SIARAN PERS
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Nomor : 110/SP/HM/BKKP/VIII/2021

Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko bersama para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah koordinasi BRIN kembali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membahas Pelaksanaan Program Kerja Semester I Tahun 2021 dan Program Berjalan; Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020; serta Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2022 pada Selasa (24/08) di Gedung Nusantara I DPR RI.

Pelaksanaan Program Kerja Semester I Tahun 2021

Kepala BRIN menyampaikan hingga 20 Agustus 2021 realisasi anggaran Ristek/BRIN telah mencapai Rp614 miliar atau sebesar 49,58% dari total pagu anggaran Rp1,23 triliun, dengan distribusi realisasi pada Program Riset dan Inovasi Iptek serta Program Dukungan Manajemen.

Program kerja Ristek/BRIN yang telah maupun masih berjalan tersebut yaitu berupa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; Kegiatan Diseminasi Teknologi untuk masyarakat; Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas); Pendanaan Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI); Pengembangan Vaksin Merah Putih; Bakti Inovasi (Desa Berinovasi, Teknologi dan Inovasi untuk UMKM, Startup Inovasi Masyarakat); dan Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sektoral Inovasi.

“Kami juga telah bekerja sama dengan LKPP dalam melakukan evaluasi dan penilaian atas berbagai produk inovasi untuk diusulkan masuk dalam e-katalog. Saat ini terdapat lima (5) produk inovasi yang telah diselesaikan dan akan menyusul dimasukkan dalam e-katalog termasuk ventilator HFNC (High Flow Nasal Cannula) dan juga alat penghancur jarum suntik. Adapun realisasi pembelian produk inovasi melalui e-katalog hingga 21 Agustus 2021 ini mencapai Rp19,99 miliar,” ungkap Kepala BRIN.

Sementara itu, progres realisasi anggaran LPNK TA 2021 terdiri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebesar 61,57%, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 49,66%, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 61,22%, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 48,60%, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 51,22%, Badan Informasi Geospasial (BIG) 27,68%.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020

Tahun 2020 Kemenristek/BRIN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kinerja keuangan di tahun 2020. Laporan Keuangan Kemenristek/BRIN Tahun 2020 yang disampaikan tersebut merupakan laporan keuangan hasil konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang berada dalam nomenklatur Kemenristek/BRIN sebelum berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

BRIN telah menyajikan secara wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan semua hal yang meliputi posisi keuangan Kemenristek/BRIN pada 31 Desember 2020, realisasi anggaran, kegiatan operasional dan material, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Rekomendasi yang disampaikan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan telah seluruhnya ditindaklanjuti oleh BRIN.

Pengantar RKA-K/L Tahun Anggaran 2022

BRIN pada tahun anggaran 2022 yang akan datang memiliki pagu anggaran sementara sebesar Rp6,09 triliun. Pagu tersebut berasal dari pagu 4 LPNK, yaitu LIPI sebesar Rp1,82 triliun, BPPT Rp1,62 triliun, LAPAN Rp848 miliar, BATAN Rp773 miliar, serta Ristek-BRIN sebesar Rp1,02 triliun.

“Secara umum output strategis BRIN tahun anggaran 2022 terbagi dalam 9 cluster program riset, yaitu Peningkatan Infrastruktur Iptek Strategis; Peningkatan SDM Iptek; Riset dan Inovasi Bidang Hayati; Riset dan Inovasi Bidang Teknik; Riset dan Inovasi Bidang Sosial Humaniora; Riset dan Inovasi Bidang Kebumian; Riset dan Inovasi Keantariksaan; Riset dan Inovasi Ketenaganukliran; serta Riset dan Inovasi Penerapan Teknologi,” pungkas Kepala BRIN.

Komisi VII DPR RI dalam RDP yang dipimpin langsung oleh Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kapada Kepala BRIN dan para Kepala LPNK atas capaian kinerja keuangan tahun 2020 yang memperoleh opini WTP dari BPK. Komisi VII DPR RI juga meminta BRIN dan LPNK yang ada untuk memprioritaskan rencana kerja dan meningkatkan anggaran yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap BRIN dan LPNK dapat meningkatkan serapan anggaran di tahun 2021 sehingga menghasilkan output yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Komisi VII DPR RI juga meminta Kepala BRIN agar mempercepat pengalihan program, aset, dan sumber daya di litbang Kementerian dan Lembaga ke dalam BRIN,” tutup Eddy.

Turut hadir secara langsung dalam RDP kali ini Plt. Sekretaris Utama BRIN, Mego Pinandito, Kepala BATAN Anhar R Antariksawan; Kepala BIG M. Aris Marfai; Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto Plt. Kepala LIPI Agus Haryono, Sekretaris Utama LAPAN Erna Sri Adiningsih, Sekretaris Utama BPPT Dadan Moh. Nurjaman; Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan BRIN, Ismunandar; Plt. Deputi Bidang Penguatan Inovasi BRIN, Erry Ricardo; Plt. Inspektur Utama BRIN, Yusrial Bachtiar; Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, serta para Anggota Komisi VII DPR RI lainnya yang hadir secara fisik dan virtual.

Fajar R Dewantara, Ayu Pravita Sari, Masluhin Hajaz
Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik
Badan Riset dan Inovasi Nasional dan