Jakarta – Humas BRIN. Berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional  Republik Indonesia (BRIN RI) No. 8 Tahun 2022, tentang tugas, fungsi, dan struktur Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (OR KM). OR KM mempunyai tugas, menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebumian dan maritim.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko berkesempatan hadir tatap muka, dengan Kepala OR KM Ocky Karna Radjasa, dan sejumlah Kepala Pusat Riset di lingkungan OR KM, dalam Rapat Pimpinan Terbatas, di Jakarta, Senin (06/06).

Handoko memaparkan, bahwa untuk mengoptimalkan aset riset OR KM, ada di 3 lokasi, yaitu di  Gondol Bali, Maros Makassar, dan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon. “Gondol akan menjadi pusat koleksi ex situ biota laut, dan terumbu karang, karena lautnya bersih. Selain itu, Gondol juga akan menjadi conservation living, dan menjadi sarana edu wisata di Bali,” jelasnya.

Pelestarian sumber daya alam hayati, dapat dilakukan dengan cara ex situ. Artinya, pelestarian sumber daya alam hayati, yang dilaksanakan di luar habitat asalnya.

Aset berikutnya, tutur Handoko, di Maros Makassar akan membuat Ground Station Satellite (GSS). Lokasinya lebih prospektif, dan dekat dengan bandara, karena akan menjadi GSS internasional. “Orang luar Indonesia dapat menyewanya. Saat pengoperasian, GSS harus didaftarkan ke Kominfo, agar frekuensinya bersih, dan tidak boleh ada BTS yang sama frekuensinya,” ujarnya.

Mengenai infrastruktur di Ambon, Handoko menegaskan, tidak ditutup, tapi menjadi Pusat Kolaborasi Riset (PKR) dengan Unpatti, yang akan diperlakukan seperti PR di BRIN. PKR bisa mengakses skema visiting professor, dan skema post doctoral, yang ada di BRIN.

“Kita tidak terbebani dalam jangka panjang, karena kampus yang akan menjadi host. Artinya, kampus yang menyediakan tempat, dan  tenaga administrasi dibantu oleh BRIN. Kontraknya bisa jangka panjang sampai 7 tahun, dan dapat diperpanjang. Topiknya harus spesifik, tidak boleh ada di PR, dan harus bekerja sama dengan PR di BRIN,” tandasnya.  

Lebih lanjut Handoko mengemukakan, bahwa BRIN memiliki peran sebagai otoritas ilmiah atau scientific authority. “Kita tidak boleh menginjak ke ranah management authority, yang dikuasai oleh kementerian teknis, dan memiliki konsekuensi legal. Nantinya malah akan menjauh dari substansi kita sendiri, sehingga akan menghabiskan waktu,” katanya.

Kita lupa, ungkapnya, seolah-olah sudah bekerja keras untuk negara, tapi sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa untuk negara, yaitu melakukan riset. Hal itu tidak boleh terjadi, apalagi di OR KM ruang lingkupnya banyak, meliputi geologi, iklim, laut, air, danau, dan lain-lain.

“Apabila kita bicara budidaya, harus fokus ke scientific authority, yaitu pengembangan teknologi budi dayanya, bukan pembenihannya. Contoh lainnya, seperti mengembangkan teknologi untuk mitigasi, dan memprediksi cuaca,” tutup Handoko. (ns)

Sebarkan