Detail Berita

Jakarta - Humas BRIN. Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PR EPS) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Umi Karomah Yaumidin menyampaikan, ekonomi biru menjadi salah satu pilar bagi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini tertuang dalam rencana Teknokratik RPJMN 2025-2029.

Untuk itu perlu membuat roadmap agar dapat menempatkan posisi tata ruang darat dan laut menjadi lebih optimal dan tidak tumpang tindih. “Tidak ada kepentingan yang tidak terakomodasi terkait penggunaan tata ruang darat dan laut,” ujarnya saat webinar Positioning Tata Ruang Laut-Darat dalam Impementasi Ekonomi Biru, Jumat (25/10).

Umi berharap, melalui kegiatan ini diperoleh salah satu model untuk menyusun proposal atau ide - ide riset yang dapat bermanfaat bagi Indonesia. Terutama untuk mengoptimalkan potensi riset dari wilayah laut dan darat, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara maksimum.

Mudjio Dosen Program Studi  Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pakuan Bogor, dalam paparannya mengulas urgensi perencanaan ruang darat dan laut. 

“Perencanaan tata ruang darat dan laut sangat penting, karena menurut data PBB diperkirakan terjadi peningkatan penduduk perkotaan dari 2,9 miliar pada 1990-an menjadi 5,0 miliar pada 2030. Ini menjadi tantangan ke depan, mengingat rata-rata populasi penduduk berada di daerah pesisir,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, wilayah pesisir meliputi darat dan laut. Kemudian Ia mengulas dampak-dampak terkait perencanaan wilayah di daerah perbatasan darat laut atau pesisir yang kurang tepat. Akibatnya seperti kasus yang terjadi di wilayah pantura yakni Pekalongan, Demak, dan wilayah lain yang mengalami banjir rob.

Ia lantas menjelaskan hasil penelitiannya pada kejadian banjir rob di wilayah tersebut yang ternyata sangat besar sepanjang 10 tahun. Menurut pendapatnya, ini disebabkan dari dampak perencanaan wilayah di pesisir laut yang kurang diperhitungkan.

“Dampak naiknya permukaan laut atau banjir rob menyebabkan antara lain erosi pantai, genangan, banjir badai, perambahan air pasang ke muara dan sistem sungai. Selanjutnya, kontaminasi cadangan air tawar dan tanaman pangan, hilangnya pantai, serta pergeseran tutupan lahan dataran rendah pesisir, dan lahan basah,” urainya.

Faktor alam ini, menurutnya, juga menjadi salah satu bagian yang harus dllihat pada saat mengembangkan ekonomi biru, misalnya terkait perubahan iklim dan sebagainya.

“Dari hasil penelitian kami, jika berbicara ekonomi biru pasti tertumpu ke urban kostel atau perkotaan pesisir. Sebagian besar di Indonesia bahkan di dunia, sekitar dua pertiga dari perkotaan letaknya di pesisir,” lanjutnya.

Andrian Ramdhan dari Kelompok Riset Ekonomi Biru PR EPS BRIN menyoroti terkait perspektif dimensi manusia dalam ruang laut. “Masalah Perspektif dimensi manusia dalam ruang laut seringkali disinggung akan tetapi kurang mendapatkan pembahasan yang mendalam. Misalnya , perspektif dimensi manusia dalam perencanaan ruang laut,” ujarnya.

Lalu ia menyebutkan hal-hal yang menjadi tujuan utama untuk menjaga lingkungan laut tetap sehat. “Kesejahteraan masyarakat harus terjaga, mendorong peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat harus diperhatikan. Inilah yang disebut dengan aspek dimensi manusia,” tegasnya.

Dijelaskannya juga, dimensi manusia di dalam perencanaan ruang laut mengacu pada topik yang luas. “Mulai dari regulasi, pengelolaan, dampak penggunaan laut, tenurial dan hak, nilai dan budaya.  Kesejahteraan manusia, kesetaraan dan keadilan, jaminan sosial, perilaku, dan mata pencaharian berkelanjutan,” pungkasnya. (Smd/Ed:And, ns)