IDEN

Detail Berita

Tantangan Tata Kelola PLTA dalam Menghadapi Isu Sosial-Ekologis di Indonesia

Diterbitkan pada 22 September 2024

Jakarta - Humas BRIN. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), baik dengan bendungan skala besar maupun kecil, memainkan peran utama dalam transisi energi Indonesia menuju sumber energi rendah karbon. Selain itu, bendungan tersebut juga bermanfaat sebagai suplai penyimpanan air untuk irigasi pertanian dan kehidupan sehari-hari.

"Namun di satu sisi, keberadaan PLTA juga menimbulkan isu-isu tradisional seperti permasalahan sosial, politik, dan ekologi lingkungan," kata Plt. Kepala Pusat Riset Hukum (PRH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Emilia Yustiningrum. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Guest Lecture Series PRH BRIN bertemakan Governing sustainable hydropower transformation in Indonesia: Negotiating contested perspectives across the water-energy-food nexus, Jumat (20/09), di BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta. 

Dikatakannya lebih lanjut, dengan mengambil contoh studi kasus di Poso, Sulawesi Tengah, terdapat 3 buah PLTA yang menggunakan air dari Sungai Poso sebagai sumber daya. Menurutnya, pembangunan PLTA membutuhkan area yang luas dan perlu menutup aliran sungai. Prosesnya akan berdampak pada gangguan sosial kehidupan masyarakat lokal, ekosistem lingkungan sungai, dan juga masalah ekologi.

“PLTA menghalangi rute migrasi ikan yang juga akhirnya berdampak kembali kepada masyarakat, dari sisi ekonomi yang bergantung pada perikanan untuk mata pencaharian atau ketahanan pangan," sambungnya.

Pembahasan tersebut, disebutkan Emil, untuk mengeksplorasi tata kelola air melalui perspektif sistem dengan lokasi Poso, Sulawesi Tengah. Hal ini sebagai studi kasus untuk memahami peluang, konflik, dan upaya mediasi terkait pengembangan PLTA dan dampaknya terhadap perikanan belut yang unik secara ekologi.

Memaparkan hasil penelitiannya yang sedang berlangsung, Amy Falon dari Universitas Charles Sturt Australia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 99 PLTA dan 18 PLTA sedang dalam perencanaan.

"Indonesia merupakan negara penghasil ikan tangkapan liar terbesar kedua di dunia. Ada lebih dari 2,6 juta nelayan di laut dan penangkap ikan air tawar. Indonesia juga salah satu negara yang paling bergantung pada ikan di dunia," sebutnya.

Menurutnya, jika sumber daya air tawar tidak di jaga, akan berdampak bagi hampir 10% penduduk Indonesia. Lalu, PLTA hanyalah salah satu bagian dari permasalahan. Ia menjelaskan ada 1032 penghalang irigasi, di antaranya 299 bendungan penyimpanan air dan 76 bendungan pengontrol banjir. “Semua memiliki dampak potensial terhadap migrasi spesies perairan," tuturnya.

Ia menyatakan perlunya pendekatan nexus dengan mengidentifikasi respons yang saling menguntungkan, didasarkan pada pemahaman sinergi kebijakan air, energi, dan pertanian. DIsebutkannya pendekatan ini juga menyediakan kerangka kerja yang terinformasi dan transparan. Hal itu untuk menentukan keseimbangan dan sinergi yang tepat yang menjaga integritas dan keberlanjutan ekosistem.

Ia kemudian memaparkan pendekatan nexus yang harus memberikan perhatian khusus pada politik. Karena, kurangnya kolaborasi lintas sektor biasanya tidak hanya disebabkan oleh kurangnya mekanisme dan pendekatan yang tepat, tetapi terutama berkaitan dengan perebutan pengaruh dan kekuasaan antara berbagai sektor dan aktor.

"Kerangka regulasi merupakan komponen penting tata kelola lingkungan, namun juga perlu mempertimbangkan politik, kekuasaan, dan lembaga informal. Sejauh mana kita dapat mengharapkan organisasi yang berorientasi pada keuntungan untuk melakukan inisiatif pembangunan partisipatif?," imbuhnya.

Mengenai migrasi spesies perairan, ia menyebut belut pada Danau Poso yang menjadi sumber mata pencaharian warga lokal telah dilaporkan berkurang keberadaannya sejak tahun 2019. Ini akibat bendungan PLTA menghalangi migrasi spesies tersebut antara danau dan sungai.

"Kekhawatiran terhadap jalur ikan mendorong Poso Energi untuk memasang jalur ikan di PLTA Poso 1 dan 2, yang saat ini efektif dalam investigasi oleh BRIN dan Universitas Charles Sturt Australia. Juga, melakukan program pembenihan ikan serta program CSR atau kompensasi," terangnya. (RBA/ed:And)