
Jakarta – Humas BRIN. Di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, peran media sebagai pengawas dipandang semakin krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek strategis nasional tersebut. Hal ini disampaikan Wahyudi Akmalia, Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Kebudayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam Seminar “Assembling Nusantara 2: Paradigma Kolaboratif dan Integratif Ibu Kota Negara Baru Indonesia Menuju Kota Modern Global” yang digelar di Jakarta, Jumat (5/12).
Dalam paparannya, Wahyudi menegaskan pentingnya menjaga fungsi jurnalisme pengawas di tengah tantangan kapitalisasi dan derasnya arus media sosial yang memengaruhi keberlangsungan media konvensional. “Industri media tradisional saat ini menghadapi tekanan kuat akibat dominasi modal, kekuatan oligarki, serta tradisi komunikasi yang sulit berubah,” ungkapnya.
Wahyudi menguraikan bahwa media tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi kerap dijadikan perangkat untuk mempromosikan agenda pemerintah dan elite politik, termasuk terkait pembangunan IKN. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, ia menyoroti peran sejumlah media seperti Tempo, Narasi TV, dan Proyek Multatuli yang konsisten menjalankan fungsi pengawasan publik.
Lebih lanjut, Wahyudi berkata Tempo disebut menonjol sebagai watchdog melalui pemberitaan kritis terkait anggaran dan tata kelola pembangunan IKN. Narasi TV dinilai memberi ruang bagi suara masyarakat marginal dan komunitas lokal dalam perdebatan pembangunan. Sementara itu, Proyek Multatuli hadir sebagai media alternatif dengan pendekatan investigatif terhadap isu transparansi dan praktik eksploitatif.
Wahyudi menambahkan, transformasi digital menuntut media untuk memperkuat diversifikasi konten dan pemanfaatan berbagai platform digital agar tetap berpengaruh dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa keberhasilan media dalam mengawasi pembangunan IKN sangat bergantung pada keberanian dan komitmen jurnalis dalam menjunjung prinsip independensi dan sikap kritis.
“Di tengah tantangan besar ini, media Indonesia tetap berupaya menjaga peran mereka sebagai pengawas kekuasaan. Melalui karya jurnalistik yang kritis dan investigatif, media berkontribusi memastikan pembangunan IKN tidak hanya mengutamakan kepentingan elit, tetapi juga memberi ruang suara masyarakat serta menjamin akuntabilitas dari pihak berwenang,” tutupnya. (smd/ed:suhe,jml)