IDEN

Detail Berita

Penguasaan IPTEKIN, Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

Diterbitkan pada 3 Oktober 2023

Jakarta - Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (Iptekin) dalam melakukan transformasi tata kelola, ekonomi, dan sosial pusat dan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadi tema yang diangkat BRIN dalam Science, Technology, and Innovation (STI) Policy Lecture Series III - 2023. Kegiatan tersebut terselenggara melalui kerja sama BRIN dengan dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Article 33 Indonesia, Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan The SMERU Research Institute. 

Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi BRIN, Dudi Hidayat mengungkapkan alasan kenapa Indonesia belum berhasil dalam menerapkan transfer kebijakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (Iptekin) dari negara-negara maju. Hal itu karena kita terlalu fokus pada penyusunan konten kebijakan dan program. Padahal ada dua hal penting lain yang juga ikut menentukan keberhasilan transfer kebijakan Iptekin di Indonesia. 

"Kita mengenal trikotomi, antara politik (norma dan institusi), kebijakan (konten dan instirum), polity (aktor dan sumber daya), itu yang berpengaruh pada governasi kebijakan. Dalam konteks ini kita fokus hanya pada kebijakan saja, tentu itu tidak cukup. Di sini kita juga perlu memperhatikan bagaimana membangun norma dan institusi, serta aktor dan sumber daya manusia seperti apa yang perlu dibangun. Kalau ini berjalan maka kita akan berhasil," ujarnya dalam Sesi Pembukaan STI Policy Lecture Series III - 2023 secara daring, Selasa (3/10).

Menurutnya, Indonesia sudah memiliki pengalaman yang panjang dalam proses transfer kebijakan Iptekin. Hal itu dimulai pada tahun 1968, di mana Amerika bekerjasama dengan LIPI, kemudian pada tahun 1979-1984 US-NRC membantu merumuskan kebijakan dan program yang efektif mengenai Iptek hingga terakhir pada tahun 2015-2017 dengan adanya program Riset Pro yang membangun sistem inovasi. 

"Sudah banyak yang kita lakukan. Namun kenapa indeks STI masih sangat rendah. Ini yang perlu kita pahami bagaimana program unggulan yang terbukti berhasil di negara lain, tapi ketika diterapkan di Indonesia hasilnya medioker. Maka saya ingin mengajak untuk memahami konsep policy transfer," ujarnya.

Dikatakan Dudi, Policy Transfer bisa diartikan sebagai suatu proses dimana pengetahuan tentang kebijakan, pengaturan administrasi, kelembagaan dan lain-lain pada suatu waktu dan/atau tempat digunakan dalam pengembangan kebijakan, pengaturan administrasi, kelembagaan pada waktu dan/atau tempat lain. Menurutnya, sejarah membuktikan banyak program development negara maju yang membantu negara berkembang, tapi sedikit sekali kisah suksesnya, banyak negara yang masih belum berkembang. Tentu hal ini menjadi tantangan yang perlu dipelajari. 

"Di Singapura, misalnya jauh lebih berkembang salah satu dengan adanya lembaga Agency-STAR (A-STAR), yang hasilnya bagus. Hal itu karena ASTAR dilengkapi sumber daya yang cukup sebagai lembaga independen yang merekrut orang-orang profesional, di mana lembaganya juga diberi wewenang untuk mendapatkan benefit dan revenue. Sedangkan di Indonesia juga melakukan hal yang sama, kita pernah punya lembaga non struktural semacam itu yang dibentuk berdasarkan Kepres, tapi tidak didesign sehingga organisasinya tidak berdaya," jelasnya.

Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, Yanuar Farida Wismayanti mengatakan sebuah kebijakan tidak tiba-tiba berdampak langsung terhadap masyarakat. Hal itu perlu diawali dengan Ilmu pengetahuan, yang merupakan hasil dari aktifitas melalui riset sehingga menghasilkan Iptek dan Inovasi. "Kalau kita bicara sains atau ilmu pengetahuan itu kan diproduksi dari universitas dan lembaga riset. Harapannya ilmu pengetahuan itu berlanjut menjadi kreasi. Sehingga tidak berhenti hanya menjadi tumpukan ilmu pengetahuan saja. Paling penting kan perlu proses inovasi sehingga menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Di Indonesia proses transformasi itu yang saat ini dilakukan oleh BRIN. Kebijakan riset di BRIN menjadi kunci karena merupakan satu satunya lembaga riset pemerintah yang menyusun kebijakan Iptekin. Hal ini menjadi salah satu kunci dalam tata kelola pemerintah yang kita lakukan. "Makanya kita mendoorng kolaborasi antara lembaga, bagaiamana hasil riset inovasi menjadi dasar yang paling penting dalam pelaksanakan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menjadi jembatan untuk penguatan teknologi untuk industri dan bermanfaat bagi masyarakat luas," tandasnya.

Diakui Yanuar, bahwa proses tersebut memiliki tantangan cukup besar dalam menyusun kebijakan iptekin untuk pembangunan. Hal itu seperti dihadapkan pada ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan, perubahan iklim dan lingkungan, akses teknologi dan inovasi serta kepemimpinan dan tata kelola. "Peran BRIN melakukan penguatan SDM dengan program dan skema riset dan mendorong jaringan global. BRIN memastikan produk Iptekin bisa dimanfaatkan tidak selalu untuk industri, tapi juga mendorong kesempatan masyarakat dan kelompok yang bisa mengaskses juga penting. Makanya BRIN memiliki kebijakan pendanaan riset yang dibuka open platform bagi semua masyarakat," katanya. (jml)