Detail Berita

Jakarta – Humas BRIN. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus diarahkan melalui paradigma kolaboratif dan integratif berbasis visi Smart City, Green City, dan Pembangunan Berkelanjutan. Namun, di balik citranya sebagai proyek yang sangat terencana, dinamika sosial di tingkat lapangan menunjukkan adanya proses ko-produksi antara berbagai aktor pembangunan.

Isu tersebut dibahas dalam workshop penyusunan buku “Assembling Nusantara 2 - The Collaborative and Integrative Paradigm of Indonesia’s New Capital City Toward a Global Modern City” yang digelar Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) KST Sarwono Prawirohardjo Jakarta, Kamis (4/12). 

Manuelle Franck, profesor dari Inalco, memaparkan hasil riset kolaboratif bersama CNRS Prancis dan Universitas Trisakti. Ia menilai pendekatan top-down dalam tata kelola IKN menciptakan tekanan dan ketidakpastian, terutama terkait pertanahan, pembubaran unit lokal, serta dominasi penguasaan lahan oleh Otorita IKN (OIKN). 

“Meski pembangunan dipusatkan, muncul peluang ekonomi baru di wilayah sekitar yang dipicu dua gelombang investasi. Mulai dari usaha kecil masyarakat lokal hingga investasi berskala besar oleh pelaku dari luar daerah,” ucapnya.

Franck menegaskan, kepemimpinan dan rezim hukum yang kuat belum sepenuhnya menutup celah regulasi, sehingga ruang ko-produksi tetap berlangsung. 

“Salah satu contohnya pada skema Ko-Produksi Terarah di Koridor Sepaku. Ketika masyarakat menyerahkan lahan untuk memperoleh legalitas kepemilikan, meski tingkat partisipasinya dalam perencanaan masih terbatas,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Daffa dari UGM menilai pembangunan IKN selaras dengan kebijakan New Urban Agenda (NUA), terutama dalam target net zero emission dan infrastruktur pintar. 

“Namun, masih terdapat kesenjangan implementasi, antara lain kurangnya partisipasi inklusif bagi perempuan, pemuda, dan masyarakat adat. Kemudian, indikator keadilan sosial yang belum jelas, serta ketegangan antara percepatan pembangunan dan konservasi lingkungan,” ungkapnya.

Daffa merekomendasikan empat penguatan arah kebijakan ke depan yaitu inklusi sosial, peningkatan layanan esensial dan ketahanan. ‘Di samping itu juga transisi energi berkelanjutan, serta pengembangan kota kreatif digital,” pungkasnya. (rsa/ed:suhe, ns)