Jakarta – Humas BRIN. Dalam membangun suatu jejaring pemantauan nasional yang efektif harus memiliki tujuan dan sasaran spesifik. Maka dari itu, Jejaring Nasional Pemantauan Ekosistem Pesisir harus fokus pada output yang dihasilkan. Ruang lingkup kegiatan pemantauan ini mencakup ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove.

“Jejaring pemantauan ini akan lebih menitik beratkan kepada output yang akan dicapai di masing-masing bidang kelompok kerja,” ungkap Kepala Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Udhi Eko Hernawan saat Workshop Pembentukan Jejaring Pemantauan Nasional Untuk Mendukung Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Rabu (18/05).

Dia menjelaskan ada empat kelompok kerja dalam struktur jejaring nasional tersebut, yang memiliki output masing-masing. Pertama, Kelompok Kerja Bidang Basis Data dan Informasi. Kedua, Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Konservasi Ekosistem Pesisir. Ketiga, Kelompok Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan. Keempat, Kelompok Kerja Bidang Capacity Building. Keempat kelompok kerja itu, terdiri dari unsur Pemerintah Pusat/Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga Pihak Swasta.

“Desain sistem jejaring secara keseluruhan, memiliki peran dan tanggungjawab sesuai dengan tupoksi dari instansi masing-masing. Dan diharapkan ini dapat menjadi kolaborasi lintas institusi dan sektoral sehingga melahirkan output untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia,” jelasnya.

Udhi menyebutkan beberapa sasaran yang dicapai dengan adanya Jejaring Nasional ini. Salah satunya tersedianya rumusan naskah rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pihak pengambil keputusan (Policy Maker) untuk mendukung kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan di Indonesia.

Diharapkan, kegiatan yang dilakukan oleh Jejaring Nasional Pemantauan perlu di monitor dan dilakukan evaluasi secara periodik untuk memastikan kegiatan yang telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Selain itu, jejaring pemantauan nasional yang terkoordinasi juga dapat akan menghasilkan sejumlah besar data. Sehingga agar data tersebut bermanfaat, maka harus diproses dan diubah menjadi produk informasi secara tepat waktu yang berguna dan dapat diakses oleh komunitas luas pembuat keputusan, publik, dan pengguna akhir potensial lainnya.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Oseanografi BRIN, Frensly Demianus Hukom mengatakan masing-masing lembaga memiliki tupoksi, yang dapat diidentifikasi sesuai dengan kelompok kerja dalam jejaring. Dari tupoksi tersebut akan menentukan output. “Dengan begitu ketika workshop selesai kita bisa mendapat gambaran,” ucapnya.

Dalam struktur jejaringan sendiri disepakati, terdapat Dewan Pengarah, Koordinator/Ketua yang diemban oleh Kemenkomarvest, Sekretariat Jejaring oleh BRIN, Pokja Bidang Basis Data dan Informasi oleh IPB, Pokja Monitoring dan Konservasi Ekosistem Pesisir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pokja Bidang Penelitian dan Pengembangan oleh BRIN dan Universitas, serta Pokja Bidang Capacity Building oleh Universitas Pattimura. (jml)

Sebarkan