Jakarta – Humas BRIN. Pada hari Kamis (23/12) Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukuhkan empat peneliti sebagai Profesor Riset yang diselenggarakan secara hybrid. Irtanto adalah salah satu Peneliti yang dilantik sebagai Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia. Irtanto sebagai Profesor Riset ke enam ratus dua puluh enam (626) di seluruh Indonesia dan sebagai Profesor Riset ke 7 di BRIN yang baru dikukuhkan. Irtanto menyampaikan orasi ilmiah dengan judul “Konflik dalam Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan”.

“Kewenangan yang luas kepada daerah otonom kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pelaksanaannya yang menimbulkan konflik secara vertikal maupun horizontal,” papar Irtanto pada orasinya. Konflik secara vertikal maupun horizontal tercermin dalam konflik eksternal antar daerah otonom dan konflik horizontal dalam internal daerah otonom.

Konflik eksternal antar daerah otonom misalnya terjadi antara Kabupaten Kediri dengan Blitar, Kabupaten Banyuwangi dengan Bondowoso, Kota Surabaya dengan Sidoarjo, Kabupaten Malang dengan Lumajang, dan Kabupaten Kediri dengan Blitar. Sedangkan konflik internal daerah otonom terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Kota Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bojonegoro.

Ia menggambarkan dalam naskah orasinya yang berupaya untuk menjelaskan faktor penyebab konflik antar daerah otonom dan internal otonom, serta dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, berupaya untuk merekonstruksi konflik di Jawa Timur untuk dijadikan model alternatif solusi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan diharapkan dapat menyelesaikan konflik.

“Solusi untuk mengatasi konflik horizontal maupun vertikal adalah membangun modal kerja sama antar daerah otonom dalam pengelolaan sumber daya lintas batas” ujar Irtanto. Kedua belah pihak perlu menyepakati manajemen kolaborasi yang sinergis dalam kelembagaan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas kerja sama. Kerja sama dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak dari aspek administrasi, kelembagaan, dan pembiayaan berdasarkan tingkat penggunaan fasilitas.

Solusi untuk konflik internal daerah otonom perlu adanya komunikasi politik seimbang dan berkeadilan. Komunikasi politik perlu dibangun agar otonomi daerah berjalan efektif. Terbangunnya komunikasi politik seimbang dan berkeadilan akan berdampak positif terhadap keseimbangan hubungan kemitraan di antara kekuatan dan kekuasaan politik (legislatif, eksekutif, dan elite politik lokal). Kerangka komunikasi politik dengan memperhatikan faktor keadilan  dan persamaan antara legislatif, eksekutif, dan elite politik lokal akan menghasilkan kebijakan publik yang memadai.

Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah  diperlukan regulasi untuk mengatur hubungan kemitraan sejajar antara kepala daerah dengan wakilnya. Regulasi berisikan tupoksi masing-masing dan sanksi yang bertujuan untuk menghindari hegemoni, dominasi, menjaga harmonisasi, koordinasi dan pengawasan.

Kebijakan ke depan diperlukan untuk mereduksi berbagai konflik dengan rekonsiliasi antar daerah otonom dan membangun kelembagaan berdasarkan prinsip transparansi, kesadaran bersama, dan berkeadilan. Di tingkat kebijakan, pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat perlu mengintervensi dengan membuat regulasi daerah tentang kelembagaan kerjasama antar daerah otonom yang berisikan tentang pembiayaan, sanksi, hak, dan kewajiban masing-masing daerah otonom. Secara periodik, pihak pemerintah provinsi mengevaluasi dan memonitor efektivitas dan efisiensi kerja sama kelembagaan.

Pada tataran kebijakan, Pemerintah pusat dalam konflik internal daerah otonom dapat menciptakan regulasi pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya. Dalam konflik antara elite politik legislatif dan eksekutif serta elite lain, semua pemangku kepentingan (stakeholders) dapat berkontribusi menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan daerah dalam suatu wadah kelembagaan. “Parpol dalam posisi ini dapat melakukan pendidikan politik terhadap sumber daya manusia legislatif; media massa dapat melakukan kontrol politik; dan pemerintah daerah memberikan ruang terbuka dengan memfasilitasi untuk terciptanya interaksi dan komunikasi,” tutup Irtanto dalam orasinya.

Irtanto, lahir di Blitar pada 3 Agustus 1960, 61 tahun silam adalah putra kelima dari alm. M. Mesidi dan Alm. Marina Painem. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) tahun 1988, gelar Magister Sains Program Magister Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra Surabaya, tahun 2010, dan gelar Doktor Ilmu Administrasi, kekhususan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2018.

Karier sebagai PNS mulai tahun 1989 bekerja di Departemen Penerangan yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jabatan fungsional Irtanto dimulai sebagai Ajun Peneliti Muda (III/c) tahun 2001, Ajun Peneliti Madya (III/d) tahun 2003, Peneliti Muda (IV/a) tahun 2008, Peneliti Madya (IV/b) tahun 2010, Peneliti Madya (IV/c) tahun 2012, Peneliti Utama (IV/d) tahun 2014, dan Peneliti Utama (IV/e) tahun 2018. Ia telah menghasilkan lima puluh dua (52) karya tulis ilmiah (KTI) dan lima puluh tiga (53) buah karyanya yang terbit di media massa. Melihat publikasi yang dihasilkannya dan orasi ilmiahnya, Irtanto telah menjadi sosok yang patut dibanggakan oleh bangsa dan negara Indonesia. (frw)

Sebarkan