Jakarta Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah secara intensif melakukan kajian Jepang ’Japan Circle’ yang secara khusus mengangkat permasalahan konkrit politik dan sosio-kultural Jepang-Indonesia sejak 2011. Dalam bidang akademis, Jepang telah menjadi bagian penting dalam kajian riset bidang ilmu sosial-humaniora di Indonesia. Ada dua faktor utama yang mendorong penelitian tentang Jepang di Indonesia, yaitu perubahan politik luar negeri Jepang yang lebih mementingkan kerjasama internasional di segala bidang, dan pembukaan kantor Japan Foundation di Jakarta pada 1974.

Kajian Jepang tersebut berangkat dari permasalahan konkret yang dikaji secara akademis, di antaranya seperti persoalan sosial dan kultural di Indonesia untuk dikaitkan dengan persoalan sejenis di Jepang guna mendapat pemahaman lebih dalam tentang aspek transnasional persoalan sosiokultural tersebut. Beberapa kajian Jepang Pusat Riset Kewilayahan BRIN antara lain adalah kajian tentang bencana Tohoku dan politik risiko di Jepang pada 2011, dunia industri dan tenaga kerja kreatif di Jepang sejak 2015 hingga sekarang, serta digitalisasi warisan budaya yang masih berjalan sejak dimulai pada 2019.

Memperingati 10 tahun perjalanan kajian Jepang tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kewilayahan, menyelenggarakan Seminar Internasional “Japanese Studies in Indonesia: Crisis and Reorientation (Kajian Jepang di Indonesia: Krisis dan Reorientasi)” untuk secara reflektif dan kritis mengupas perkembangan riset sosial-humaniora Jepang di Indonesia dan ranah Internasional pada Rabu-Kamis (22-23/9) secara virtual.

Plt. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora BRIN Ahmad Najib Burhani menyatakan Seminar “Japanese Studies in Indonesia: Crisis and Reorientation” ini merupakan salah satu upaya reflektif untuk meletakkan kajian Jepang di Indonesia dalam konteks perkembangan kajian Jepang secara internasional. “Salah satu hal penting yang akan dibahas yaitu meletakkan Jepang bukan sebagai obyek penelitian yang dilihat semata-mata sebagai kesatuan politik, masyarakat, atau budaya yang unik, tetapi sebagai sebuah tema penelitian yang memiliki relevansi erat dengan situasi di negara lain,” ujarnya.

“2021 menandai satu dekade program kajian Jepang di Pusat Riset Kewilayahan BRIN.  Pada masa waktu yang lama tersebut, program kajian ini telah mengalami banyak perubahan orientasi penelitian, cakupan, dan pendekatan konsep maupun teori. Dimulai dari area kajian klasik berupa bahasa, sejarah, dan sosiakultural sebagai pintu masuk pada kajian kebencanaan,” ujar Najib.

Peneliti Senior Kajian Jepang BRIN, Fadjar Ibnu Thufail dalam paparannya yang berjudul “Japan as Method or Area as Method? A Critical Detour of Japanese Studies” (Jepang sebagai Metode atau Area sebagai Metode? Sebuah Jalan Memutar Kritis Kajian Jepang), Fadjar menyampaikan bahwa kajian Jepang tidak muncul begitu saja. Ruth Benedict melakukan riset etnografi dalam budaya dan psikologi Jepang dan menulis buku “The Crysanthemum dan the Sword” yang terbit pada 1946. Dalam bukunya tersebut Ruth mengakategorikan Jepang sebagai karakteristik psikologis dan wilayah kultural. Ini merupakan awal mula kajian Jepang sebagai Kajian Area.

Dijelaskan Fadjar, Kedekatan studi Jepang Indonesia dengan institusi Jepang telah menyebabkan krisis dalam studi Jepang. Topik-topik tertentu telah diabaikan sementara yang lainnya diberikan perhatian yang berlebihan dalam mengikuti penekanan dalam kebijakan luar negeri dan masyarakat Jepang. Dominasi studi bahasa dan sastra mencerminkan pilihan pemerintah Jepang dalam mempromosikan budaya dan bahasa sebagai prioritas diplomatik. Sementara itu, ikatan erat memiliki efek yang tidak diinginkan dalam mempersempit penekanan pedagogis ke studi tekstual dan dengan demikian meminggirkan teori-teori sosial kritis dari ranah studi. Sejak awal, studi Jepang P2W-LIPI telah menawarkan jalan memutar konseptual dan teoritis untuk mengatasi krisis dan membayangkan strategi produktif baru untuk meningkatkan studi Jepang di Indonesia tanpa terjebak dalam reproduksi perspektif Nihonjinron dan Nihonbunkaron.

“Lalu pertanyaannya, apakah perlu untuk menjadikan Jepang sebagai metode? Menurut saya jawabannya perlu. Jepang sebagai metode dapat menciptakan keragaman dan kompleksitas, memposisikan hubungan parsial, menunjukkan adanya kemunculan sementara, dan menyusun area sebagai topologi,” jelas Fadjar.

Ia menyebut bahwa selama 10 tahun berjalan, kajian Jepang LIPI-BRIN menggarisbawahi tiga hal penting, yaitu (1) kajian Jepang di Indonesia mengalami stagnasi diskursif; (2) kajian Jepang di Indonesia belum mampu memasuki wilayah pendekatan multidisplin; dan (3) kajian Jepang di Indonesia jarang sekali mempelajari sisi lain kehidupan masyarakat Jepang yang bersumber pada persoalan sosial yang ada saat ini atau pada masa lalu. “Selain itu, kajian Jepang di Indonesia seringkali melupakan keragaman etnis, bahasa, kelas sosial, atau sejarah politik yang ada di Jepang, seolah-olah Jepang dianggap sebagai negara yang monokultur dan memiliki pengalaman historis yang seragam,” terangnya. (sr)

Biro Komunikasi Publik, Umum dan Kesekretariatan
Badan Riset dan Inovasi Nasional