Jakarta – Humas BRIN. Integrasi data dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Swasta mendapat perhatian khusus dari Jejaring Pemantauan Nasional Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kepala Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Udhi Eko Hernawan menyebutkan perlu ada platform yang dapat menyatukan dalam satu wadah untuk berkoordinasi, berbagi data dan sumber daya sehingga terjadi sinergi dalam pemantauan ekosistem pesisir.

“Dari beragam kepentingan dan kegiatan pemantauan ekosistem pesisir yang dilakukan oleh berbagai steakholder, kita merasa perlu ada platform yang dapat menyatukannya dalam satu wadah,” ungkapnya dalam Konferensi Pers dan Penandatanganan Hasil Pembentukan Jejaring Nasional Pemantauan Ekosistem Pesisir, Kamis (19/5).

Dikatakan Udhi, selama tiga hari melaksanakan workshop, berbagai steakholder telah berdiskusi dan bersepakat untuk membentuk struktur jejaring yang di dalamnya terdapat Dewan Pengarah, Koordinator/Ketua Jejaring (Kemenko Marves), Sekretariat Jejaring (BRIN) dan empat kelompok kerja (pokja), yakni Pokja Basis Data (IPB), Pokja Monitoring dan Konservasi Ekosistem (KKP), Pokja Penelitian dan Pengembangan (BRIN), serta Pokja Capacity Building (Universitas Pattimura).

Menurut Udhi, pasca COREMAP-CTI berakhir bulan Juni, pihaknya berharap fungsi pemantauan ekosistem pesisir dapat dilakukan oleh Jejaring Nasional yang sudah terbentuk. “BRIN (sebagai Sekretariat Jejaring dan Pokja Penelitian dan Pengembangan) akan berkoordinasi dengan Kemenko Marves sebagai Koordinator untuk menentukan langkah berikutnya,” ucapnya.

Di lain sisi, Udhi menjelaskan mengenai arah riset yang akan dilakukan dalam Jejaring Nasional ini. Setidaknya saat ini pihaknya mengembangkan metode pemetaan dasar ekosistem pesisir. “Kami berkolaborasi dengan pakar di universitas dan jejaring. Dengan ini kita harap jadi standar acuan sehingga menghasilkan standar data yang sama,” ucapnya.

Selanjutnya, Jejaring juga akan melakukan pengembangan untuk tools monitoring yang mudah melalui aplikasi dan juga secara sains reliable atau valid serta dari sisi demand bisa memenuhi kebutuhan riset. “Satu lagi juga kita akan membuat kajian mengenai resiliensi ekosistem pesisir mangrove, terumbu karang dan padang lamun,” ujarnya.

Udhi juga menjelaskan mengenai pendanaan kegiatan pemantauan Jejaring Nasional, akan bersifat terbuka dan tidak terpusat pada satu lembaga. Setiap steakholder yang terlibat dalam Jejaring ini, yang secara rutin melakukan pemantauan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Perwakilan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Beginer Subhan menyebutkan target Jejaring pada tahun ini akan memperkuat dulu sistem, dan integrasi data. Data tersebut akan membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan aksi strategis dalam pengelolaan ekosistem pesisir. Misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan data ekosistem pesisir untuk menetapkan zonasi dan pemanfaatan dan status kondisi ekosistem.

“Mudah mudahan data itu sudah terintegrasi dan bisa diakses sebelum dibuat rencana aksi, sekitar tahun 2025. Mohon dukungan dari semua. Kami mengajak semua pihak sama-sama berkontribusi sehingga data ini berkontribusi dalam pengambilan kebijakan dan aksi strategis dalam pengelolaan ekosistem pesisir,” jelasnya.

Irma Kesaulya, dari Universitas Pattimura mendukung terbentuknya jejaring nasional tersebut. Dia berharap pihaknya dapat berkontribusi dan bekerja sama dengan semua mitra untuk memperkuat sumber daya manusia dalam proses monitoring pesisir. “Perguruan tinggi memiliki fungsi utama melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, maka kegiatan difokuskan untuk membantu pengelolaan ekosistem pesisir. Diharapkan bisa terlaksana 2-3 tahun ke depan,” ucapnya.

Anhar Muslim, Pelaksana Koordinasi Pendayagunaan dan Pelestarian pada LPSL Serang menambahkan LPSL yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tusi utama melakukan pengelolaan pesisir laut. Diharapkan dengan adanya jejaring membantu pengelolaan, dimana ada tiga unsur dalam pengelolaan yaitu perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan.

“Dengan ada data sangat penting dalam perencanaan dan penyusuanan zonasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan potensi dan daya dukungnya,” pungkasnya. (jml)

Sebarkan