Wacana integrasi unit penelitian dan pengembangan (litbang) Kementerian/Lembaga (K/L) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencuat saat pembentukan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN pada Kabinet Indonesa Maju, Oktober 2019. Integrasi itu adalah amanat Undang-undang 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).

Implementasi ‘terintegrasi’ ternyata multi tafsir, terjadi tarik menarik dari beberapa pihak. Ada yang menafsirkan ‘terintegrasi’ adalah melebur semua unit litbang K/L menjadi badan tunggal, yaitu BRIN. Bila itu dilaksanakan, maka semua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yaitu Batan, BPPT, LAPAN, dan LIPI akan hilang. LPNK yang berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/ BRIN tersebut selanjutnya dalam tulisan ini disebut LPNK Ristek.

Tafsir lain, ‘terintergrasi’ diartikan cukup mensinergikan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya iptek sesuai penjelasan pasal 48 Undang-undang Sisnas Iptek. Bila tafsir ini yang digunakan, keberadaan LPNK Ristek tidak berubah.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus Kepala BRIN saat itu membuat terobosan. Gagasan yang dianggap sebagai jalan tengah tersebut merancang Organisasi Pelaksana Litbangjirap (OPL) sebagai transformasi LPNK Ristek dan klaster litbang dari K/L.

Kabarnya peraturan presiden (Perpres) tentang BRIN dengan struktur Deputi dan OPL sudah ditandatangani Presiden pada 30 Maret 2020. Namun rupanya ada masalah dengan struktur di dalamnya. Hal itu membuat draft Perpres yang sudah ditandatangani Presiden tidak diundangkan di Lembaran Negara.

Satu tahun setelah draft Perpres belum juga diundangkan, pada akhir Maret 2021 Kemristek/BRIN mendapat draft Perpres baru tentang BRIN. Draft tersebut segera dibahas bersama LPNK Ristek. Tampaknya itu draft final yang siap ditandatangani Presiden. LPNK Ristek menanggapi draft tersebut dengan segera mengirim surat kepada Presiden. Di dalam surat kepada Presiden disampaikan beberapa hal krusial untuk diusulkan penyempurnaannya.

Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa

LAPAN menyampaikan beberapa usulan terkait dengan Undang-undang 21/2013 tentang Keantariksaan. Di dalam Undang-undang Keantariksaan dan ketetapan Perpres 49/2015, LAPAN ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara keantariksaan yang berada di bawah Presiden. Surat LPNK Ristek tersebut tidak segera mendapat tanggapan. Lahirlah Perpres 33/2021 tentang BRIN pada 28 April 2021.

Perpres 33/2021 dianggap belum memenuhi amanat Undang-undang Keantariksaan. Oleh karenanya LAPAN mengusulkan penyempurnaan Perpres 33/2021 (bersama masukan lain dari internal BRIN dan LPNK Ristek), melalui Kepala BRIN.

Ada dua hal pokok yang diusulkan LAPAN. Pertama, LAPAN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan kedirgantaraan (penerbangan dan antariksa) serta pemanfaatannya tunduk pada amanat UU Sisnas Iptek. Disadari, integrasi program tidak mungkin dilaksanakan tanpa integrasi anggaran.

Integrasi anggaran juga tidak mungkin dilaksanakan tanpa integrasi kelembagaan. Jadi, LAPAN pun siap mengintegrasikan kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan iptek penerbangan dan antariksa ke BRIN. Waktu itu, LAPAN mengusulkan nomenklatur ‘Organisasi Riset’ (OR) sebagai pengganti nomenklatur OPL.

Sebagai pembanding, Badan antariksa India dan Korea juga berstatus organisasi riset, ISRO (Indian Space Research Organisation) dan KARI (Korean Aerospace Research Institute). Saat itu diusulkan juga agar nama LAPAN tetap dipertahankan, mengingat ‘LAPAN’ sudah dikenal sebagai badan antariksa (space agency) Indonesia. Jadi nomenklatur yang diusulkan adalah ‘Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN)’.

Selanjutnya, terkait penyelenggaraan keantariksaan, perbaikan atau penggantian Perpres 33/2021, LAPAN mengusulkan untuk mencantumkan konsideran Undang-undang Keantariksaan dan memasukkan penyelenggaraan keantariksaan sebagai fungsi BRIN. Kemudian fungsi penyelenggaraan keantariksaan BRIN didelegasikan kepada OR Penerbangan dan Antariksa yang bertindak sebagai badan antariksa Indonesia.

Usulan tersebut diakomodir dalam Perpres pengganti, yaitu Perpres 78/2021. Rincian tentang OR Penerbangan dan Antariksa diakomodir di Peraturan BRIN tentang Organisasi Tata Kerja Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa.

