Detail Berita

Jakarta–Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Pendidikan mengangkat isu dekolonisasi pendidikan dalam rangka mendobrak paradigma lama dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan dengan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia. Dalam hal ini, dekolonisasi pendidikan bertujuan untuk merefleksikan struktur sosial masyarakat Indonesia secara lebih kritis.

Hal tersebut disampaikan oleh Trina Fizzanty, Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, dalam sebuah diskusi publik yang bertajuk BRIN Insight Every Friday (BRIEF) edisi ke-145 dengan tema “Decolonizing Education Practices through Formal/State Actors and Non-State Actors”, pada Jumat (13/12).

“Ketika kita berpikir tentang memodernisasi pendidikan, sering kali kita hanya mengadopsi model dari negara-negara maju tanpa mempertimbangkan relevansi dengan konteks lokal. Di sisi lain, negara seperti Jepang justru belajar kepada kita tentang bagaimana menjaga keragaman budaya melalui sistem pendidikan yang juga beragam,” ungkap Trina.

Pergeseran Paradigma Pendidikan

Trina menekankan bahwa pendekatan pendidikan selama ini sering kali terlalu bergantung pada narasi negara-negara barat. “Kita masih terjebak dalam bayang-bayang eurocentrism. Padahal, struktur sosial, budaya, dan politik Indonesia berbeda. Karena itu, dekolonisasi penting untuk membongkar paradigma dan epistemologi pendidikan kita agar lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa,” jelasnya.

Sebagai contoh, pendidikan inklusif dan peran teknologi dalam inovasi sosial menjadi tema yang ditekankan oleh BRIN untuk tahun 2024. Trina menegaskan bahwa isu-isu ini jarang mendapat perhatian pada era kolonial, karena sistem kolonial justru membatasi akses pendidikan. Dengan demikian, pendekatan inklusif menjadi bagian dari langkah strategis untuk mengintegrasikan paradigma dekolonisasi dalam penelitian dan pengembangan.

Kemudian Trina memaparkan bahwa BRIN saat ini tengah mempersiapkan proyek buku yang mengangkat tema dekolonisasi pendidikan bertajuk “Decolonizing Education Practices through Formal or State Actors and Non-State Actors” yang akan diterbitkan secara internasional. Buku ini merupakan hasil kolaborasi antara BRIN, Hiroshima University, dan Universitas Negeri Malang. Trina menjelaskan bahwa buku ini tidak hanya membahas teoretis, tetapi juga mengangkat contoh konkret peran negara dan non-negara dalam pendidikan.

“Kita perlu bertanya, siapa yang sebenarnya menentukan narasi kurikulum? Untuk siapa kurikulum itu dibuat? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kunci untuk memahami mengapa pendidikan kita belum menunjukkan kemajuan signifikan meskipun sudah lebih dari 75 tahun merdeka,” kata Trina.

Lebih lanjut Trina menyoroti pentingnya kolaborasi antara aktor formal seperti pemerintah dan aktor non-formal seperti organisasi masyarakat dan swasta. Contoh konkret adalah program SD Inpres yang berhasil meningkatkan akses pendidikan di Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa peran-peran ini harus diarahkan untuk mendukung dekolonisasi, bukan justru memperkuat dominasi paradigma lama.

Selain buku tentang dekolonisasi, BRIN juga tengah menyiapkan beberapa publikasi lain seperti buku tentang pendidikan inklusif, peran teknologi digital dalam inovasi sosial, dan konsep ulang pendidikan Indonesia. “Konsistensi kami dalam membawa isu-isu kritis ini menunjukkan komitmen BRIN untuk mendorong transformasi pendidikan di Indonesia,” tutup Trina.

Pada saat yang bersamaan, Rahmatika Dewi, Peneliti Pusat Riset Pendidikan BRIN, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa gagasan awal buku ini muncul dari perhatian akademik terhadap proses dekolonisasi di Indonesia. Ide tersebut dipengaruhi oleh pertanyaan dari seorang profesor di Hiroshima University yang tertarik dengan penelitian terkait dekolonisasi. Peneliti yang akrab dipanggil Tika itu juga menyoroti pengalamannya saat merumuskan konsep “Solidarity Capital” selama pandemi COVID-19, yang kini sedang dalam tahap tinjauan di salah satu jurnal ilmiah.

Dalam penjelasannya, Tika mengutip argumentasi Rofik Muzakir, Ph.D., penulis buku Dekolonisasi Ilmu Humaniora dan Studi Islam. Menurutnya, dekolonisasi adalah gerakan epistemik yang mengkritisi dominasi sistem pengetahuan barat dan modernitas. Namun, gerakan ini bukanlah anti-barat sepenuhnya, melainkan sebuah hubungan kritis (critical engagement) untuk memahami dan mengintegrasikan perspektif lokal ke dalam wacana global.

Lebih jauh, Tika menjelaskan bahwa dekolonisasi pendidikan bertujuan untuk mengubah sistem pendidikan agar lebih inklusif terhadap pengetahuan, nilai, dan budaya lokal. Proses ini mencakup indigenisasi kurikulum dan integrasi kearifan lokal untuk melawan paradigma kolonial yang sering mengabaikan perspektif masyarakat adat.

Buku ini akan terdiri dari dua bagian utama yang membahas peran aktor formal dan non-formal dalam pendidikan. Bagian pertama berfokus pada peran aktor formal (negara), mencakup reformasi kebijakan untuk mencapai keadilan historis dan inklusivitas, indigenisasi pendidikan melalui studi kasus pemerintah yang responsif terhadap budaya lokal, serta tantangan dalam implementasi reformasi pendidikan yang dipimpin negara.

“Bagian kedua mengeksplorasi kontribusi aktor non-formal (non-negara), seperti model pendidikan berbasis komunitas, advokasi LSM untuk kebijakan pendidikan yang adil, dan inisiatif kolaboratif antara aktor negara dan non-negara dalam mempromosikan pendidikan yang terdekolonisasi,” jelas Tika.

Sebagai bagian dari proyek ini, BRIN juga akan menyelenggarakan Simposium Internasional pada 22 Januari 2025 di Jakarta. Simposium ini diharapkan menjadi wadah untuk memperluas diskusi dan wawasan tentang dekolonisasi pendidikan. Writing workshop untuk penulis terpilih juga akan diadakan pada 23 Januari 2025.

Tika menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya berfokus pada konteks Indonesia, tetapi juga mencakup studi kasus dari negara lain. “Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi penting dalam mendekolonisasi pendidikan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global,” tandasnya. (ln/ed: mfs)