu tersebut masih sedikit. Ia menyebutkan, salah satu kendalanya yaitu akses dana riset yang berat serta SDM yang ada masih terbatas. “Pada riset disabilitas pertanggungjawaban programnya agak susah. Sebagai contoh, profesi juru isyarat dan alih bahasa belum ada standar bakunya,” ungkap Nuke.

Untuk itu, dirinya berharap adanya masukan, sehingga BRIN dapat menemukan terobosan dalam pengelolaan pendanaan. Dengan demikian, dana bisa dipertanggungjawabkan, karena isu disabilitas sangat mendesak dan penting dalam pendanaan riset.

Dalam paparan Ajeng Arum Sari selaku Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi disampaikan tentang kebijakan pengalokasian anggaran untuk pendanaan riset disabilitas di BRIN. Ia mempertegas isi Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur setiap penyandang cacat/ disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Maka baginya, penyandang disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. “Namun pada kenyataannya, kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah belum banyak yang berpihak pada penyandang disabilitas,” tutur Ajeng.

Untuk mendorongnya, ia menjelaskan program riset di BRIN menjadi pengungkit ekosistem riset dan inovasi berkolaborasi multi pihak. Menurutnya, hal itu sehubungan dengan kebijakan riset untuk penyandang disabilitas maupun keterlibatan penyandang disabilitas dalam suatu kegiatan riset.

Fasilitasi Riset untuk Penyandang Disabilitas

Berbagai upaya dilakukan BRIN melalui skema fasilitasi riset. Salah satunya kajian kebijakan terkait penyandang disabilitas yang menjadi salah satu topik/ tema khususnya pada kegiatan riset sosial umaniora. Targetnya dapat menghasilkan produk/ alat/ infrastruktur/ sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan langsung dan membantu memudahkan kegiatan penyandang disabilitas.

Ajeng menyampaikan, Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) merupakan salah satu kebijakan BRIN untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Hal itu guna mendapatkan novelty atau kebaharuan teknologi dan hasil riset lainnya. Program tersebut dapat diakses oleh WNI dari periset di lingkungan BRIN sendiri, maupun badan usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

Pendanaan RIIM berfokus pada riset dan inovasi untuk kemandirian pangan, serta kesehatan dan energi nasional. Skema pendanaan ini terbuka juga untuk bidang-bidang riset unggulan termasuk tenaga nuklir, penerbangan dan antariksa, elektronika, informatika, kebumian, maritim, hayati, lingkungan, material, arkeologi, sosial humaniora, bahasa, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Paparan dilanjutkan Slamet Thohari dari Universitas Brawijaya, yang mengulas anggaran penelitian yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Slamet menyampaikan bahwa Indonesia belum ramah terhadap kaum disabel. Antara lain terkait kebijakan, diskriminatif, tidak ada bahasa isyarat, serta undang-undang cipta kerja yang abai terhadap disabilitas.

Untuk itu perlu penyempurnaan baik dalam bidang pendidikan, riset, dan kebijakan. Apalagi sampai saat ini belum ada pendanaan khusus yang memuat klausul pendampingan dan bahasa isyarat bagi disabilitas.

Penjelasan dilengkapi oleh Putut Hari Satyaka sebagai Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenkeu yang membahas Kebijakan Pengalokasian Anggaran Inklusif.  “APBN terus didorong untuk dapat menjangkau seluruh warga negara Indonesia. Antara lain, reformasi perlindungan sosial (penyempurnaan perlinsos sepanjang hayat, bansos lansia, dan konsesi disabilitas), perlindungan sosial adaptif, serta perlinsos pemberdayaan,” urainya.

Anggaran diprioritaskan untuk pembangunan SDM, infrastruktur, dan reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan produktivitas. Anggaran inklusif menjadi suatu bentuk mekanisme penganggaran yang dirancang mengatasi kesenjangan akses untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Narasumber lain, Faisal Fathani, dari Kemendikbudristek menyampaikan Perpres Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045. Dalam Perpres ini memuat fokus bidang riset yaitu pangan, energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, pendidikan, semi, serta budaya.

Ia menyampaikan, di Kemendikbudristek terdapat penelitian pengabdian masyarakat yang terkait dengan penyandang disabilitas yang ada keberpihakan kepada disabilitas. Ia berharap, pihaknya dapat bekerja sama dengan BRIN maupun perguruan tinggi serta lembaga swadaya masyarakat untuk mendorong program berkelanjutan untuk disabilitas. (sur/ ed: drs)

Sebarkan