Jakarta – Humas BRIN. “Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan, memberikan jaminan sepenuhnya bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu secara inklusif,” ujar Tri Nuke Pudjiastuti, Peneliti sekaligus Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST), dalam Pra-konferensi I MOST-UNESCO Indonesia, Selasa (14/6). Komite ini merupakan lembaga non struktural di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menjalankan berbagai program kepentingan nasional di bidang pendidikan dan budaya.

Lebih lanjut Nuke mengatakan negara telah menegaskan tidak ada seorangpun yang terlewatkan dalam hal pendidikan, sesuai dengan komitmen negara pada tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). “Ini diperkuat dengan ratifikasi berbagai konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB),” tuturnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa bagi Indonesia pendidikan inklusif bukanlah hal baru. Ia menyebutkan, pada tahun 1986 terdapat penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terpadu. “Dalam perjalanan waktu, pola tersebut menunjukkan pergeseran paradigma yang sifatnya diharapkan tidak sosial atau charity tetapi lebih ke perspektif hak asasi manusia,” terangnya. “Inklusif menjadi suatu konsep pendidikan yang berusaha untuk mentransformasikan pendidikan, dengan meninggalkan hambatan-hambatan yang ada. Hal itu bisa terkait etnik, gender, status sosial, ekonomi, dan disabilitas,” tambahnya.

Pendapat dari Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Yaswardi mengatakan, pendidikan inklusif sangat penting. Oleh karena itu menurutnya, semua orang sama di mata Tuhan. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) juga telah menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. “Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang merangkul semua anak. Sehingga anak normal atau biasa dan anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat saling belajar memahami,” paparnya.

“Salah satu tantangan dalam menjalankan pendidikan inklusif yang sempurna adalah kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang tersedia belum terpenuhi, oleh karena itu Perguruan Tinggi memainkan peran penting dalam menciptakan mutu sumber daya manusia,” papar Yaswardi.

Budiyanto, Direktur PSLD UNESA dan anggota Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia menuturkan secara konseptual pendidikan inklusif tersebut dalam konteks perluasan akses. Hal yang dimaksud adalah media yang akan mampu menjangkau kebutuhan semua peserta didik. Lebih lanjut Ia megatakan dalam konteks peningkatan mutu, pendidikan inklusif sebenarnya dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan dalam artian yang sesungguhnya, tidak parsial. Sedangkan pada tatanan implementasi di berbagai negara memang sangat diwarnai perbedaan dengan budaya masing-masing.

“Namun, hasil kajian yang kita lakukan menunjukkan bahwa isu tentang inklusi di berbagai negara sudah dipergunakan. Ini bukan hanya sebagai strategi tapi sebuah filosofi baru di dalam pendidikan yang diinjeksikan di Kementerian Pendidikan berbagai negara. Arah pendidikan ke depannya adalah inklusi,” pungkasnya.

Suharto, Direktur Eksekutif Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia mengisahkan pengalamannya menempuh pendidikan sebagai penyandang disabilitas. Ia menyebutkan pendidikan inklusif sebagai solusi dalam mengatasi masalah segregasi. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, para siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang mendukung untuk semua siswa. Pendidikan inklusif bukan sekadar metode pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebhinekaan antar manusia.

Suharto juga menjelaskan tantangan pendidikan inklusif. Menurutnya, problematika Guru Pendidik Khusus (GPK) jumlahnya tidak memadai dan terhambat masalah sertifikasi. Keterbatasan aksesibilitas, alat bantu, dan teknologi adaptif, dinilainya juga masih berfokus pada lingkup pendidikan dasar dan menengah. “Pada lingkup pendidikan tinggi atau universitas masih kurang tersentuh. Pertarungan ideologi normalitas versus disabilitas masih terjadi,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Aria Indrawati, Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia. Sebagai penyandang gangguan penglihatan, Ia menjelaskan sudut pandangnya tentang ketersediaan sarana dan prasarana yang layak dan aksesibilitas adalah kunci pendidikan inklusif yang berhasil. “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Kemudahan ini untuk memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi penuh dan efektif di masyarakat, termasuk di bidang pendidikan,” paparnya.

Ia menegaskan, akomodasi yang layak tertuang pada Pasal 1 angka 9 UU 9/2016 yaitu penyesuaian dan modifikasi yang tepat dan diperlukan. Hal itu untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. (rba/ ed: drs)

Sebarkan