Jakarta – Humas BRIN. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertindak untuk dan atas nama BRIN menandatangani berita acara serah terima (BAST) alih status barang milik negara (BMN). Penandatanganan dilakukan bersama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Ayodhia G.L Kalake.    

Penandatanganan BAST tersebut menandakan bahwa kedua pihak sepakat untuk melaksanakan serah terima alih status penggunaan tanah dan bangunan Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) I yang terletak di Jalan M. H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat. “Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima ini maka hak dan kewajiban yang timbul dalam penggunaan BMN tanah dan gedung ini telah beralih dari BRIN ke Kemenkomarves,” tuturnya, pada Kamis (2/6).

Inspektur Utama BRIN, Christianus Ratrias Dewanto mengatakan bahwa gedung ini diserahkan ke kemenkomarvest sebagai upaya efisiensi anggaran BRIN. “Pada prinsipnya kami sangat senang dan untuk infrastruktur BRIN, dapat juga digunakan bersama-sama,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut hadir dan menyaksikan prosesi tersebut. “Ini proses yang cukup lama sejak Kemenkomarves dibentuk 2014,” terangnya.

Lebih lanjut Luhut menyampaikan, pada awalnya pemakaian gedung hanya beberapa lantai saja yang digunakan. Pada tahun 2020 melalui mekanisme perjanjian penggunaan sementara antara BPPT (sekarang BRIN) dengan Kemenko Marves, hingga penandatanganan BAST ini berlangsung.

“Kepada Sekretaris Utama Kemenkomarves, saya minta segera melakukan revitalisasi. Meskipun 2 tahun lagi akan pindah ke ibu kota negara baru (IKN). Meski demikian, gedung ini tetap perlu ditata,” ungkapnya.

Melalui penandatanganan BAST, Luhut berharap catatan aset dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat segera dituntaskan, sehingga status gedung yang sudah dialihkan ini seluruh asetnya bisa dikelola dengan baik.

“Saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada BRIN dan BPPT atas kerja samanya selama ini,” imbuhnya. Tak lupa ia berpesan agar renovasi memerhatikan sirkulasi udara. “Sirkulasi udara sangat penting. Meskipun Covid sudah menurun,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko turut hadir dan melakukan pemotongan tumpeng bersama Menkomarves. “Kami realistis saja . Kalo memang kami tidak pakai (gedung ini) ya tidak perlu menjadi aset kami. Demikian juga aset kami yang ada di daerah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, alih status gedung tersebut dipertimbangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; Surat Persetujuan a.n. Menteri Keuangan – Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Jakarta II Nomor : S-152/MK.6/KNL.0702/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. (drs, vrp, maa)

Sebarkan