Jakarta – Humas BRIN, Transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu topik isu pada kegiatan Science (S20), sebagai rangkaian dari perhelatan Presidensi G20. Terkait isu energi, Indonesia telah mematok Net Zero Emission (NZE) dapat tercapai pada tahun 2060. Faktanya, saat ini, bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) baru mencapai 12,7 persen. Sehingga, perlu usaha maksimal untuk mengejar target EBT sebesar 23 persen di tahun 2030.

Peneliti Ahli Utama, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Eniya Listiani Dewi, mengatakan, dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, BRIN telah memberikan 8 rekomendasi kebijakan pemerintah untuk mencapai NZE.

Rekomendasi pertama adalah menggenjot program bahan bakar nabati B30, B50, B100, D100, dsb. Kedua, cofiring untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga uap yang ada. “Biasanya berbasis biomassa, tetapi sekarang sudah mulai berbasis hidrogen,” kata Eniya, pada Webinar Nasional, Transisi Energi: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Kamis (17/02).

Ketiga, implementasi dari pengelolaan limbah menjadi bahan bakar (Refuse Derived Fuel/ RDF). Keempat, program de-dieselisasi atau menggantikan pembangkit diesel dengan EBT, seperti panas bumi, biogas, dan biomassa.

“Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) teknologi panas bumi kita bahkan sudah mencapai 65 persen. Namun, untuk ranah hilirisasi inovasi perlu dibantu dengan kebijakan maupun dorongan investasi dan industri,” tambah Eniya.

Kelima, pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) untuk utilisasi dan industri. Keenam, pemanfaatan hidrogen biru dan hijau untuk utilisasi dan industri petrokimia. Menurut Eniya, industri petrokimia harus mulai melihat potensi hidrogen biru dan hijau, dan potensi amonia menjadi energi baru.

Ketujuh, pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai dan sel bahan bakar. Terakhir adalah transmisi interkoneksi, dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atap (pv roof top), pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating PV), jaringan pintar (smart grid), dan Electro-Mobility (e-Mobility).

Transisi Energi Diharapkan Membangun Resiliensi Masyarakat

Peneliti Ahli Utama, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Maxensius Tri Sambodo mengatakan, transisi energi tidak semata-mata beralih dari energi fosil ke EBT, namun pemangku kebijakan harus memperhatikan bahwa transisi energi ini diharapkan dapat membangun resilisensi di tengah masyarakat.

“Artinya jangan sampai masa transisi energi ini banyak hal yang dikorbankan,” katanya.

Ia mengatakan saat ini masyarakat dunia sedang dalam mencari posisi keseimbangan. Kita tidak bisa serta merta menyalahkan energi fosil, karena selama 2 dekade terakhir, pembangkit batubara telah memberikan banyak manfaat dalam memperbaiki posisi ketahanan energi di Indonesia.

Indonesia saat ini masih mendorong peningkatan akses listrik masyarakat yang lebih memadai dan berkualitas. Kendati Data Kementerian ESDM menunjukkan rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai lebih dari 99 persen dari listrik PLN, namun ada 1,8 juta lebih rumah tangga yang mendapatkan akses listrik bukan dari PLN.

Hal ini menjadi tantangan bagi periset-periset sosial agar bisa mendesain transisi energi dengan tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

“Disinilah peranan dari periset-periset sosial untuk terus melakukan riset, untuk meyakinkan pengambil kebijakan bahwa dengan transisi energi ini, kita bisa meningkatkan banyak hal, membuka kesempatan kerja yang lebih baik, kondisi kesehatan dan pendidikan meningkat, serta meningkatkan produktivitas yang menciptakan nilai tambah ekonomi di tengah masyakat,” pungkas Maxensius.

Webinar Nasional Transisi Energi: Menuju Pembangunan Berkelanjutan merupakan salah satu agenda S20, sebagai rangkaian dari Presidensi G20. Webinar nasional ini merupakan kerja sama antara BRIN, AIPI, Universitas Indonesia, Asian Development Bank, dan Kementerian ESDM (tnt).

Sebarkan