
Jakarta-Humas BRIN. Besarnya jumlah penduduk usia produktif merupakan peluang bagi Indonesia untuk meraih bonus demografi. Namun, peluang tersebut tidak otomatis menjadi keuntungan apabila generasi muda tidak memperoleh pekerjaan layak, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta kesempatan untuk meningkatkan keterampilan. Karena itu, keberhasilan bonus demografi tidak semata ditentukan oleh jumlah penduduk muda, tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk produktif, mandiri, dan membangun kehidupan ekonomi yang berkelanjutan.
“Persoalan demografi tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan ketimpangan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perubahan sosial, dan lingkungan,” ungkap Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim dalam forum diseminasi dan bedah buku Menjadi Pemuda di Zaman yang Tak Mudah: Kompleksitas, Kerentanan, dan Upaya Menemukan Arah, di Jakarta, Kamis (13/8).
Menurutnya, kompleksitas kehidupan pemuda perlu dipahami melalui berbagai dimensi yang saling berkaitan. “Salah satu persoalan utama yang dihadapi pemuda adalah ketidakpastian kerja serta kesenjangan antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan industri. Pemuda harus menavigasi pendidikan dan pelatihan agar dapat memasuki pasar kerja yang terus berubah,” ujarnya.
Situasi tersebut sekaligus berkelindan dengan perubahan sosial budaya dan berbagai bentuk kerentanan yang dihadapi kelompok muda. Untuk itu, buku yang ditulis oleh peneliti PRK BRIN tersebut menghadirkan beragam perspektif mengenai kehidupan pemuda, mulai dari demografi, dunia kerja, pelatihan, perubahan sosial, hingga kondisi kelompok marginal.
“Ketika kita membaca, kita akan mengarungi dinamika kehidupan pemuda ini secara komprehensif,” ujarnya.
Jumlah Usia Produktif Bukan Jaminan
Senada dengan itu, Periset PRK BRIN, Dini Dwi Kusumaningrum, menegaskan bahwa besarnya proporsi penduduk usia produktif tidak dengan sendirinya menghasilkan keuntungan demografis. Di dalam kelompok tersebut masih terdapat pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, atau tidak mengikuti pelatihan.
“Banyaknya jumlah usia produktif tidak serta-merta akan menjamin kita bisa langsung meraih bonus demografi,” katanya.
Menurut Dini, bonus demografi membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, tabungan masyarakat sebagai modal investasi, serta sistem jaminan sosial yang kuat.
Pada saat yang sama, pasar kerja masih menghadapi persoalan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, kesenjangan gender, serta kondisi pekerja yang tetap rentan secara ekonomi. Salah satu fenomenanya adalah working poor, yaitu mereka yang telah bekerja tetapi belum mampu meningkatkan kondisi ekonomi dan mobilitas sosialnya.
“Kita kerja keras setiap hari berangkat ke kantor, tapi kita masih miskin,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pekerjaan saja belum cukup. Pekerjaan perlu memberikan pendapatan dan perlindungan yang memungkinkan pekerja membangun kehidupan yang lebih baik.
Pelatihan Menjembatani Pemuda dan Dunia Kerja
Persoalan transisi dari pendidikan menuju pasar kerja juga menjadi perhatian periset PRK BRIN, Norman Luther Aruan. Menurutnya, pelatihan kerja dapat menjadi salah satu jembatan untuk membantu pemuda memasuki dunia kerja.
“Saya selalu percaya bahwa masalah ini bisa dijembatani dengan pelatihan kerja,” ujarnya.
Namun, pelatihan tidak dapat dirancang secara seragam karena kebutuhan pemuda berbeda-beda. Minat, bakat, motivasi, akses informasi, dukungan keluarga, hingga kesenjangan antarwilayah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program.
Perkembangan kecerdasan artifisial juga membuat kebutuhan reskilling semakin mendesak. Karena itu, program pelatihan perlu menjangkau kelompok yang menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses pasar kerja, termasuk perempuan, pemuda perdesaan, dan penyandang disabilitas. Keterampilan yang diberikan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri yang terus berubah.
Pekerjaan Layak dan Perlindungan Pemuda
Sementara itu, akademisi Universitas Katolik Atma Jaya, Andina Dwifatma, yang menjadi pembahas dalam forum tersebut, melihat adanya ketimpangan antara tuntutan yang dibebankan kepada pemuda dan dukungan yang tersedia bagi mereka.
“Bagi pemuda itu support sangat sedikit, harapan sangat besar,” ungkapnya.
Pemuda kerap ditempatkan sebagai agen perubahan, tetapi pada saat yang sama tidak selalu memperoleh akses terhadap pekerjaan formal, keamanan kerja, dan sumber daya yang memadai untuk mewujudkan harapan tersebut.
Karena itu, Andina menekankan pentingnya penyediaan pekerjaan formal dan berkualitas. Pekerjaan informal dan gig economy tidak semestinya diterima sebagai kondisi yang normal apabila tidak disertai hak dan perlindungan pekerja yang memadai. Selain itu, pemuda perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka.
Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa bonus demografi pada akhirnya bukan sekadar persoalan jumlah penduduk usia produktif. Agar peluang demografis menghasilkan kesejahteraan, Indonesia perlu memastikan kualitas pekerjaan, kesesuaian pendidikan dan keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja, perlindungan sosial, serta ruang partisipasi yang lebih besar bagi pemuda dalam menentukan kebijakan yang menyangkut masa depan mereka. (gng, sgd/dok: smd/ed. mfs)