Jakarta – Humas BRIN, Hak-hak sipil anak termasuk anak pengungsi menjadi bagian hak asasi manusia yang memiliki riwayat panjang dalam konteks ketentuan internasional maupun semangat kemanusiaan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Hal ini disampaikan Peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tri Nuke Pudjiastuti, yang sekaligus pengurus Asia Dialogue on Forced Migration (ADFM) Indonesia pada sebuah workshop dengan tema “Hak Sipil Anak-anak Pemgungsi dari Luar Negeri” secara virtual, pada Kamis (18/11).

Workshop yang digelar oleh BRIN berkolaborasi dengan lembaga terkait, yakni Kementerian Pendidikan dan Ristek RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yayasan Jesuit Refugee Service (JRS), International Organization for Migration Indonesia (IOM), dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) membahas hak sipil anak-anak pengungsi. “Indonesia juga meratifikasi berbagai konvensi internasional yang melindungi anak-anak dan beberapa telah diatur dalam regulasi nasional,” tutur Nuke.

Kendati demikian, anak-anak pengungsi lebih sering diasosiasikan sebagai pengungsi dibanding diasosiasikan dengan anak-anak. “Hal inilah yang terkadang menjadi kompleks dan membuat anak-anak pengungsi menjadi rentan,” tambahnya.

Asisten Deputi Khusus Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Elvi Hendriani, menekankan bahwa pengungsi anak yang tiba di Indonesia melalui jalur udara maupun laut mengalami kerentanan, karena ada resiko eksploitasi atau kekerasan oleh penyelundup atau pelaku tindak pidana perdagangan orang. ”Mereka mempunyai kerentanan terpisah dari orang tua atau wali asuhnya dan kerentanan kesehatan dari kondisi kesehatan yang buruk, serta kondisi penampungan,” terangnya.

Elvi menyatakan kalau, kewajiban Indonesia memberikan perlindungan bagi semua anak yang berada di wilayah Indonesia. “Sebagai bentuk komitmen dalam perlindungan pengungsi anak di Indonesia, maka anak-anak pengungsi harus mendapatkan hak-hak nya. Berdasarkan data saat ini, anak-anak pengungsi yang berada di Indonesia 1.232 anak, 573 anak perempuan dan 659 anak laki-laki, yang tersebar di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjung pinang, Makassar, Pekanbaru. Kemudian, berada di comunity House sebanyak 618,” rinci Elvi.

Pada pembahasan workshop sebelumnya, perwakilan National Information and Advocacy Officer JRS Indonesia, Gading Gumilang, memaparkan rangkumannya bahwa anak-anak pengungsi perlu mendapat perlindungan pendidikan. “Masih ditemukan perbedaan dalam praktek pelaksanaan walaupun sudah mengacu pada regulasi,” jelasnya.

“Kebutuhan terkait rekomendasi kebijakan, landasannya adalah ketentuan-ketentuan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia seputar hak anak. Hal ini berpeluang menjadi inspirasi dan kontribusi diplomasi di level regional dari Indonesia,” ungkap Gumilang.

Dari gelaran workshop ini, terdapat empat hal penting yakni, pertama, Saat ini telah 31 persen dari anak pengungsi yang dapat sekolah, selain sudah mulai terlihat adanya perlindungan kesehatan, pencatatan kelahiran, hak asuh anak bagi anak-anak pengungsi, meskipun masih banyak tantangannya. Kedua, protokol perlindungan anak yang diinisiasi oleh KPPA untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak anak tetap dilakukan dalam situasi pandemi

Ketiga, gap hak-hak sipil anak-anak pengungsi dalam perlindungan dan keempat, strategi sinergi dan kolaborasi menjadi keharusan, dengan kelembagaan yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat sipil sejak awal. (mtr)