IDEN

Detail Berita

BRIN Luncurkan Indeks Pelembagaan Partai Politik Pertama di Indonesia

Diterbitkan pada 31 Oktober 2024

Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset (PR) Politik meluncurkan Indeks Pelembagaan Partai Politik (Parpol) dalam sebuah diskusi publik yang mengusung tema parameter ilmiah untuk membangun parpol modern di Indonesia. Kegiatan berlangsung di Gedung Widya Graha, Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Rabu (30/10).

Kepala PR Politik BRIN, Athiqah Nur Alami mengungkapkan, Indeks tersebut untuk yang pertama di Indonesia yang akan menjadi parameter dalam membangun politik modern di indonesia. Upaya ini, diungkapkannya, muncul dari berbagai polemik wacana politik seperti lemahnya supremasi hukum, memudarnya etika politik, dan sejumlah dugaan kecurangan. 

“Kita ketahui bersama, keberadaan parpol di indonesia dan perannya, sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan semangat reformasi di indonesia,” ungkapnya. Namun semua proses yang terjadi sampai saat ini, menurut pandangannya, masih menghadapi tantangan. 

Di sisi lain, parpol masih menjadi pilar penting dalam demokrasi. Berangkat dari pengamatan para periset, Athiqah menjelaskan parpol tidak sepenuhnya independen, juga tidak mandiri tidak hanya dalam mengambil keputusan, tetapi juga dalam hal pendanaan.

Untuk itu, ia menegaskan, pihaknya merasa penting hasil risetnya untuk memperoleh indikator atau parameter dalam mengukur sejauh mana parpol indonesia sudah melembaga. “Tidak hanya menciptakan parpol yang modern, tetapi juga parpol berkontribusi memainkan peran mendorong dan memperkuat demokrasi di indonesia,” urainya.

Maka tim risetnya berupaya menyusun dan memformulasikan indeks tersebut dengan mengamati sejumlah sembilan parpol, sebagai sampel.

Penyusunan indeks pelembagaan parpol ini telah melewati sejarah perjalanan panjang yaitu sejak tahun 2020. Dengan ketua proyek penelitian atau koordinator penelitian yang dipimpin oleh Firman Noor, Periset Senior PR Politik BRIN. 

Periset PR Politik BRIN Mouliza Kristhoper Donna Sweinstani  menjelaskan, riset ini dilakukan dalam beberapa fase. Fase pertama, tahun 2020 dimulai dengan menyusun kajian konseptual. Hal ini lantaran melihat kajian – kajian tentang pelembagaan parpol yang selama ini masih berkiblat pada teori barat. 

“Kami ingin kontekskan dengan konteks indonesia dan hasil kajian tersebut sudah kami tuliskan dalam sebuah buku yang kini terjual bebas di toko – toko buku,” terangnya. 

Fase kedua, 2021 – 2022, dikisahkannya, timnya membuat pilot project index dengan menyusun konstruk. Hasilnya, 2022 - 2023, dilakukan kami uji publikkan. Riset di lapangan dilakukan meliputi wilayah sejumlah tujuh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Bali, dan sumatera Barat. 

Donna menjelaskan, hasil konstruk tersebut memiliki 3 dimensi, yaitu derajat kesisteman, infusi nilai, dan kemandirian. Ia mengungkapkan sumber datanya dari dokumen yang sah yang dimiliki parpol. 

“Penilaian indeks pada tahun 2019-2024 ini kami kategorikan dalam kategori terlembaga baik, sedang, kurang, dan tidak terlembaga dengan skor 74,16 yaitu rata - rata sudah di tingkat sedang. Sedangkan lima skor tertinggi diperoleh PKS, Nasdem, PAN, PDIP, dan Golkar 68,83. 5 tertinggi,” terangnya. Ia menambahkan, skor tersebut tidak untuk menilai baik tidaknya parpol, namun untuk menjadi bahan bersama agar bisa diperbaiki lagi lebih modern. 

