Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempunyai tugas dan fungsi terkait kebijakan riset dan inovasi nasional, dan melaksanakan aktivitas riset dan inovasi di lembaga pemerintah non-perguruan tinggi. Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan, hasil riset dikumpulkan BRIN untuk dapat nantinya dibuatkan standar riset.

“Prinsip dasar riset adalah proses menciptakan kebaruan secara ilmiah, dan yang membuktikannya dari pihak ketiga. Salah satu variasi dari riset, harus berorientasi pada kekayaan intelektual sebagai nilai tambah,” ucap Handoko, saat memberikan Orientasi kepada para Kepala Pusat Riset (PR), di Kampus BRIN Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (13/04).

BRIN melalui Organisasi Riset, lanjut Handoko, membentuk Rumah Program, yang dimaksudkan agar program risetnya berhasil.

“Hasil riset perlu ada uji klinis, dimana uji tersebut bukan menjadi ranahnya peneliti. Untuk hal tersebut perlu diajukan ke Kedeputian, selanjutnya Kedeputian yang mencarikan dana uji klinis,” tambahnya.

Fokus pekerjaan BRIN, sambung Handoko, menjadi penyedia rekomendasi kebijakan nasional dan sektoral berbasis riset dan kajian ilmiah di bidang  yang terkait: berbasis literatur primer dan terpercaya; koleksi dan pengelolaan data; metode kuantitatif yang kuat; pencipta aset pengetahuan; dan penjaga budaya dan norma sains.

“Peneliti tidak perlu diatur, karena bilamana diatur takut tidak sesuai dengan keinginan peneliti. BRIN hanya menyediakan sarana pendukung untuk meneliti, agar dapat mencapai level yang tinggi”, tegasnya.

Sedangkan terkait kerjasama atau ada kemitraan, menurut Handoko, dilakukan oleh Kedeputian.

“Untuk PR atau peneiliti bisa saja proaktif berkoordinasi dengan Kedeputian jika ada rencana kerjasama dengan mitra,” ucapnya.

Lebih lanjut Handoko menegaskan, bahwa dalam penempatan kerja, peneliti harus sesuai bidangnya. PR bisa memberikan pengumuman jika butuh SDM peneliti, agar mendapatkan SDM yang tepat dan sesuai kebutuhan. PR juga perlu membuat penelitian yang diupayakan tidak ada di tempat lain.

“Orang riset tidak perlu ada di mana-mana, cukup dengan excellent dengan menghasilkan penelitian yang bermanfaat,” tegasnya.

Mengenal 3 Arah Kebijakan dan 7 Target di BRIN

Pada kesempatan yang sama, Handoko memaparkan 3 arah kebijakan dan 7 target di BRIN. Pertama, arah kebijakan integrasi sumber daya iptek (manusia, infrastruktur, dan anggaran), dengan menargetkan integrasi lembaga riset pemerintah sampai dengan 1 Januari 2022; dan transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan critical mass sumber daya iptek.

Kedua, arah kebijakan menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka (inklusif), dan kolaboratif.

“Targetnya adalah refocucing pada riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni dan budaya) lokal, selain mengejar ketertinggalan iptek; dan menjadikan Indonesia sebagai pusat dan platform riset global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman lokal,” bebernya.

Ketiga, arahnya pada menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan.

“Target output-nya adalah fasilitasi dan enabler industri nasional melakukan pengembangan produk berbasis riset, dan menciptakan industri dengan basis riset kuat dalam jangka panjang; menjadi platform penciptaan SDM unggul di setiap bidang keilmuan, dan entrepreneur berbasis inovasi iptek; serta meningkatkan dampak ekonomi langsung dari aktivitas riset, dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta penarik devisa,” tutur Handoko (suhe/ ed: tnt).

Sebarkan