Cibinong – Humas BRIN. “Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus hadir untuk mendukung pembangunan daerah dan mempercepat ekonomi kerakyatan, khususnya usaha mikro dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang sebagian besar belum banyak dieksplorasi. Saat ini, BRIN telah memiliki Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi mitra utama pemerintah daerah, serta  menjadi acuan brida-brida yang sedang dalam proses pembentukan di berbagai daerah,” ungkap Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko saat memberi sambutan pada webinar Prof. Talks bertema ‘Peran Teknologi dalam Percepatan Pembangunan Daerah melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan’, pada Kamis (17/3).

Handoko menambahkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, BRIN perlu mengimplementasikan teknologi dan hasil-hasil penelitian pada masyarakat secara langsung, dalam kaitannya implementasi teknologi dan hasil penelitian BRIN. Implementasi ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di daerah yang potensial, walaupun tentunya itu tidak mudah. Hal ini  diperlukan strategi yang sesuai dengan kondisi sumber daya alam, sosial, politik, dan juga budaya di daerah terkait.

Selain itu, dirinya juga meyakini topik yang di bahas dalam edisi Prof. Talks kali ini akan sangat relevan dan dapat menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah. Para pembicara yang hadir akan sangat mumpuni untuk menyampaikan ide, gagasan dan membuka perspektif berbeda untuk membantu perekonomian daerah melalui intervensi iptek yang dilakukan secara bijak.

Sementara itu Profesor Riset Bidang Teknologi Pengolahan Hasil Hutan pada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan – BRIN, Bambang Subiyanto menjelaskan upaya implementasi teknologi di daerah tidaklah mudah.

“Peneliti dan pengusaha itu ibarat air di daun talas, sehingga memerlukan mediasi untuk bertemu. Oleh karea itu diperlukan percepatan komersilasisasi melalui pembangunan Science Techno Park sebagai wadah untuk menyiapkan teknologi yang siap diimplementasikan,” ujar Bambang.

Tak hanya itu Bambang juga menjelaskan bahwa kunci keberhasilan implementasi teknologi di daerah memerlukan dukungan pemerintah daerah secara penuh. Termasuk pendampingan dari peneliti secara terus menerus baik teknologi ataupun manajemen.

Selain itu, Bambang juga mengingatkan sebelum implementasi teknologi, perlu didahului dengan kajian tekno-ekonomi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan sumber daya manusia masyarakat di daerah untuk menerima transfer teknologi dari institusi kita.

Disisi lain, Mulyadi, Profesor Riset Bidang Sosiologi Politik – Badan Keahlian DPR RI menerangkan penyebab rendahnya keberhasilan pembangunan di daerah disebabkan oleh tiga faktor. Diantaranya rendahnya pemberdayaan masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dan  adanya kebijakan inklusi.

“Solusi dari permasalahan tersebut adalah melakukan  sebaliknya. Pertama, berupaya mengakomodasi semua kepentingan masyarakat dengan melihat kepentingan dan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam berbasis teknologi. Kedua, lebih melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, implementasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat,” ujar Mulyadi.

Selanjutnya, Mulyadi juga menambahkan, yang perlu diingat dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui teknologi adalah perlunya penyesuaian sumber daya alam di daerah masing-masing. Hal ini menjadi krusial, karena teknologi tidak dapat diimplemtasikan jika tidak sesuai dengan potensi daerah. (sa).

Sebarkan