Sementara Firman Noor, selaku ketua proyek penelitian tersebut memberikan perspektif analisis. “Bagi kalangan akademisi dan peneliti, silakan gunakan indeks kami untuk diduplikasi dan dimodifikasi dalam memotret kualitas parpol di manapun berada. Karena bagaimanapun parpol adalah aset bangsa yang luar biasa,” ucapnya. 

Implikasinya, dituturkannya, ada optimisme dalam melihat perkembangan parpol saat ini dengan skor relatif baik. Jika dibandingkan dengan zaman sebelum reformasi, menurutnya, dengan munculnya tokoh – tokoh muda pasca reformasi fokus ke pembenahan internal, termasuk pelembagaan sudah mulai menampakkan hasil. 

“Setidaknya, adanya kelembagaan partai menjadi modal dasar yang penting bagi sebuah negara untuk naik kelas di dalam mengelola kehidupan politiknya, yang diawali dengan perbaikan di dalam parpolnya,” ungkapnya beralasan. 

Ia menambahkan bahwa indeks tersebut sebagai semangat memperbaiki partai. Sebab menurutnya, lemahnya demokrasi itu kuncinya di parpol itu sendiri. Parpol harus sehat! Tidak saja menyelamatkan demokrasi agar bangkit kembali, namun pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan untuk memayungi kader – kadernya. 

Ini agar membangun kebijakan yang merakyat, bersifat terbuka, dan relevan sehingga memunculkan semangat pemerintahan yang bersih dari korupsi, juga menghadirkan indonesia yang semakin profesional dan modern partainya. 

Perwakilan dari Departemen Ilmu Politik FISIP UI Sri Budi Eko Wardani dari  berharap 

Hasil riset BRIN ini bisa diteruskan dan bermanfaat. Tidak hanya sebagai bahan kajian saja, tetapi juga menjadi rekomendasi kebijakan. “Karena Indonesia sangat membutuhkan adanya reformasi kebijakan regulasi terkait parpol,” ujarnya.

Terhadap hasil penilaian melalui indeks ini, Dani mengamati, buruknya tata kelola internal sehingga dibutuhkan urgensi pembaharuan kelembagaan partai politik. “Problem dari parpol kita yakni representasi yang sangat jenjang. Ini problem utama!  Jadi sewaktu partai di indonesia mengalami masa panjang orde baru, ketika reformasi dibuka, maka muncul problem terputusnya hubungan antara partai dengan konstituennya,” jelasnya. 

Selanjutnya, selaku pemantik diskusi juga, Syamsuddin Haris yang merupakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat bahwa indeks ini disusun berbasis bukti. Maka ia menekankan, partai politik yang melembaga merupakan salah satu syarat efektivitas sistem partai itu sendiri. Tentu saja dalam mendukung sistem presidensial, yaitu sistem kepartaian yang mendukung sistem politik, pemilu, dan pemerintahan. 

Lalu ia mengingatkan, parpol sebagai satu-satunya konstitusi yang mendapat mandat konstitusi untuk menyeleksi pejabat publik, baik secara elektoral maupun non elektoral. 

Walau demikian, ia berpendapat, parpol yang melembaga belum tentu menjamin parpol menjadi lebih demokratis, lebih bersih, bebas korupsi, bahkan akuntabel. “Karena untuk sampai pada level itu, kualitas kelembagaan itu sendiri sangat menentukan,” sambungnya.

Kualitas ini, baginya, ditentukan oleh bahan baku untuk menghitung atau yang menjadikan parpol dipandang melembaga. Bahan bakunya, yang menurut pandangannya adalah menurut peneliti yakni semua aturan internal parpol. 

“Yang menjadi masalah bahwa kita tidak atau belum melakukan penilaian terhadap kualitas aturan internal itu sendiri,” ungkapnya memberi alasan semacam uji publik untuk mekanisme internal parpol dalam menentukan calon legislatif apakah benar - benar sudah terbuka. Termasuk dalam konteks kaderisasi yang dilakukan. Apakah sudah bersifat inklusif, berjenjang, berkala, dan sebagainya. Ia menegaskan lagi, bahwa terhadap aturan layak dan bisa menjadi acuan dalam menghasilkan parpol yang melembaga. (And)