Jakarta, Humas BRIN – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan harmonisasi kebutuhan program riset dan inovasi 74 Kementerian/Lembaga dalam kegiatan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI). Acara yang berlangsung selama lima hari, Senin-Jum’at (22-26/11) tersebut di antaranya dihadiri oleh Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sekretaris Utama BRIN, Nur Tri Aries menjelaskan FKRI sudah dibuka Jumat (19/11) dan akan berlangsung selama seminggu ke depan. Hal ini menindaklanjuti Perpres No 78/2021 karena per 1 Januari 2022, seluruh tupoksi kegiatan litbangjirap yang sebelumnya berada di Kementerian/Lembaga diintegrasikan ke BRIN.

Oleh karena itu, BRIN membuka diskusi dengan K/L selama seminggu ke depan, untuk memetakan kebutuhan riset dan inovasi yang dibutuhkan dalam mendukung kebijakan strategis di masing-masing K/L. Penyampaian usulan riset dan inovasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BRIN dan masing-masing Kementerian/Lembaga.

“Kami mohon masing-masing kementerian/lembaga menyampaikan kebutuhan risetnya, karena ini semacam Musrenbangnas Riset dan Inovasi, dan kita kawal bersama berjalannya riset dan inovasi dan semoga perubahan besar ini bisa berjalan mulus, sehingga indonesia bisa take off menuju indonesia maju,” ucapnya dalam FKRI (22/11).

Deputi SDM Iptek, Edy Giri Rachman Putra menambahkan dalam FKRI ini, setiap pimpinan K/L akan menyampaikan kebutuhan riset dan inovasi yang diharapkan untuk dapat dilaksanakan oleh BRIN pada tahun 2022 dan 2023. Kebutuhan riset dan inovasi tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu riset untuk solusi teknologi dan inovasi dan riset untuk kebijakan.

“Penyampaian kebutuhan memuat dua hal yaitu daftar isian, kebutuhan pelaksanaan riset dan inovasi dari setiap K/L dan hasil apa yang diharapkan dari pelaksanaan riset tersebut yang nantinya akan dapat dipergunakan/membantu K/L dimasa mendatang. Kemudian jami juga mengundang dari Bappenas dan Kemenkeu sebagai penanggap, forum ini juga nanti kami akan lanjutkan di Bulan Desember nanti dengan industri dan daerah,” tandasnya. (jml/ ed:drs)