
Jakarta – Humas BRIN. BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) merupakan bahasa isyarat yang paling banyak digunakan oleh responden penyandang Tuli, dengan persentase mencapai 77,7% . Sementara itu, SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) digunakan oleh 1,9% responden, sedangkan sisanya 14,9% menggunakan bahasa campuran (BISINDO dan SIBI) dan 5,6% cara lainnya seperti misalnya membaca gerak bibir. Angka ini merupakan hasil survei online yang dikumpulkan pada 26 provinsi di berbagai wilayah di Indonesia dengan pengumpulan sampel dilakukan secara purposive, sehingga hasil ini tidak menggambarkan keterwakilan secara nasional, informasi hanya berdasarkan data yang dikumpulan. Namun secara proxy melalui kajian ini dapat diketahui preferensi penyandang tuli dalam menggunakan bahasa isyarat di Indonesia.
“Penggunaan BISINDO mencapai puncaknya pada kelompok usia 25–44 tahun dan tingkat pendidikan tinggi,” jelas Mario Ekoriano dari Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan BRIN saat memaparkan hasil kajian dan rekomendasi kebijakan, di Gd. BJ Habibie Jakarta, pada Senin (24/08). Dia menambahkan, komunikasi melalui Juru Bahasa Isyarat BISINDO juga dinilai lebih banyak digunakan di berbagai sektor layanan. Seperti pendidikan, kesehatan, administrasi publik, dan ketenagakerjaan.
BRIN bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) telah melaksanakan kajian Pembangunan Ekosistem Bahasa Isyarat bagi Penyandang Tuli. Kajian tersebut menghasilkan Naskah Rekomendasi Kebijakan yang akan diserahkan oleh BRIN kepada Kemenko PMK, Bappenas, Kemendikdasmen, dan Komisi Nasional Disabilitas.
Latar belakang kajian ini berangkat dari belum tersedianya data dasar (baseline) yang komprehensif mengenai ekosistem bahasa isyarat di Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan, kajian tersebut menjadi langkah awal untuk membangun baseline nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti.
“Ini menjadi baseline kami, karena kita belum punya baseline secara menyeluruh mengenai ekosistem bahasa isyarat di Indonesia. Satu langkah maju dan sebagai awal kita untuk ke depan menyiapkan kebijakan yang lebih berbasis bukti,” jelas Woro.
Woro menambahkan, Indonesia tidak mulai dari nol, regulasi terkait bahasa isyarat telah tersedia dan penggunaannya berkembang di berbagai lingkungan. BISINDO berkembang dan banyak digunakan oleh komunitas Tuli, sementara SIBI berkembang di sektor pendidikan formal.
“Selain itu, terdapat keberagaman bahasa dan dialek isyarat di berbagai daerah yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kebijakan. Kami melihat pentingnya interoperabilitas antara BISINDO dan SIBI, serta penguatan tata kelola, kelembagaan, termasuk data. Ini yang harusnya kita bisa lakukan,” tegas Woro.
Menanggapi kajian tersebut, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Nunung Nuryartono yang didampingi Direktur Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan Rudy Arifiyanto, menyampaikan kajian tersebut memberikan gambaran penting mengenai kondisi ekosistem bahasa isyarat di Indonesia. Hasil kajian ini dapat menjadi pembelajaran sekaligus landasan dalam merumuskan kebijakan yang memperhatikan keberagaman dan inklusivitas bahasa isyarat di Indonesia.
“Kami berharap apa yang dihasilkan oleh kami itu bisa betul-betul menjadi landasan kebijakan. Bahasa isyarat yang ada di Indonesia, baik BISINDO maupun SIBI bisa hidup berdampingan,” ujar Nunung. Hasil kajian menunjukkan BISINDO dan SIBI dapat saling melengkapi sesuai kebutuhan.
Dalam kesempatan yang sama, BRIN menyerahkan tiga policy brief sebagai turunan dari naskah rekomendasi kepada Kemenko PMK, yaitu Membangun Data Baseline Nasional Ekosistem Bahasa Isyarat Indonesia untuk Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti. Kemudian, Model Pembelajaran Inklusif untuk Siswa di Sekolah, serta Efektivitas Komunikasi bagi Penyandang Disabilitas Tuli dalam Pelayanan Publik.
Naskah rekomendasi dan policy brief tersebut diharapkan menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekosistem bahasa isyarat yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. (ea/ed. ns)