Detail Berita

Jakarta - Humas BRIN. Kebutuhan akan sistem transportasi yang humanis dan terintegrasi semakin mendesak, seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Badrun Susantyo menyampaikan pandangannya terkait penyediaan transportasi publik yang humanis dan terintegrasi.

Menurutnya, sebuah sistem transportasi terintegrasi tidak hanya menjamin kelancaran dari suatu moda transportasi ke moda lainnya. Tetapi juga memastikan keterjangkauan dan kenyaman bagi pengguna.

“Integrasi sistem ini dirancang dengan memperhatikan kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok masyarakat,” kata Badrun, dalam De Talks, bertajuk “Tantangan Penyediaan Transportasi Publik yang Humanis dan Terintegrasi di Indonesia”, Selasa (11/6).

Dalam konteks humanisasi transportasi publik, lanjut dia, harus bisa memastikan bahwa setiap kebijakan dan implementasi layanan dapat menjangkau dan memberi manfaat secara adil pada semua elemen masyarakat.

Hal itu merujuk pada sistem transportasi yang ramah pengguna, inklusif, dan memberikan kenyamanan serta keamanan.

Penyediaan transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan nyaman menjadi tantangan kompleks di Indonesia. Salah satu tantangannya terutama pembangunan infrastruktur transportasi yang belum merata.

“Hal tersebut sangat berat untuk negara kita. Karena pada banyak daerah, terutama di daerah terpencil, infrastruktur yang ada masih minim. Ini akan berdampak langsung pada aktivitas,” ungkap Badrun.

Dia menegaskan, penyediaan transportasi publik yang humanis dan terintegrasi di Indonesia memerlukan upaya bersama secara berkesinambungan. Tentu saja, dengan mengutamakan kebutuhan pengguna dan menciptakan sistem terpadu.

“Caranya, melalui langkah-langkah strategis dan inovatif. Maka, Indonesia dapat mewujudkan sistem transportasi publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.

Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Zamrides, mengungkapkan, pergerakan transportasi di Jabodetabek mencapai 88,2 juta trip per hari. Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta sendiri sebanyak 21,2 juta trip per hari.

“Penggunaan angkutan umum semakin menurun, sementara, biaya ekonomi dari kemacetan sangat tinggi. Belum lagi soal kontribusi sektor transportasi dalam emisi gas buang,” tutur dia.

Dirinya memaparkan sasaran strategis sektor perhubungan dalam program infrastruktur konektivitas. Ini dibagi menjadi tiga prioritas, yaitu infrastuktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan.

Hal itu dibarengi dengan arah kebijakan penguatan konektivitas tranportasi darat, serta peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi.

“Diperlukan terobosan pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan, penataan wilayah, serta pengembangan skema pendanaan,” kata Zamrides.

Dijelaskannya, pengembangan transportasi dengan kerangka transportasi berkelanjutan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tentu dengan pelayanan angkutan umum sebagai tulang punggung pergerakan mayoritas penduduk. Juga, memberikan kontribusi terhadap rendahnya biaya transportasi penduduk dan menurunkan polusi.

“Di mana, target yang diharapkan adalah moda berbagi angkutan umum menjadi dominan di seluruh perkotaan,” tandasnya. (sur/ed: and, tnt)