Jakarta-Humas BRIN. Indonesia memasuki tahun ketiga menangani kondisi pandemi. Dalam konteks demokrasi, Indonesia pada tahun ini, berada pada upaya bersama untuk mencegah laju regresi demokrasi. Sebagai bagian dari organisasi penelitian yang aktif dalam mengawal perkembangan demokrasi sejak reformasi, Pusat Riset Politik BRIN telah merespon fenomena tersebut dan menyoroti secara serius kemunduran demokrasi. 

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Ahmad Najib Burhani, menyatakan bahwa sejumlah data menemukan sebuah gambaran yang lebih clear tentang demokrasi kita. Dinamika politik dalam negeri pada 2022 ini bisa menjadi kick off kegiatan politik menuju 2024 nanti. “Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan banyak kejelasan tentang arah pemerintahan kita, serta proyeksi demokrasi politik pada paparan yang disampaikan tim peneliti,” demikian disampaikan Najib pada pembukaan acara Indonesia Political Outlook 2022: Proyeksi Demokrasi dan Dinamika Politik, Kamis (2/2) lalu.

“Masa transisi dalam sebuah lembaga kala kita  melihatnya ada proses yang dianggap pengecualian dari kondisi normal, sebagai satu frame untuk melihat proses demokrasi yang berjalan  seperti apa. Kalau kemudian umpamanya ada outlook, ada proyeksi demokrasi  dan dinamika politik, dan sebagainya, kita mungkin bisa melihat kondisi yang kemudian melatarbelakangi  demokrasi yang ada di tanah air,” ungkap Najib.

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, mengatakan di akhir tahun 2021 lalu, Pusat Riset Politik BRIN juga telah menyelenggarakan webinar Kilas Balik Politik Indonesia 2021. Saat itu tim peneliti BRIN telah menyoroti fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi Indonesia dan mungkin juga terjadi di beberapa negara lain di dunia, termasuk di Asia. “Beberapa tahun belakangan ini ada kemunduran demokrasi, misalnya dalam hal kebebasan berekspresi dan pelibatan partisipasi publik dalam pemerintahan,” jelas Athiqah

Selain isu pandemi, Athiqah menyebutkan bahwa tahun ini akan menjadi tahun elektoral atau tahun politik sebagai proyeksi atas masa depan kehidupan demokrasi di Indonesia. “Menjelang tahun elektoral, Kita tahu bersama bahwa pemungutan suara untuk pemilu serentak, memang baru akan berlangsung tahun 2024, tepatnya 14 Februari 2024, sesuai keputusan KPU,” sebut Athiqah. Namun, tahapan pemilu dimulai sejak Agustus 2022 ini, yaitu ada pendaftaran dan penetapan partai politik, penetapan daerah pemilihan, penetapan pasangan capres – cawapres, hingga kampanye para calon.

“Melihat berbagai tahapan pemilu tersebut, kita akan melihat persaingan, manufer partai politik dan elit politik untuk meraih simpati dan pada akhirnya meraup suara masyarakat,” ungkapnya. Sehingga, dalam respon berbagai hal di atas, saya pikir nampaknya memang peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat baik secara digital, di media massa maupun sosial media, menjadi krusial untuk dilakukan.  

“Hal ini juga selaras dengan karakteristik nilai-nilai demokrasi yang makin dinamis dan berubah sesuai perkembangan jaman, sehingga perlu terus untuk menyampaikan nilai-nilai demokrasi ini dari generasi ke generasi,” jelas Athiqah lagi.

Dikatakan Athiqah, Pusat Riset Politik BRIN, berupaya untuk berkontribusi dalam memberikan public awarness dan pendidikan politik kepada masyarakat, dengan harapan dapat menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat, dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan dewasa dalam berpolitik. (ar, mtr/ ed: drs)

Sebarkan