Jakarta – Humas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meraih tiga penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Ketiga penghargaan tersebut yakni satu penghargaan untuk Pembina pelayanan publik kategori Pelayanan Prima Lingkup Kementerian/Lembaga, dan dua penghargaan untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik lingkup Kementerian/Lembaga.

Penghargaan disampaikan oleh Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, di Jakarta, Selasa (08/03). Penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima diberikan kepada eks Lembaga Penerbagan dan Antariksa (LAPAN). Sedangkan dua penghargaan lainnya untuk kategori Sangat Baik diterima oleh eks Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan eks Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Deputi Pelayanan Publik, Kemenpan RB, Diah Natalisa mengatakan, pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  “Unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi pada tahun yang lalu (2021) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kemenpan RB Nomor 1054 Tahun 2021 tentang unit penyelenggara pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Provinsi, Kabupaten, dan kota sebagai lokus evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2021,” ujar Diah.

Ia menambahkan, lokus evaluasi pelayanan publik meliputi, unit pelayanan publik (UPP) tingkat kementerian/lembaga sebanyak 84 UPP, tingkat provinsi sebanyak 35 UPP, dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 514 UPP. 

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik ini dilakukan terhadap enam aspek yaitu ; kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi. “Keenam aspek inilah yang menjadi poin penilaian dalam instrumen evaluasi,” tambah Diah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, kata Diah, rata-rata indeks pelayanan publik pada skala 0-5 untuk tingkat kementerian/lembaga sebesar 4,0, sedangkan untuk tingkat pemerintah daerah rata-rata indeks sebesar 3,58, dan secara nasional sebesar 3,79. 

Mencermati hasil evaluasi layanan publik, lanjut Diah, terdapat empat hal yang perlu diperbaiki yakni, pertama, penguatan kapasitas penyelenggara pelayanan dan integrasi data antar layanan. Kedua, Pendekatan not business as usual untuk budaya bangga melayani bangsa. 

Ketiga, pembenahan arsitektur pelayanan publik yang lebih inklusif. Keempat, Prioritas riset dan pengembangan inovasi untuk merumuskan kebijakan yang modern dan pembangunan sistem yang adaptif. 

Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo, dalam sambutannya mengatakan, setiap tahun Kemenpan RB melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Harapannya seluruh proses pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Berkat dukungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Tjahjo Kumolo mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara untuk bangga melayani masyarakat. “Menyerap aspirasi masyarakat agar memudahkan masyarakat mengurus berbagai permasalahan khususnya yang menyangkut layanan dasar maupun hal-hal yang menyangkut investasi,” ujar Tjahjo Kumolo.

Pelayanan Publik yang Prima

Plt. Kepala Pusat Riset Penginderaan Jauh, Rahmat Arief mengatakan, penghargaan untuk kategori pelayanan prima yang diterima ini merupakan capaian maksimal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di salah satu unit penyelenggara pelayanan di Pusat Riset Penginderaan Jauh, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa – BRIN.  

Rakhmat menjelaskan, layanan penginderaan jauh ini ada dua jenis yakni pelayanan data dan informasi penginderaan jauh. “Layanan ini berupa data penginderaan jauh dari satelit, contohnya informasi terkait zona penangkapan ikan. Informasi ini disebarluaskan ke nelasan dan dinas-dinas terkait,” kata Rahmat.

Berdasarkan data atau informasi tersebut nelayan yang akan menangkap ikan dapat langsung menuju ke lokasi yang telah disebutkan pada data atau informasi yang diberikan. Selain itu, unit penyelenggara pelayanan publik ini juga menyediakan informasi terkait kebakaran hutan, mulai dari hotspot, potensi kekeringan jika terjadi kebakaran, bahkan dapat ditentukan luasan area yang terbakar.

Menurut Rakhmat, capaian ini akan menjadi tantangan ke depan, khususnya terkait bagaimana prestasi ini dapat dipertahankan di tahun mendatang. “Dengan bergabungnya eks. LPNK ke dalam BRIN, harapannya penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan menjadi lebih baik lagi oleh kedeputian atau biro terkait, sehingga capaian ini dapat dipertahankan bahkan dapat menjadi lebih baik,” tambahnya.

Koordinator Layanan Publik, Jasyanto menceritakan proses perjalanan penyelenggaraan pelayanan publik  sehingga mencapai prestasi sebagai Pelayanan Prima. Sebelumnya layanan penginderaan jauh ini telah mendapat predikat sebagai Top 99 pada kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP).

“Bagi inovasi pelayanan publik yang telah mendapatkan predikat sebagai Top 99 pada KIPP mempunyai peluang yang besar untuk mencapai predikat Pelayanan Prima,” kata Jasyanto.

Di masa yang akan datang, tutur Jasyanto, BRIN harus mendorong unit kerja layanan di BRIN untuk berbenah dan mengikutsertakan inovasinya dalam KIPP. Harapannya, seluruh penyelenggaraan pelayanan publik di BRIN dapat mencapai predikat sebagai Pelayanan Prima. (pur)

Sebarkan