Jakarta – Humas BRIN. Sebagai institusi integrasi riset, inovasi dan teknologi di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berinisiatif memperkenalkan identitasnya sebagai lembaga baru kepada beberapa negara mitra BRIN dan negara ASEAN, dengan menyelenggarakan Science Attache Meeting yang dihadiri oleh para atase iptek dan atau perwakilan Kedutaan Besar yang menangani urusan riset, teknologi dan inovasi pada Selasa (19/4). Pertemuan ini ditujukan untuk mempererat hubungan bilateral antara BRIN yang sebelumnya telah dijalin oleh ex-Kementerian Ristek, LPNK, dan litbang K/L, serta membuka jejaring komunikasi serta peluang kemitraan baru di bidang riset, teknologi dan inovasi.

“Pada kesempatan ini kami mengundang para atase iptek ataupun perwakilan Kedubes untuk dapat meningkatkan hubungan kemitraan dan kolaborasi di antara BRIN dan negara luar. Ini merupakan kesempatan besar untuk mengenal satu sama lain. Dengan adanya pembentukan BRIN yang sudah hampir satu tahun ini kami harap dapat memberikan manfaat yang lebih luas,” ujar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Secara garis besar Handoko memperkenalkan struktur organisasi, tujuan dan sasaran, regulasi serta program dan kebijakan terkait BRIN yang patut diketahui oleh pihak asing.

“Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari BRIN, penting bagi Indonesia untuk memiliki lebih banyak global engagement . Kita tidak dapat mencapai tujuan tersebut tanpa ada kerjasama kemitraan dan kolaborasi global. Karena science bersifat universal. Dalam beberapa kesempatan kita memang harus bersaing dengan negara lain, tapi di satu sisi kita juga harus terus berkolaborasi,” ungkapnya.

Untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia, BRIN sendiri telah memiliki beberapa strategi diantaranya dengan menerapkan sejumlah regulasi dan mengimplementasikan berbagai skema program. Skema pertama yakni open research infrastructure dimana BRIN membuka akses sebesar-sebesarnya sarana prasarana riset yang dapat digunakan oleh peneliti manapun (universitas, industri, dll).

Skema kedua yaitu researcher mobility yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para periset, dimana terdapat delapan (8) sub skema yang diantaranya terbuka untuk pihak asing seperti program Post-doctoral dan Visiting Professor/Researcher . Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek BRIN, Edy Giri Rachman mengatakan melalui skema ini di masa depan pihaknya ingin mengirim lebih banyak lagi peneliti Indonesia untuk dapat belajar di luar negeri. “Selain itu, kita juga mengharapkan melalui program visiting professor, akan menarik para professor luar negeri untuk datang dan berkolaborasi melakukan riset di Indonesia, co funding, dan lain-lain,” imbuhnya.

Kemudian skema yang ketiga adalah fasilitasi riset dan inovasi yang pada dasarnya merupakan pemberian insentif pendanaan. Plt. Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Agus Haryono mengatakan saat ini BRIN telah memiliki sembilan (9) skema pendanaan untuk riset dan inovasi. “Dan kami masih mengembangkan bentuk pendanaan lainnya. Harapannya perwakilan dari Kedutaan Besar maupun para atase iptek dapat memberikan saran bagi skema join pendanaan baru yang dapat digunakan bersama,” ujarnya.

Ketiga skema inilah yang dapat dimanfaatkan dan dikolaborasikan untuk kemitraan global ke depan yang tentu harus sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Terkait hal ini, Plt. Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah BRIN, Tri Sundari mengemukakan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek, maka terdapat prosedur baru bagi para pihak asing yang hendak melakukan riset maupun kolaborasi riset di Indonesia.

“Pada pasal 39 disebutkan semua aktifitas riset yang akan dilakukan di Indonesia harus menerima terlebih dahulu ethical clearance dari komite etik. Maka semua lembaga riset asing dan peneliti asing yang akan melakukan riset di sini atau berkolaborasi dengan pihak Indonesia harus memiliki ijin dari pemerintah pusat,” jelasnya. Etchical clearence sendiri merupakan instrument untuk mengukur ethical acceptance (penerimaan etis) dalam proses riset, dengan tujuan melindungi peneliti, subjek & objek riset, dan juga publik. Proses pemberian ijin ini akan melihat pada aktifitas riset, durasi, siapa penelitinya, bagaimana metodologi yang akan digunakan, sumber pendanaan, tipe data, output, dan sebagainya.

Pertemuan atase iptek dan perwakilan kedubes negara sahabat ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai program dan kebijakan BRIN yang dapat menjadi starting point untuk membangun interaksi dan diskusi bagi kolaborasi selanjutnya. Plt. Sekretaris Utama BRIN, Nur Tri Aries menyebutkan BRIN sangat percaya diri untuk dapat bekerjasama baik itu melalui sharing infrastruktur, sumber daya manusia maupun pendanaan. (aps)

Sebarkan