Cibinong – Humas BRIN. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kini telah mewabah di Indonesia, mayoritas menyerang ternak terutama sapi. Penyakit ini pun terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan BRIN memiliki kapasitas untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian PMK di Indonesia.

Dukungan tersebut dibuktikan dengan melakukan implementasi deteksi penyakit PMK di Indonesia, studi epidemiologi, mengisolasi, mengkarakterisasi virus PMK dengan analisis molekuler dan sekuensing (whole genome sequencing). “Selain itu untuk mengidentifikasi pengembangan vaksin dan berinovasi dalam perkembangan deteksi cepat penyakit kaki dan multi penyakit,” ucap Handoko dalam webinar Talk to Scientists bertopik “Penyakit Mulut dan Kuku Hewan: Penelitian, Diagnosa dan Pengendaliannya” dengan menghadirkan beberapa pakar yang berkompeten baik dari dalam maupun luar negeri, Kamis (19/05).

Dia mengatakan PMK merupakan penyakit hewan yang sangat menular yang menyerang hewan berkuku belah, seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, kijang/rusa, unta dan gajah, meskipun dilaporkan pada hewan lain seperti beruang. “Hewan yang sakit akibat infeksi virus PMK menunjukkan gejala klinis patognomonik berupa vesikel/lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku,” tambahnya.

Bahkan, Badan Kesehatan Hewan Dunia atau Office des Internationale Epizootis (OIE) telah menempatkan penyakit ini pada Listed Diseases and Other Diseases of Importance atau terdaftar sebagai penyakit yang wajib dilaporkan oleh semua negara di dunia. Sehingga perlu ada perhatian pemerintah dalam pengendalian penyakit tersebut.

“Membutuhkan sekitar 9,9 triliun rupiah per tahun untuk mengendalikan penyakit mulut dan kuku di Indonesia, dan jumlah ini dapat meningkat di masa depan yang berdampak besar pada kerugian ekonomi berdasarkan sifat dan sebaran penyakit serta dampak kerugian yang ditimbulkannya,” tutur Handoko.

Kepala Organisasi Riset Kesehatan Ni Luh Putu Indi Dharmayanti mengatakan wabah ini pertama kali ada di Indonesia yaitu di Malang, selanjutnya menyebar ke daerah lain ke arah timur hingga Pantai Banyuwangi.

 “Pada 1889 wabah melanda Jakarta, 1892 di Aceh, 1906 terjadi juga di Medan dan Kalimantan. Kemudian pada 1907 tercatat 1.201 sapi di Pulau Jawa terserang PMK (Jakarta, Cirebon, Priangan, Pasuruan, Besuki, Banyumas, Kedu, Malang dan Madura). Pada 1974 Pemerintah telah memulai vaksinasi crash program untuk memberantas PMK dengan memprioritaskan daerah sumber ternak, seperti Bali, Sulawesi Selatan dan Jawa dengan vaksin BFS 01,” rinci Indi.

Ragam Informasi dan Kontrol PMK

Pada kesempatan yang sama, Wilna Vosloo selaku Ketua kelompok riset teknologi mitigasi penyakit dari CSIRO Health & Biosecurity menyampaikan bahwa fakta penting tentang PMK dan ternak yaitu sapi sangat rentan terhadap PMK karena laju inspirasi yang besar, ras bos taurus lebih rentan daripada bos indicus, vaksin berkhasiat pada sapi, mengeluarkan virus ke lingkungan selama infeksi akut dan sub klinis akan terus-menerus terinfeksi.

“Penularan virus PMK, terutama melalui kontak langsung antara hewan yang terinfeksi dan rentan, secara tidak langsung melalui fomit, kontak dengan ekskresi, produk yang terinfeksi, transmisi mekanis (manusia, kendaraan), airbone (jarak jauh, antar peternakan, penting untuk mengontrol ketika ada hewan terinfeksi di peternakan intensif),” imbuhnya.

Wakil Direktur Pusat Pengendalian Penyakit Hewan (Center for Animal Disease Control) Universitas Miyazaki, Tamaki Okabayashi mengatakan wabah PMK 2010 di Miyazaki Jepang menjadi pembelajaran dan salah satu penanggulangan global terhadap penyakit lintas batas dengan mendirikan CADIC pada 2011. “Langkah-langkah yang diambil untuk mengelola epidemi PMK antara lain membasminya dan pembatasan mobilitas, vaksinasi, pengawasan, dan kompensasi,” jelasnya.

Sementara Agus Wiyono, peneliti Pusat Riset Veteriner BRIN memaparkan rekomendasi periode jangka pendek untuk penanggulangan PMK yaitu deklarasi wabah dilakukan dengan cepat, memperkuat dan mengintensifkan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang ada, peningkatan kapasitas dan kemampuan pengawasan, sosialisasi kepada masyarakat dan petani tentang kebersihan dan kesehatan, depopulasi cepat, tepat dan efektif, pengelolaan media massa dan media sosial, komunikasi risiko dalam pencegahan epidemi dan tanggap darurat terhadap epidemi.

Selanjutnya periode jangka menengah hingga jangka panjang yaitu penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional  (SISKESWANAS) sebagai amanah Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang kewenangan veteriner sejalan dengan pelaksanaan tata kelola veteriner yang baik.

“Dengan meningkatkan kapasitas nasional untuk mencegah, mendeteksi dan merespon penyakit hewan, memperkuat sistem pencegahan penyakit, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, sinergi laboratorium veteriner nasional, menambah jumlah Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN),” ujar Agus.

Sedangkan peneliti dari Laboratorium Rujukan PMK regional Asia Tenggara, RRLFMD di Asia Tenggara, Kingkarn Boonsuya Seeyo mengungkapkan pengumpulan sampel, penanganan, persiapan, dan penyelidikan yang diajukan untuk diagnosis PMK. Kemudian Kepala Laboratorium Rujukan PMK FAO dan OIE, Pirbright UK, Donald King menerangkan penggunaan alat sekuensing, tes serologi dan potensi kegiatan untuk mengontrol PMK.

Kepala Pusat Riset Veteriner BRIN, Harimurti Nuradji juga menjelaskan tentang penelitian PMK yang berisi informasi penyakit, pengertian virus/penyakit PMK, pengembangan teknologi, pengembangan tes diagnostik PMK, pengembangan vaksin PMK, dan pemodelan penyakit.

“Penelitian selanjutnya yang akan dilakukan yaitu penelitian epidemiologi PMK di Indonesia, pengembangan rapid diagnostic assay untuk PMK di Indonesia, pengembangan vaksin dan programnya, deteksi, isolasi dan karakterisasi virus PMK di Indonesia, pengembangan tes diagnostik PMK, dan diseminasi informasi penelitian,” tutup Harimurti. (yl/ ed. sl)

Sebarkan