Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki 12 Organisasi Riset (OR) dan 85 Pusat Riset (PR). Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko mengatakan jumlah tersebut sangat terbuka dan dinamis untuk berubah. Perubahan itu, termasuk dengan melakukan peleburan, pemisahaan dan penggantian nama nomenklatur pusat riset.

“Saya banyak mendapat masukan termasuk dari Kepala OR, terkait dengan penggabungan maupun pemisahan dan nomenklatur nama-nama pusat riset. Hal ini sangat terbuka dan dinamis,” ungkapnya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) bersama 3 Organisasi Riset rumpun sosial, di Auditorium Utama BRIN Gatot Subroto Jakarta, Kamis (12/5).

Bahkan, Handoko menyebutkan secara alami jumlah Pusat Riset (PR) akan terjadi pengurangan. Justru, ke depan yang akan bertambah itu, Pusat Kolaborasi Riset (PKR) dengan menggandeng Perguruan Tinggi. Maka dari itu, Dia pun mendorong agar tiga OR rumpun sosial, untuk segera membangun Pusat Kolaborasi Riset.

Menurutnya, dengan adanya Pusat Kolaborasi Riset (PKR) bisa lebih efisien daripada harus menambah Pusat Riset baru. Sehingga BRIN bisa memberdayakan sumber daya karena dapat memberdayakan resources dari luar, tanpa menjadi beban berkelanjutan. Dengan demikian, pusat riset di BRIN jumlahnya dapat berkurang dengan bidang riset yang lebih general.

Sedangkan untuk mengakomodasi kebutuhan riset yang spesifik, dapat dilakukan dengan membangun Pusat Kolaborasi Riset (PKR). “Jadi Pusat Riset yang di BRIN itu sifatnya yang permanen-permanen saja. Sedangkan untuk mengakomodasi kebutuhan riset yang spesifik itu bisa membentuk PKR. Misalnya OR IPSH perlu topik moderasi agama yang spesifik, ya bisa bikin PKR bersama kampus,” ucapnya.

Penerapan Pusat Kolaborasi Riset (PKR), lanjut Handoko, sudah diterapkan seperti di Max Planck, salah satu lembaga riset di Jerman. Sehingga BRIN mengambil best practice dari skema tersebut. “Skema PKR, sifatnya bisa kontrak jangka panjang sampai 7 tahun, yang di host oleh kampus. Artinya kampus yang menyediakan tempat. Tenaga administrasi bisa dibantu dari BRIN. Dan kita akan perlakukan seperti Pusat Riset yang ada di BRIN. Artinya PKR bisa mengakses skema visiting profesor, skema post doctoral, dan sebagainya yang ada di BRIN,” bebernya.

Rapat Pimpinan (Rapim) sendiri, dihadiri oleh Tiga Kepala OR rumpun sosial, yakni Kepala OR Ilmu Sosial dan Humaniora Ahmad Nadjib Burhani, Plt Kepala OR Arkeologi Bahasa dan Sasrta Herry Jogaswara, serta Kepala OR Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Agus Eko Nugroho. Hadir pula sejumlah Kepala Pusat Riset yang berada di bawah koordinasi Tiga OR tersebut.

Dalam kesempatan itu, Handoko menyampaikan berbagai program dan kebijakan terbaru dari BRIN. Secara umum, Handoko mempercayakan kepada Kepala OR untuk mendesign programnya masing-masing. Dikatakannya, Sekretariat Utama dan Deputi saat ini fokus untuk membuat support system dalam meningkatkan ekosistem riset dan inovasi.

Salah satu program yang baru dibuka yaitu, skema pendanaan konferensi dan internship keluar negeri. Program dukungan pendanaan ini, tidak full funding. Namun dibuka seluas-luasnya untuk semua civitas, dengan syarat dan ketentuan dan sifatnya harus mendidik.

“Ini tidak full funding. Dan sifatnya insentif, bagi upaya teman-teman sebagai akibat dari kerja kerasnya. Ini tidak hanya untuk periset. Karena manajemen pendukung riset pun kita beri kesempatan dan akses yang sama. Sehingga ini menjadi kompetensi yang sehat. Standar Biaya Masukan (SBM) sudah kita buatkan, kita berlakukan sejak 1 Maret, dan skema ini ada di Deputi Bidang SDM,” tuturnya.

Selain itu, Handoko menyebutkan ada perubahan skema pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) dan Covid-19, menjadi skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju. Sehingga skema tersebut lebih terbuka untuk diakses dari berbagai bidang riset.

“Kita juga akan membuka Rumah Program yang baru, untuk Basic Science Fundamental. Ini perlu, teman-teman IPSH harus ada ruang untuk basic science supaya kita tidak hanya mengambil teori dari barat, sehingga kita juga punya waktu untuk menciptakan teori baru. Program itu yang harus disegerakan, untuk teman-teman di tiga OR rumpun sosial itu. Untuk tahun 2023,” sebutnya.

Dukungan Fasilitas Kerja Periset

Di sisi lain, Handoko menjawab sejumlah permasalahan salah satunya mengenai penerapan Co-Working Space (CWS). Menurutnya, dengan jumlah pegawai yang cukup banyak akan tejadi potensi permasalah, seperti ketersedian ruangan dan juga fasilitas. Sehingga perlu pembenahan dan penambahan fasilitas yang dilakukan secara bertahap.

Dikatakan Handoko, pola CWS merupakan pola yang umum dipakai di lembaga riset yang besar yang memiliki mobilitas tinggi. Apalagi jika sudah banyak visiter dan mahasiswa. Sehingga akan bisa evesien. Apalagi BRIN memberikan kebebasan dengan flexible space dan flexible time. Menurutnya, CWS ini perlu supaya memiliki mainset psikologi kepemilikan yang tidak terlalu kuat.

Sementara itu, Kepala OR Ilmu Sosial dan Humaniora, Ahmad Nadjib Burhani menyebutkan terdapat tiga PR yang memiliki banyak irisan kajian yang dilakukan sehingga menyebabkan overlap satu sama lainnya. Sehingga perlu ada peleburan. Di sisi lain, pihaknya juga mengusulkan adanya laboratorium digital bagi OR IPSH.

“Kita harapan BRIN memiliki lab terkait dengan digital yang sangat membantu kita mengakses perkembangan terkait sosial media. Misalnya terkait dengan IKN, kita ingin melihat pembicaraan masyarakat dan isu-isu yang berada di media sosial. Karena kita perlu informasi tersebut yang dapat diakses melalui laboratorium digital kita,” ungkapnya.

Senada, Plt Kepala OR Arkeologi Bahasa dan Sastra, Herry Jogaswara mengatakan hal yang sama. Menurutnya, hal ini harus menjadi agenda pembahasan bersama tentang irisan kegiatan riset. Misalnya saja, di OR Arbastra terdapat pusat riset khazanah yang beririsan dengan dua pusat riset di OR IPSH. Hal ini yang perlu dikaji lebih lanjut. (jml)

#ReformasiBirokrasiBRIN #ProfesionalOptimisProduktif

Sebarkan