SIARAN PERS
Nomor: 166/SP/HM/BKKP/X/2020

Tangerang – Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro menghadiri acara deklarasi Perumahan Batan Indah, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan
telah bebas dari kontaminasi radiasi zat radioaktif oleh Badan Pengawas Teknologi Nuklir (Bapeten) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Balai Kota Tangerang Selatan, Kamis (22/10). Setelah sebelumnya, Bapeten menemukan adanya paparan zat radioaktif hingga 200 mikro sivert pada Februari lalu.

“Status clearence, artinya daerah itu sudah bebas dari kandungan radioaktif. Itu sudah di bawah ambang batas yang ditetapkan. Sehingga sudah mulai bisa dipakai oleh warga, baik daerah tamannya maupun haltenya,” jelas Menteri Bambang.

Menteri Bambang memastikan, dengan status clearence tersebut maka kawasan area lahan kosong di Perumahan Batan Indah dan sekitarnya telah aman dari paparan zat radioaktif, termasuk seluruh tanaman, air dan sebagainya telah dibawa ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) BATAN.

“Jadi benar-benar sudah aman. Pohon-pohon yang terkena itu sudah ditebang, tanah yang tekontaminasi sudah diangkat, sehingga nanti tidak akan ada efek samping kepada warga di sekitar situ,” jelas Menteri Bambang.

Menteri Bambang memastikan, kebocoran limbah radioaktif di lahan kosong Perum Batan Indah bukan akibat kebocoran dari pemanfaatan zat radioaktif, melainkan perbuatan melawan hukum oleh oknum warga perumahan itu, yang juga pegawai BATAN. Menteri Bambang menjelaskan, pembuangan limbah radioaktif memiliki prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Dimana limbah radioakif harus dilimbahkan ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) BATAN.

Lebih lanjut, Bambang menyebut kasus penemuan zat radioaktif di Perumahan Batan Indah menjadi pelajaran untuk ke depannya. Menurutnya, dalam hal ini penting untuk menjalankan 2 E, yaitu education dan enforcement. Education maksudnya pemahaman yang perlu diketahui publik bahwa di satu sisi nuklir memang penting bagi kehidupan dan ilmu pengetahuan, dan enforcement berarti adanya konsekuensi hukum dari ketidakberjalanan manajemen nuklir yang semestinya.