SIARAN PERS
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Nomor : 119/SP/HM/BPUK/IX/2021

Jakarta – Kebijakan ilmu pengetahuan-teknologi dan inovasi (iptekin) telah menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan sosial dan ekonomi di banyak negara. Korea Selatan merupakan negara dengan kemajuan perekonomian cukup cepat di dunia yang muncul dari belahan dunia timur. Belajar dari praktik kebijakan iptekin di Korea Selatan, Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2021 melanjutkan kerja sama Science and Technology Policy Institute (STEPI) – Korea Selatan dalam kegiatan training of trainer (ToT) di bidang kebijakan iptekin.

Plt. Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi , Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Dudi Hidayat, menyatakan pelatihan ini dirancang untuk melihat dan menyerap pengalaman serta praktik terbaik proses pembuatan kebijakan iptekin di Korea Selatan untuk kemudian dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia saat ini.

“Pelaksanaan pelatihan pada 7-8 September 2021 diikuti 31 peserta dari Indonesia dengan keterwakilan baik dari perguruan tinggi, lembaga litbang, pemerintah daerah, kementerian, lembaga non kementerian, dan organisasi non- pemerintah,” jelasnya pada Rabu, (8/9) di Jakarta.

Menurut Dudi, pelatihan ini diharapkan juga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional seperti kerja sama kedua negara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan iptekin, strategi dalam mengembangkan model tata kelola iptekin yang lebih adaptif dan efektif, serta membantu pemerintah dalam merumuskan model perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan iptekin nasional.

“Hal ini tentu akan membantu kerja Pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi kebijakan terkait pengintegrasian seluruh aktivitas litbang dari berbagai lembaga litbang nasional menjadi satu badan intregasi nasional, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” paparnya.

Sementara itu, koordinator program penelitian manajemen IPTEK dan Inovasi BRIN, Anugerah Yuka Asmara, menyebutkan, secara individu dan lembaga, pelatihan kebijakan iptekin ditujukan agar peserta mendapat manfaat, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan dan meng- upgrade kemampuan analisis, serta mempelajari strategi advokasi.

“Strategi advokasi kebijakan iptekin kepada stakeholders terkait,” terang Yuka.

Selanjutnya untuk menyebarluaskan informasi dan gambaran terkait kebijakan iptekin ke publik agar lebih mendapat perhatian secara umum.

Dijelaskan Yuka, ada empat materi kunci yaitu:
1).Alat dan instrumen kebijakan iptekin di Korea Selatan (STI Policy Tools in Korea);
2).Praktik lembaga advokasi kebijakan STI dan bentuk tata kelolanya (Korean Think tanks and their Governance);
3).Evaluasi program riset dan pengembangan nasional (National R&D Program Evaluation);
4).Berbagai bentuk regulasi terkait iptekin di Korea Selatan (S&T Law and Regulations).

“Keempat pemateri tersebut akan diisi oleh pembicara kunci baik praktisi dan akademisi dari Korea Selatan seperti STEPI, Hankuk University, Daejeon Institute of Science & Technology for Enterprise & people, KISTEP, Hanbat National University, dan Chonnam National University,” sebut Yuka.

Pelatihan ini dalam jangka panjang ada keterlibatan banyak aktor di dalam proses pembuatan kebijakan iptekin mulai dari akademisi, pemerintah, bisnis, dan keterwakilan dari masyarakat yang menaruh perhatian kepada isu-isu iptekin nasional dan global.

“Tentu keterlibatan ini sangat penting mengingat proses pembuatan kebijakan iptekin tidak hanya dari satu pihak saja, yaitu pemerintah, namun juga melibatkan berbagai pihak lain yang tentu juga dapat memainkan peran penting di dalam proses tersebut,” harap Yuka.

Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan akan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bagian penting dalam menghasilkan kebijakan iptekin yang adaptif dan implementatif di Indonesia.

Keterangan lebih lanjut:
?Anugrah Yuka Asmara ( Peneliti Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi BRIN, Hp 085746850800)
? Minta Rachmawati (Humas BRIN, Hp: 081281297622)

Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan

Badan Riset dan Inovasi Nasional