Bogor – Humas BRIN. Naskah kebijakan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 25 tahun ke depan diharapkan dapat menjadi masukan bagi BAPPENAS sebagai mitra utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal itu disampaikan Plt. Direktur Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan BRIN Moch. Nurhasim pada Focus Group Discussion Strategi Pertahanan 25 Tahun ke Depan (Evaluasi Minimum Essential Force/MEF), di Bogor, Rabu (24/3).

“Proses penyusunan naskah kebijakan yang harus selesai tahun 2023 ini perlu mendapat masukan dan mengelaborasi pemikiran-pemikiran baik internal maupun eksternal, seperti dari Kementerian Pertahanan dan narasumber lain yang kompeten di bidang pertahanan,” ujar Nurhasim. “Output dari penelitian ini adalah berupa naskah kebijakan (Policy Paper) yang nantinya akan diberikan kepada stakeholder terkait dengan bidang Pertahanan dan TNI,” tambahnya.

Sementara itu Direktorat jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Oktaheroe Ramsi mengatakan dukungan penuh pemerintah dalam politik anggaran sangat penting, terutama dalam pemenuhan alutsista.

“Saya berharap ke depannya akan ada solusi dan kebijakan anggaran Pemerintah lebih berpihak pada bidang pertahanan”, ujar Heroe.

Di sisi lain, Direktur Pertahanan dan Keamanan Kedeputian bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa anggaran bidang pertahanan di Indonesia saat ini sebesar Rp 130 Triliun atau sekitar 5% APBN, sama halnya dengan anggaran pertahanan di negara China, Australia dan UK.

FGD ini diharapkan memberikan pemahaman yang utuh terkait MEF dan memetakan isu dan masalah strategis. Selain itu, terciptanya konsep desain riset yang penting dalam menyusun naskah kebijakan terkait strategi pertahanan 25 tahun ke depan, demi mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia.

Sebagai informasi, FGD ini juga dihadiri oleh narasumber dari perwakilan Mabes TNI, Mabes TNI AD, Mabes TNI AL, Mabes TNI AU, Akademisi beserta pengamat pertahanan. (sug/ed: drs)

Sebarkan