Pada awalnya, OR Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) terdiri dari 8 Pusat (dalam draft akhir harmonisasi dengan Kemkumham), yaitu Pusat Riset Sains Antariksa; Pusat Riset Sains dan Teknologi Atmosfer; Pusat Riset Aplikasi Penginderaan Jauh; Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh; Pusat Teknologi Roket; Pusat Teknologi Satelit; Pusat Teknologi Penerbangan; dan Pusat Riset Standar Penerbangan dan Antariksa.

Kedelapan Pusat tersebut adalah transformasi dari 8 pusat yang ada sebelum integrasi, beberapa di antaranya dengan penyesuaian nomenklatur. Dua Pusat lainnya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa (Pustikpan) dan Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (PusKKPA) akan berintegrasi masing-masing ke Pusat Data dan Informasi (Pudatin) BRIN dan Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN. Biro-biro berintegrasi ke Sekretariat Utama BRIN. Inspektorat berintegrasi ke Inspektorat Utama BRIN. Balai dan Stasiun Bumi di daerah belum diatur secara spesifik. Sementara akan menjadi fasilitas riset Pusat-pusat Riset/Teknologi di OR Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) dengan koordinasi Deputi Infrastruktur.

Mengapa diusulkan tetap satu OR? Tidak mengikuti LIPI yang menjadi empat OR. Alasan utama, agar keberlangsungan badan antariksa (space agency) yang utuh bisadipertahankan. Bila dipecah menjadi beberapa OR, badan antariksa Indonesia pun hilang, karena masing-masing OR pecahan tidak bisa dianggap sebagai representasi badan antariksa. Sementara BRIN tidak bisa juga disebut sebagai badan antariksa, karena ruang lingkupnya yang sangat luas.

Pada perkembangan selanjutnya, Peraturan BRIN 5/2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa hanya menyebutkan 7 Pusat Riset/Pusat Teknologi, yaitu Pusat Riset Antariksa; Pusat Riset Teknologi Atmosfer; Pusat Teknologi Penerbangan; Pusat Teknologi Roket; Pusat Teknologi Satelit; Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh; dan Pusat Riset Standar Penerbangan dan Antariksa.

Pilihan Terbaik

Integrasi lembaga-lembaga riset adalah suatu pilihan terbaik walau bukan pilihan yang sempurna. Mengapa dianggap sebagai pilihan terbaik? Masalah utama dunia riset kita adalah program riset yang terkotak-kotak oleh kelembagaan dengan alokasi anggaran yang relatif kecil karena terbagi-bagi ke banyak Kementerian/Lembaga (K/L).

Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi digagas integrasi program dengan Prioritas Riset Nasional (PRN). Masing-masing PRN dikerjakan oleh beberapa K/L yang dikoordinasi oleh salah satu K/L. Misalnya, PRN Pesawat N219 dikoordinasikan oleh LAPAN dan PRN Pesawat Tanpa Awak MALE (Middle Altitude Long Endurance) dikoordinasikan oleh BPPT.

Masalah yang terjadi, integrasi program tidak bisa berjalan baik tanpa integrasi anggaran. Contoh paling nyata, saat terjadi penghematan anggaran, biasanya anggaran yang sudah direncanakan untuk program PRN bersama K/L lain bisa saja dikorbankan untuk dipotong, kecuali pada posisi sebagai koordinator. Tentu saja, K/L koordinator tidak bisa menuntaskan program dengan baik tanpa kontribusi K/L anggotanya. Lalu bagaimana kalau anggaran juga diintegrasikan?

Dengan sistem keuangan kita saat ini, integrasi anggaran tidak mungkin dilakukan tanpa integrasi kelembagaan. Jadi, integrasi program menuntut integrasi anggaran, dan selanjutnya integrasi anggaran tidak berjalan tanpa ada integrasi kelembagaan. Jadi intergrasi program riset harus dilakukan dengan integrasi kelembagaan. Itulah yang saat ini terjadi dengan BRIN yang mengintegrasikan semua unit riset di berbagai K/L.

Bagaimana pola integrasi kelembagaan yang saat ini berlangsung di BRIN? Setelah pembahasan intensif BRIN bersama KemenpanRB, secara prinsip telah disetujui integrasi unit-unit riset di K/L menjadi 12 klaster bidang ilmu yang disebut Organisasi Riset (OR) yang terbagi menjadi 85 Pusat Riset (PR).***

Artikel ini diitulis oleh Prof. Thomas Djamaluddin (Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Kepala LAPAN periode 2014-2021), diselaraskan oleh Dr. Dyah R. Sugiyanto (Koord. Komunikasi Publik/ Pranata Humas Ahli Madya BRIN).

Sumber: https://tdjamaluddin.wordpress.com

  • Transformasi LPNK LAPAN menjadi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) – BRIN (11 September 2021)
  • Integrasi Lembaga Riset ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (31 Januari 2022)
Sebarkan