Detail Berita

Jakarta - Humas BRIN. Perubahan iklim telah mengakibatkan peningkatan permukaan air laut yang terjadi di wilayah pesisir. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak bagian dunia. Perubahan iklim sendiri memiliki hubungan dengan jenis gender dan kerja paksa. 

Kepala Pusat Riset Hukum (PRH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Emilia Yustiningrum menyebutkan, ketika permukaan air laut rendah, penduduk yang tinggal di daerah pesisir dapat melakukan aktifitasnya di bidang pertanian. Namun ketika permukaan air laut meningkat, mereka harus terpaksa mencari pekerjaan lain.

Dikatakannya dampak tersebut lebih terasa pada perempuan di mana ia terpaksa harus ikut mencari pendapatan. Namun ironinya, mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, bahkan dalam mengambil keputusan untuk pindah ke tempat lain. 

"Dalam beberapa poin, perempuan memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah. Selain itu juga memiliki tanggung jawab lebih banyak, karena di samping mereka terpaksa harus bekerja, juga harus merawat anak-anaknya bahkan beberapa kasus juga merawat orang tuanya," katanya dalam Forum KONEKSI Research Grant, Kamis, (05/09) di BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta. 

Emilia mengungkapkan forum yang digelar PRH BRIN berkolaborasi dengan Griffith University Australia dan Universitas Diponegoro (UNDIP) tersebut ditujukan untuk mendiseminasikan hasil riset dengan topik forced labour (kerja paksa) pada perempuan dan anak-anak akibat dampak dari perubahan iklim. KONEKSI sendiri merupakan program Kolaborasi Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Australia dan Indonesia yang didanai Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia untuk periode lima tahun dari 2023 sampai 2027.

Profesor dari Griffith University Australia, Jennifer Body menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk melihat bagaimana dampak perubahan iklim. Selain itu guna memberikan rekomendasi kebijakan terutama kepada wanita dan anak-anak yang terdampak perubahan iklim, seperti migrasi dan banjir rob di pesisir Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Demak.

Sementara itu, Profesor dari UNDIP, Wiwandari Handayani dalam paparan hasil risetnya menjelaskan berbagai dampak dari perubahan iklim, salah satunya pada keuangan rumah tangga. Lebih dari 80% perempuan yang ikut serta dalam survei risetnya melaporkan bahwa pendapatan rumah tangga mereka telah terdampak oleh perubahan iklim. 

"75% rumah keluarga perempuan saat ini rusak akibat bencana, sehingga menimbulkan peningkatan biaya perbaikan. Peningkatan biaya ini mendorong keluarga semakin terjerumus ke dalam kemiskinan. Selain itu, sebanyak 88% anak-anak telah melihat banjir di rumah mereka dan sebanyak 11,8% menyatakan banjir terjadi setiap hari. Anak-anak melaporkan sekolah dan jalan ditutup karena banjir, sehingga mengganggu pendidikan mereka," sambungnya.

Sementara itu, Profesor dari Griffith University Australia yang juga pemimpin dari program, Amy Young membeberkan tantangan kebijakan yang ada saat ini. Ia menuturkan, Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24/2007 merupakan undang-undang penting untuk menanggulangi bencana di Indonesia. Namun UU ini tidak mengkategorikan kenaikan muka air laut dan penurunan tanah sebagai bencana. 

"Bencana yang terjadi secara perlahan seperti kenaikan muka air laut belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Sebagian besar respons berfokus pada infrastruktur keras dengan sedikit perhatian pada isu keadilan sosial dan solusi lain seperti solusi berbasis alam," jelasnya.  

Ia juga menuturkan, saat ini tidak ada kebijakan yang tersedia untuk menampung orang-orang yang terpaksa direlokasi karena kenaikan permukaan air laut. "Tidak ada skala prioritas untuk menanggapi daerah yang paling rentan dan rusak akibat kenaikan muka air laut di daerah pesisir. Terdapat kesenjangan dalam kebijakan yang berkaitan dengan jaminan sosial adaptif untuk mengakomodasi dampak perubahan iklim," imbuhnya .

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti PRH BRIN, Laely Nurhidayah merinci berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan. Di antaranya ia menganjurkan untuk merevisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dengan memasukkan kenaikan muka air laut dan penurunan tanah sebagai kategori bencana dan memasukkannya dalam rencana kontinjensi. 

"Menyiapkan regulasi yang mengatur sistem penanganan migrasi paksa akibat perubahan iklim. Termasuk menyediakan lokasi tujuan migrasi yang disetujui oleh masyarakat terdampak tanpa mengganggu mata pencaharian yang telah dibangun," rincinya.

Selain itu juga menyebutkan perlu dilakukan peningkatan efektivitas pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk pelatihan, pinjaman lunak, pemasaran dan penguatan kelompok pendukung perempuan di masyarakat di wilayah pesisir. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pengelolaan Kemitraan Kelembagaan dan Publikasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mochammad Reyhan Firlandy menjelaskan dalam menghadapi perubahan iklim dan isu gender, perlu dinilai dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. 

"Anda tahu, terkadang kita memiliki perencanaan yang kita buat di daerah pusat atau pemerintah pusat, tetapi hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga melibatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka," katanya.

Senada dengan hal tersebut, Analis Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Franta Evelin memberikan tanggapan bahwa proses penanggulangan bencana, penilaian, dan perencanaan harus memasukkan perspektif yang peka terhadap gender dan anak. 

"Dengan memahami kerentanan dan kebutuhan unik perempuan dan anak, kita dapat bekerja sama untuk menyusun strategi respons yang lebih efektif dan adil," tanggapnya.

Selain itu, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Priyanto Rohmattullah memberikan pendapat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, perlu memperhatikan beberapa indikator yaitu emisi, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular.

Berbagai pendapat dan perspektif gender tersebut, menurut Asisten Deputi Bidang Kesetaran Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Eko Novi, dapat diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pembangunan dengan data terpilah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Laode M Syarif menjabarkan selain permukaan air laut meningkat, beberapa daerah juga mengalami penurunan muka tanah yang salah satunya diakibatkan oleh eksploitasi air tanah, sehingga perlu adanya kebijakan terkait hal tersebut. (RBA/ ed: And, aps)