Detail Berita

Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis hasil riset tentang Papua Tahun 2014 dalam penutup rangkaian kegiatan Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Tahun 2024 Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH). Kegiatan dengan judul “Road Map Papua dan Presentasi Karya-Karya Peneliti OR IPSH Tentang Papua Tahun 2024” berlangsung di Kantor BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Jumat (20/12).

Kepala OR IPSH BRIN, Ahmad Najib Burhani menyampaikan, sejak era Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan atas perintah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah dilakukan kajian intensif untuk menyusun Roadmap Papua secara lengkap. Kajiannya dengan menyusun langkah - langkah untuk mewujudkan Papua damai dan tetap menjadi bagian dari NKRI. Kajian tersebut lalu dituangkan dalam seri buku berjudul Roadmap Papua. 

Menurut Najib, kajian dan rekomendasi penyelesaian Papua yang disusun oleh LIPI (sekarang BRIN) merupakan apresiasi dari berbagai pihak. Terutama dari berbagai kelompok di tanah Papua. “Sudah banyak yang melakukan kajian tentang berbagai hal terkait Papua, tinggal pemerintah mau melakukan atau tidak dari hasil yang dengan susah payah dilakukan oleh para peneliti,” urainya.

“Inkonsistensi pemerintah dalam implementasi otonomi khusus, juga marginalisasi orang Papua dalam beberapa kasus mereka, menempatkan diri berseberangan dengan pemerintah atau beroposisi dengan Jakarta,” ungkap Najib.

Terkait penyelesaian konflik Papua, Najib mengungkapkan bahwa peneliti BRIN berada pada posisi strategis. Di satu sisi, mereka merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Di sisi lain, menjadi pihak yang dipercaya oleh berbagai kelompok di Papua untuk mewakili pihak Jakarta. 

Jalan perdamaian yang ditawarkan dalam Roadmap Papua memang bukan jalan instan dan superfisial, akan tetapi bisa diukur dan ditentukan waktunya. Prosesnya, mencoba mendekati konflik di Papua secara holistik bukan untuk pencitraan semata. Karena menyelesaikan konflik Papua tidak bisa dilakukan dengan cara menjebak atau menipu tokoh-tokoh dan perempuan yang ada di Papua. 

Roadmap Papua dikatakan sebagai dialog dengan melakukan moderasi politik dan negosiasi terkait dengan kekerasan negara serta pelanggaran HAM. Maka jalan yang ditempuh adalah rekonsiliasi dan pengadilan. Untuk membangun hubungan politik yang konstruktif terkait dengan kegagalan.

Maka, jalan yang ditempuh adalah paradigma baru pembangunan dengan menekankan pada kemakmuran dan kesejahteraan penduduk Papua. Juga, pemberdayaan orang asli Papua.

Butuh Pendekatan Baru

Pada kesempatan ini juga diluncurkan buku”Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik  Papua” karya penulis Socratez Yoman. Najib mengatakan, buku tersebut bercerita tentang bagaimana perspektif masyarakat yang kadangkala berbeda dengan perspektif yang ada di lingkungan sekitarnya. 

“Baiknya kita mengetahui bahwa salah satu persoalan yang tak kunjung usai yang diwariskan oleh satu presiden ke presiden berikutnya di Indonesia ini adalah Papua, baik terkait dengan kegagalan pembangunan, marginalisasi dan pelanggaran HAM, serta beberapa konflik yang terjadi,” ungkapnya.

Najib lalu menjelaskan, bahwa Presiden Joko Widodo saat itu mencoba membereskan persoalan diantaranya dengan membangun berbagai infrastruktur. Caranya dengan membagi wilayah Papua secara administratif menjadi lima provinsi dan membentuk gugus Papua dalam satu sekretariat Wapres. Namun hingga akhir masa pemerintahannya tetap belum bisa mengubah kondisi sesuai dengan harapan dan hingga persoalan Papua yang belum tuntas.

Sementara itu, Cahyo Pamungkas, Peneliti senior Pusat Riset Kewilayahan BRIN, mengatakan dengan dilantiknya Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober lalu, diharapkan dalam memahami masalah Papua. Pemerintahan baru ini tidak menggunakan cara-cara dan metode lama dalam memahami permasalahan Papua. Dengan demikian maka, diharapkan bisa mendorong munculnya pendekatan baru dalam mengakhiri kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. 

Cahyo menjelaskan bahwa risetnya bersama tim adalah untuk menjelaskan masalah dan solusi di Papua. Penelitiannya diawali dengan hasil temuan dari riset kompetisi yang diselenggarakan 2004-2008. Selain itu dilandasi tugas dari wakil presiden untuk melakukan penelitian mengenai otonomi. 

Termasuk didalamnya mengenai konflik Aceh dan Maluku terkait tambang dan kehutanan, Kemudian masalah Papua dikaitkan dengan otonomi daerah dan daya saing. Di mana, konflik Papua berpengaruh pada daya saing Indonesia dan untuk dapat menjadi solusi konflik yang dipercepat.

Terkait konflik lantaran marginalisasi dan diskriminasi, bahkan kini tentang rasisme di Papua, Cahyo menerangkan selama masa orde baru pembangunan lebih banyak pada orang - orang non Papua. Hal ini yang memicu kesenjangan sosial antara kelompok, penduduk Papua, dan orang asli Papua. 

Selanjutnya, hal yang paling sensitif yaitu integrasi Papua ke final melalui penentuan pendapat rakyat tahun 1969. Tetapi pada prakteknya, dalam perspektif intelektual dan penentuan pendapat rakyat 1969 itu tidak sesuai dengan yang disampaikan. Karena pemerintah mengumpulkan 1024 orang sebagai dewan musyawarah untuk mewakili masyarakat dan berintegrasi dengan Indonesia.

Lalu, ada banyak temuan-temuan dalam perspektif para intelektual Papua. Di antaranya Pepera yang bukan untuk pemulihan. Oleh karena itu, ada isu pelurusan sejarah Papua kemudian pembentukan masalah status politik Papua. Di mana sebagian orang Papua masih merasa bahwa kehadiran Indonesia di Papua adalah pemerintah kolonial yang ada di Indonesia.

Muncul pernyataan bahwa bagi Indonesia, NKRI harga mati. Tetapi bagi orang Papua merdeka bukan merasa bagian dari Indonesia, sehingga mereka sering disebut sebagai identitas Melanesia Pasifik atau identitas Papua. 

Mengenai pelanggaran yang terjadi sejak 1965 sampai sekarang, muncul memori kolektif orang Papua yang tidak tertulis tentang sejarah penderitaan yang di masa lalu sampai sekarang. Ini menginspirasi Papua yang merdeka atas Papua yang lebih berkeadilan dan terhormat. (suhe/ ed:And,jml)