SIARAN PERS
Nomor : 98/SP/HM/BKKP/VIII/2021

Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kepala BRIN) menyambut baik peluncuran stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hasil kerja sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan PT Pertamina (Persero). Kepala BRIN menyampaikan apresiasi atas kerja sama BPPT dan Pertamina dalam mengimplementasikan percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik di Indonesia.

“Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman periset di BPPT yang telah mengembangkan SPKLU, dan kepada PT Pertamina yang sudah berkenan bekerja sama dengan periset kita. Tentu ini awal yang bagus dalam menciptakan ekosistem dan model bisnis baru terkait dengan energi baru terbarukan, yang menjadi keinginan kita dalam mencapai bauran energi baru terbarukan sebanyak 23 persen di tahun 2025,” terang Kepala BRIN pada saat memberikan sambutan pada ‘Launching Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum BPPT-Pertamina’ yang disiarkan pada kanal Youtube BPPT RI, Kamis (5/8).

Hingga saat ini BPPT sudah banyak mengembangkan riset dan inovasi terkait dengan sejumlah sumber energi untuk mendorong berkembangnya ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan SPKLU ini akan memberi kontribusi pada ekosistem penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia. Hal ini karena proyeksi kendaraan listrik ke depan akan meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 20,3 persen per tahun untuk kendaraan berbasis mobil, sedangkan kendaraan berbasis motor laju pertumbuhannya mencapai 18,4 persen per tahun hingga tahun 2050.

“Pendirian SPKLU juga dibutuhkan untuk menurunkan impor bahan bakar minyak (BBM) yang menyedot devisa negara. Implementasi KBLBB akan menurunkan impor BBM terutama impor bensin sebesar 51 juta barel pada 2020 dan 370 juta barel pada 2050. Memang bukan hal mudah mentransformasikan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai karena masih ada hambatan dari segi teknologi, namun inilah yang sedang dialami semua negara secara global,” terang Kepala BPPT

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina terus mendukung program-program pemerintah, termasuk dalam pengembangan kendaraan listrik baik di industri hulu dan hilir. Apalagi sektor transportasi menyumbang sekitar 23% dari karbon emisi. Dirut Pertamina mengatakan, saat ini Pertamina dan BPPT  tengah mengembangkan tiga unit SPKLU di mana dua unit diantaranya sudah beroperasi.

“Pertamina sebagai BUMN akan mendukung program pemerintah dengan ikut aktif mengembangkan ekosistem baterai listrik untuk KBLBB. Saat ini Pertamina bersama BPPT tengah mengembangkan tiga unit SPKLU di mana dua di antaranya masih dalam proses merampungkan perizinan. Dua lokasi ini sudah bisa dioperasikan dan bisa digunakan gratis, dan akan dikomersialisasikan setelah perizinan selesai,” jelas Dirut Pertamina.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Asosiasi Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) pada 25 April lalu mengatakan tidak mudah membangun industri kendaraan listrik di Indonesia. Kepala KSP Moeldoko menyebutkan, untuk mewujudkan industri kendaraan listrik dalam negeri butuh dukungan semua pihak dari lintas kementerian dan lembaga.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, lokasi baru SPKLU hasil kerjasama BPPT dan Pertamina dinilai cukup strategis, mengingat lokasi yang dipilih berdekatan dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sudah lama beroperasi. Menteri Budi berharap keberadaan SPKLU mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan listrik kedepannya.

BPPT bersama PT Pertamina menambah dua stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang beroperasi di Lenteng Agung dan MT Haryono, setelah sebelumnya telah ada di Fatmawati, Jakarta.  Tambahan SPKLU ini akan menopang pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia, dan juga turut mendukung Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 terkait Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana, serta Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi Material Eniya Listiani Dewi.


Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik
Badan Riset dan Inovasi Nasional
dan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi