IDEN

Detail Berita

BRIN Ungkap Ketimpangan Jaminan Kesehatan pada Balita

Diterbitkan pada 27 Maret 2026

Yogyakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kependudukan mengungkap adanya ketimpangan signifikan dalam kepemilikan jaminan kesehatan pada anak usia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia. Temuan ini dihasilkan dari penelitian berbasis data sekunder Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 yang merepresentasikan kondisi nasional. 

Penelitian ini merupakan kolaborasi antara peneliti BRIN, akademisi dari Universitas Gadjah Mada, serta dari Monash University yang bersama-sama menganalisis lebih dari 30 ribu data anak usia 0–4 tahun di Indonesia. 

Hasil studi menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga pekerja sektor informal memiliki peluang lebih rendah untuk terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibandingkan anak dari keluarga sektor formal.

Peneliti dari Pusat Riset Kependudukan BRIN sekaligus ketua tim riset Dewi Harfina menjelaskan bahwa faktor struktural menjadi penyebab utama ketimpangan tersebut.

“Anak dari rumah tangga pekerja informal sekitar 20 persen lebih kecil kemungkinannya memiliki jaminan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa persoalan akses tidak hanya terkait kemampuan ekonomi, tetapi juga sistem perlindungan sosial yang belum sepenuhnya inklusif,” ujarnya, saat diwawancara di Yogyakarta pada Kamis (26/03).

Selain status pekerjaan orang tua, penelitian ini mengidentifikasi faktor lain yang berpengaruh signifikan seperti tingkat pendidikan kepala rumah tangga, kondisi kemiskinan, hingga kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Anak yang memiliki NIK tercatat memiliki peluang lebih dari empat kali lipat untuk terdaftar dalam jaminan kesehatan. 

Menambahkan temuan tersebut, Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Sri Sunarti Purwaningsih menekankan bahwa ketimpangan ini merupakan refleksi dari persoalan struktural yang lebih luas.

“Ketimpangan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Kelompok pekerja sektor informal menjadi salah satu yang paling rentan terdampak,” jelasnya.

Sementara itu Peneliti dari Pusat Riset Kependudukan BRIN Fitranita Ibnu menyoroti pentingnya faktor administratif dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan.

“Kepemilikan dokumen dasar seperti NIK sering kali menjadi pintu masuk utama. Tanpa dokumen tersebut, anak-anak berisiko tidak tercakup dalam sistem jaminan kesehatan sejak dini,” ujarnya.

Memperkuat perspektif global, peneliti Monash University, Dharmalingam Arunachalam menilai bahwa temuan ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi banyak negara berkembang.

“Ketimpangan akses jaminan kesehatan pada anak di sektor informal bukan hanya isu Indonesia, tetapi fenomena global. Studi ini memberikan bukti kuat bahwa pendekatan kebijakan harus mengintegrasikan perlindungan sosial, sistem administrasi, dan akses layanan kesehatan secara bersamaan,” ungkapnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan pada balita di Indonesia masih cenderung bersifat reaktif. Banyak keluarga baru mendaftarkan anaknya setelah menghadapi kebutuhan layanan kesehatan, terutama rawat inap, yang menimbulkan beban biaya besar.

Temuan ini menjadi penting dalam konteks pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Meskipun cakupan JKN secara nasional telah mendekati universal, masih terdapat kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau, khususnya anak-anak dari keluarga pekerja sektor informal.

Menurut Dewi, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ini.

“Upaya menuju UHC tidak cukup hanya dengan memperluas subsidi. Diperlukan reformasi sistem administrasi kependudukan, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal,” tegasnya.

Kolaborasi lintas institusi dalam penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan multidisiplin dan kemitraan global dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), khususnya di bidang kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial.

Hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Asia Pacific Journal of Public Health dan dapat diakses melalui tautan https://doi.org/10.1177/10105395261425335. (kf/ed. ns)