Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Direktorat Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran, mengadakan Focus Group Discussion (FGD), yang membahas terkait kebijakan arah dan strategi pembangunan energi nasional.

Plt. Direktur Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganukliran BRIN, Muhammad Abdul Kholiq, menyampaikan, diskusi ini diperlukan dalam penyusunan naskah kebijakan yang dapat berguna dalam mencapai kemandirian energi bangsa.

Menurutnya, kolaborasi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi sangat berperan penting dalam tercapainya tujuan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

Dalam diskusi yang digelar di Hotel Mercure BSD Tangerang, Rabu (09/03), Plt. Kepala Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN, Edi Hilmawan, merekomendasikan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai pembangkit listrik.

Dikatakan Edi, ditinjau dari sisi iptek energi, melalui Outlook Energi Indonesia 2021, 42 persen konsumsi energi pada tahun 2019 didominasi oleh sektor transportasi, dengan mayoritas menggunakan BBM. Hal ini berdampak buruk pada ekonomi karena ketergantungan impor bahan bakar, dan bagi lingkungan akibat emisi yang dihasilkan.     

Edi melakukan sebuah pemodelan, yang menyimpulkan jika BBM diganti dengan kendaraan listrik, namun listrik yang dihasilkan masih menggunakan energi fosil, maka emisi karbon yang dihasilkan akan terpusat di pembangkit listrik.

Karena itu, Edi merekomendasikan pemodelan penggunaan EBT digunakan untuk pembangkit listrik. Maka, dari pemodelan tersebut akan mampu menekan emisi karbon.

Plt. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas, Yahya Rachmana Hidayat, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menyampaikan bahwa tren kebijakan global kini beralih menuju pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon. Hal ini didasari oleh penandatanganan Perjanjian Paris (Paris Agreement) tentang Perubahan Iklim pada tanggal 12 Desember 2015, yang juga turut dihadiri oleh Indonesia.

Implementasi dari Perjanjian Paris ini, ungkap Yahya, tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024, yang menekankan transisi energi menuju energi terbarukan dalam rangka pembangunan rendah karbon.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Harris. Menurutnya, transisi energi yang berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama Presidensi G20.

Data Kementerian ESDM mencatat, hingga tahun 2021, Indonesia telah memanfaatkan 0,3 persen dari total potensi seluruh EBT yang dimiliki Indonesia, meliputi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan laut.

Disamping itu, bauran EBT telah dimanfaatkan sebesar 11,7 persen dari target bauran EBT nasional sebesar 23 persen di tahun 2025, sesuai dengan RPJMN 2020 – 2025. Indonesia juga menegaskan penurunan emisi karbon sebesar 29 persen di tahun 2030, yang tertuang dalam Paris Agreement.

Selain itu, pada KTT COP-26, Indonesia juga menargetkan capaian NZE pada tahun 2060. Dalam peta jalan energi nasional menuju NZE, pembangkit listrik nasional akan didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Berdasarkan diskusi tersebut, disimpulkan bahwa masih banyak potensi energi di Indonesia yang perlu digali lebih dalam untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Masyarakat juga diminta untuk tidak boleh acuh dalam mendukung kebijakan pemerintah ini.

Masyarakat dapat memulai dengan kebiasaan kecil, seperti menghemat penggunaan listrik, menggunakan transportasi publik, memasang solar panel, dan beralih ke lampu LED sebagai upaya penurunan emisi karbon.

Jika emisi karbon tidak diturunkan, maka dampak buruknya akan menyebar ke seluruh elemen masyarakat. Pemerintah akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat untuk jangka panjang (rt/ed: tnt) 

Sebarkan