Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 322 Tahun 2022 telah disahkan. Keputusan tersebut berisi tentang Tim Penelitian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Mutu Laut. Dalam dokumen resmi itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tertera secara resmi sebagai salah satu unsur dalam Tim I Penelitian Polutan Baru.

Tugas dari tim ini sendiri diantaranya mengoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penelitian polutan baru dan pengawasan serta penegakan hukum di perairan sungai, laut, waduk dan situ di Provinsi DKI Jakarta; memberikan pertimbangan dalam penetapan parameter polutan baru dan titik lokasi penelitian; mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan kajian dan perangkat pengawasan serta penegakan hukum; dan mengevaluasi dan menetapkan usulan parameter polutan baru dan perangkat pengendali.

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Yusiono A.Supalal mengatakan pihaknya sangat membutuhkan rekomendasi dari BRIN. Selama ini DLH DKI juga sudah berkoordinasi dengan BRIN terkait pemantauan air laut terutama dalam penentuan lokasi titik pengambilan sampling penelitian. Lebih lanjut Yusiono menyebutkan dari sejumlah parameter emerging pollutant yang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021, terdapat banyak parameter yang belum terpantau secara periodik.

“Dari sisi keilmiahannya ini kita perlu cermati. Dari sekian parameter yang ada tersebut ada berapa banyak dan seberapa penting untuk kita fokuskan secara substansi. Kita bersama dengan BRIN dan KLHK harapannya ke depan bisa memformulasikan itu,” ungkapnya dalam Sosialisasi Kepgub Nomor 322/2022, Kamis (14/4).

Sejalan dengan hal tersebut Peneliti Oseanografi BRIN Zainal Arifin menyampaikan untuk memasukkan daftar kontaminan baru sendiri memang diperlukan pendalaman karena tidak mudah memasukan jenis bahan-bahan pencemar baru. Selain itu kita harus memahami betul karakteristik dari suatu kontaminan yang masuk ke perairan dalam bentuk apa, apakah dia suka air atau suka lemak. Sehingga sebaiknya tidak terburu-buru ditetapkan sebagai emerging pollutant.

Zainal menambahkan selain terkait pemantauan, secara paralel tim juga harus memikirkan upaya dan langkah restorasi atau perbaikan dari pencemaran yang mungkin terjadi di kemudian hari. “Ini yang saya kira harus dipersiapkan karena masyarakat ingin segera melihat hasil tindak lanjut atau dampaknya. Misal paling sederhana agar perairan menjadi jernih bagaimana caranya? Banyak teknologi yang bisa kita adopt. Jadi ada yang harus benar-benar kita monitor dan ada yang harus kita persiapkan penanganannya,” jelasnya. (aps/ ed: drs)

Sebarkan