Jakarta – Humas BRIN, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, siang ini, Selasa (10/05) melantik empat orang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan seorang sebagai Peneliti Ahli Madya. Pelantikan ini menjadi yang pertama untuk JPT Madya pertama di lingkungan BRIN semenjak proses integrasi seluruh lembaga penelitian pada tahun 2021.

“Pada akhirnya BRIN memiliki Pejabat Eselon I untuk Deputi dan Inspektur Utama yang definitif,” kata Handoko dalam sambutan pelantikan JPT Madya dan Pejabat Fungsional Tertentu.

Kepada para pejabat yang dilantik, Handoko berpesan untuk segera bekerja dengan maksimal, kendati usia BRIN baru menginjak setahun. Menurut Handoko, masa transisi telah diselesaikan pada akhir Januari 2022, sehingga para pejabat yang baru dilantik tidak lagi menjadikan masa transisi sebagai alasan bila kinerjanya kurang maksimal.

“Semuanya harus bekerja dengan kecepatan penuh, tanpa ada lagi alasan masa transisi,” tambahnya.

Keempat pegawai yang dilantik menduduki JPT Madya yakni, Mego Pinandito sebagai Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Boediastoeti Ontowirjo sebagai Deputi Bidang Kebijakan Riset  dan Inovasi, Yopi sebagai Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, dan Christianus Ratrias Dewanto sebagai Inspektur Utama. Sedangkan Swasmi Purwajanti dilantik sebagai Peneliti Ahli Madya.

Kepada Mego Pinandito, Handoko menyampaikan bahwa kedeputian yang dipimpin hendaknya menjadi mitra yang baik bagi Bappenas dan kementerian/lembaga lainnya. Hal ini mengingat dengan adanya integrasi lembaga penelitian ke dalam BRIN, para peneliti atau pengambil kebijakan di lembaga asal kini berpindah ke dalam naungan BRIN.

“Kita harus mengembalikan layanan untuk mendukung kebijakan berbasis data, kebijakan berbasis sains ke kementerian dan lembaga. Kita harus siap membantu kementerian/lembaga melalui riset yang menjadi tusi BRIN,” lanjutnya.

Sedangkan kepada Boediastoeti Ontowirjo, Handoko menyampaikan pesannya terkait kebijakan riset dan inovasi yang ada di Indonesia. Kedeputian yang mempunyai tusi dalam hal kebijakan riset dan inovasi ini, diharapkan tidak pandang bulu terhadap seluruh sektor riset dan inovasi di Indonesia.

“Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi kita tugaskan untuk menjadi pelaksana dari seluruh survei yang saat ini dialihkan ke BRIN termasuk survei demografi dan kependudukan,” ujar Handoko.

Dikatakan Handoko, di masa yang akan datang, BRIN harus mampu menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang dimiliki, seluruh pelaksanaan survei dapat dikerjakan dengan lebih baik. Kegiatan ini juga menjadi bagian bentuk layanan BRIN yang diberikan kepada kementerian dan lembaga lainnya.

“Saat ini kita sedang mendesain tidak hanya isinya, namun juga cara melakukan survei, sehingga survei itu bisa diintegrasikan dan biaya dapat ditekan seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitasnya,” ucapnya.

Kepada Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang baru dilantik, Handoko berharap pembentukan dan pembinaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dapat dipercepat. Pada prinsipnya, BRIDA dibentuk bukan sebagai lembaga yang mandiri, namun tetap harus berkolaborasi dengan stakeholder lainnya.

“Sejak tahun lalu, pemerintah telah mendorong kepada seluruh daerah untuk membentuk BRIDA tetapi tidak boleh menjadi organisasi perangkat daerah yang mandiri,” tambahnya.

Diharapkan Handoko, BRIDA bukan sekedar menjadi agen dari BRIN yang membawa solusi teknologi ke daerah, namun harus mampu mensinergikan aktivitas riset untuk kemajuan daerah. Untuk itulah, kedeputian ini harus mampu menjalin kerjasama dengan kedeputian lainnya di BRIN juga dengan kementerian/lembaga lainnya.

Sedangkan kepada Inspektur Utama yang baru dilantik, Handoko menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di lingkungan BRIN terkait audit. Selain itu, Inspektur Utama juga diharapkan mempercepat proses persiapan dilakukannya audit kinerja.

“Sebenarnya audit kinerja untuk lembaga riset ini menjadi pekerjaan rumah kita selama ini, dan kita sudah mulai melakukan namun evaluasi untuk lembaga riset memang tidak mudah,” tuturnya.

Audit kinerja nantinya tidak hanya diberlakukan kepada pegawai namun juga dilakukan terhadap alat yang telah dibeli, mengingat alat atau laboratorium yang dimiliki BRIN dapat dimanfaatkan oleh para periset di luar BRIN. Diakui Handoko, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para auditor.

“Kita harus bisa melihat kinerja alat per alat, individu periset, group periset, sampai kepada pusat risetnya. Tentu ini tidak mudah namun ini menjadi tantangan dan diharapkan menjadi acuan bagi BPK dan BPKP dalam melakukan audit tidak hanya terkait keuangan namun juga secara substansi,” pungkasnya. (pur)

Sebarkan